MIM,20 Agustus 2024
mediaindonesiamaju.com// Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan melaksanakan muktamar di Bali pada 24-25 Agustus 2024 mendatang. Persiapan terus dimatangkan untuk menyukseskan agenda tersebut.
Salah satu hal yang disorot yakni kehadiran peserta muktamar. Para peserta muktamar adalah pengurus DPP, utusan DPW, utusan DPC, pimpinan dan anggota FPKB DPR RI, serta ketua badan otonom dan lembaga tingkat pusat.
Ditanya soal nama Yahya Cholil Staquf, Lukman Edy, Yaqut Cholil Qoumas, hingga Effendy Choirie, Hanif menyatakan mereka tidak diundang. Alasannya karena ada yang sudah jadi pengurus partai lain dan ada yang secara otomatis keanggotaannya gugur karena berkampanye untuk partai lain pada pemilu atau menyerang dan merusak kehormatan partai.
“Pak Effendy Choirie ya pasti gak diundang karena pengurus partai lain (NasDem). Pak Yahya, Pak Lukman, dan Pak Yaqut keanggotaannya otomatis gugur. Kan, sudah kampanye partai lain dan bahkan menyerang dan merusak kehormatan partai di publik,” kata Wakil Ketua Umum DPP PKB Hanif Dhakiri dalam keterangannya, Selasa (20/8).
Tak hanya mengampanyekan partai lain, pihak yang tidak diundang tersebut juga menyerang dan mencemarkan nama baik PKB di publik. Sehingga, para tokoh tersebut dinilai tidak loyal pada partai dan bahkan merusak partai.
“PKB sudah sukses pada Pemilu lalu dengan penambahan kursi di legislatif di berbagai tingkatan. Nah, mereka ini tidak mendukung bahkan menyerang kita (PKB) di ranah publik,” tegasnya.
“Jadi andai saja mereka istikamah di PKB, mau bersama-sama membesarkan PKB, ya tentu dan pasti kami undang,” imbuhnya.
Kata dia, tamu undangan juga akan hadir atas undangan DPP PKB selaku penyelenggara muktamar. Termasuk di dalamnya adalah pimpinan negara hingga pimpinan partai politik. Hanif menyatakan, hanya peserta muktamar dan tamu undangan yang diizinkan memasuki arena Muktamar di Bali. Di luar itu tidak diizinkan masuk.
Kebijakan PKB pimpinan Cak Imin ini merupakan babak baru dari perseteruan kubunya versus PBNU pimpinan Gus Yahya — kakak Gus Yaqut.
Perseteruan dipicu pembentukan Pansus Haji yang dimotori Cak Imin sebagai Wakil Ketua DPR dan Ketua Tim Pengawas Haji DPR 2024. Pansus Haji ini otomatis akan menyoroti kinerja Menteri Agama Gus Yaqut. PBNU membalasnya dengan pembentukan Pansus PKB dan berusaha “merebut” PKB yang dilahirkan dari rahim PBNU di awal masa reformasi. Saling serang kata pun terjadi di kedua kubu. (Red : Dany)
