MIM,Aceh 05 Oktober 2024
ACEH TIMUR – Mediaindonesiamaju.com – Ketua Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) DPC Aceh Timur, Saiful Anwar, mendesak Pemerintah Kabupaten Aceh Timur untuk memberikan penjelasan terkait hasil audit Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP-BPK) tahun anggaran 2021. Dalam sejumlah pemberitaan, terdapat indikasi penyelewengan anggaran yang memerlukan klarifikasi dari pihak terkait.
Saiful Anwar menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran, terutama menyangkut pembayaran uang harian perjalanan dinas luar Kabupaten Aceh Timur di 61 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membebani keuangan daerah sebesar Rp 3,3 miliar. Selain itu, ia juga menyoroti tunggakan pajak kendaraan bermotor milik pemerintah daerah, serta dugaan ketidaktepatan sasaran bantuan 121 unit rumah layak huni yang disalurkan oleh Dinas PUPR Aceh Timur. Dari total penerima, 14 orang tidak terdaftar sebagai warga tidak mampu di basis data Dinas Sosial, menimbulkan pertanyaan mengenai ketepatan alokasi bantuan.
Atas temuan ini, DPC LAKI Aceh Timur mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI untuk segera menindaklanjuti audit tersebut dan memastikan adanya proses hukum yang transparan dan akuntabel. Saiful menggarisbawahi bahwa hal ini merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menegaskan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah.
M. Ridho, jurnalis media Detektif.co.id sekaligus anggota Dewan Perwakilan Pusat Forum Reporter dan Jurnalis Republik Indonesia (FRJRI), memberikan dukungan penuh terhadap tuntutan ini. Menurutnya, pemerintah memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat. “Pemerintah harus bertanggung jawab dalam menjelaskan setiap kebijakan publik yang berdampak pada keuangan daerah. Transparansi adalah kunci untuk menciptakan pemerintahan yang akuntabel dan menghindari praktik-praktik korupsi. Masyarakat Aceh Timur berhak mengetahui bagaimana anggaran daerah dikelola dan apakah sudah sesuai dengan prosedur yang benar,” tegasnya.
Lebih lanjut, M. Ridho memperingatkan bahwa jika tidak ada transparansi yang memadai, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Aceh Timur akan semakin runtuh. “Ini bukan hanya masalah teknis, tetapi juga menyangkut kredibilitas pemerintah daerah di mata publik. Oleh karena itu, kami mendorong agar semua pihak terkait segera mengambil langkah tegas dan memberikan penjelasan yang diperlukan,” tambahnya.
Dengan desakan yang terus menguat dari berbagai pihak, diharapkan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur segera memberikan klarifikasi serta langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk menindaklanjuti temuan dalam audit LHP-BPK, demi menjaga kredibilitas dan kepercayaan masyarakat.
Penulis : Ridho
