Setelah 7 Fraksi DPRD Kudus, kini Giliran Elemen Masyarakat Tuntut PJ Bupati Kudus Copot Kadisnakerperinkop UKM

- Jurnalis

Monday, 3 June 2024 - 15:08 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MIM,Jawa Tengah 03 Juni 2024

Kudus -Mediaindonesiamaju.com, Lembaga Pemerhati Aspirasi Publik LSM LePAsP Kudus bersama Aliansi masyarakat untuk Kudus Bersih melakukan aksi demontrasi evaluasi kinerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kudus. Aksi dilaksanakan di Kantor Bupati Kudus, berlokasi di Jl. Simpang Tujuh No.1, Kudus, Demaan, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Pada hari Rabu, (29/05/2024).

Tumenggung Fikri selaku koordinator Aksi Damai menyatakan bahwa aksi hari ini fokus menyoroti kinerja kepala Dinas Nakerperinkop UKM kabupaten Kudus karena dianggap tidak optimal dalam melaksanakan tugas tugasnya, tegas Fikril
Lebih lanjut Fikri dalam orasinya menegaskan Kepala Disnakerperinkop dan UKM Kudus, Rini Kartika Hadi Ahmawati Kadisnakerperinkop UKM kabupaten Kudus dianggap telah lalai dan melakukan pembiaran dalam pembinaan hubungan industrial terhadap beberapa perusahaan di Kudus, masih banyak praktek outsourcing yang salah kaprah , hak normatif buruh tidak diberikan maksimal, jaminan sosial tenaga kerja diabaikan hal tersebut sangat merugikan buruh, tegasnya.

Baca Juga :  LSM Abdi Bangsa : Pemerintah Diminta Kontrol Penggunaan LPG 3 Kg Agar tepat sasaran.

Sebelumnya 7 fraksi di DPRD Kudus yang merupakan representasi dari seluruh masyarakat, dalam rapat resmi meminta PJ Bupati untuk mengevaluasi Kinerja Kepala Disnaker Perinkop dan UKM Kudus .

Sementara itu Ketua LSM Hijau Sholeh Isman menyatakan Kepala Disnakerperinkop dan UKM Kudus, Rini Kartika Hadi Ahmawati harus segera dicopot, pasalnya sebagai Kepala Dinas dianggap tidak maksimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sebagai Dinas non tehnis yang mendapat asupan Dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) tidak mampu mengkoordinasikan dengan baik, outputnya banyak temuan BPK pada kegiatan yang diampunya, terangnya

Baca Juga :  Presiden Jokiwi Meresmikan Gedung Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak RS Sardjito

Sholeh Kliwir juga menyoroti kepala dinas Nakerperinkop UKM dianggap gagal membina dan mengawasi koperasi, sehingga muncul koperasi bermasalah,
Olehkarena itu dia meminta PJ Bupati Kudus mengambil langkah tegas mengevaluasi kepala dinas Nakerperinkop UKM bersama Kabid Kabid nya, agar roda pembangunan bisa berjalan maksimal , tegas Sholeh Kliwir
(Fikri)

Berita Terkait

Pemkot Salurkan Bansos Sembako Ratusan Lansia dan Disabilitas
Polemik Angkutan Batu Bara, DPRD Paser Tetap Minta Utamakan Kepentingan Masyarakat
Kasus Suap Hakim PN Surabaya Berawal dari Kecurigaan Vonis Bebas Ronald Tannur
Ahmad Luthfi Angkat Suara soal Isu Benturan TNI-Polri di Pilgub Jateng
Ekonomi Sulit, Pedangang Menjerit
Prabowo Gelar Sidang Kabinet Paripurna Perdana Hari Ini
Sritex Menghadapi Tantangan Besar: Pengumuman Pailit Perusahaan Tekstil
Riset Microsoft: Ada 600 Juta Serangan Siber per Hari, Password Jadi Target Utama
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Thursday, 24 October 2024 - 17:37 WIB

Pemkot Salurkan Bansos Sembako Ratusan Lansia dan Disabilitas

Thursday, 24 October 2024 - 13:58 WIB

Polemik Angkutan Batu Bara, DPRD Paser Tetap Minta Utamakan Kepentingan Masyarakat

Thursday, 24 October 2024 - 10:03 WIB

Kasus Suap Hakim PN Surabaya Berawal dari Kecurigaan Vonis Bebas Ronald Tannur

Thursday, 24 October 2024 - 10:00 WIB

Ahmad Luthfi Angkat Suara soal Isu Benturan TNI-Polri di Pilgub Jateng

Thursday, 24 October 2024 - 09:51 WIB

Ekonomi Sulit, Pedangang Menjerit

Berita Terbaru

Berita

Pemkot Salurkan Bansos Sembako Ratusan Lansia dan Disabilitas

Thursday, 24 Oct 2024 - 17:37 WIB

Berita

Ekonomi Sulit, Pedangang Menjerit

Thursday, 24 Oct 2024 - 09:51 WIB