MIM,Jawa Tengah 10 Oktober 2024
BOYOLALI ,Mediaindonesiamaju.com – Adanya Baliho yang terpampang di pinggir jalan arah ke Desa Bantal yang ada gambar Kades Repaking dengan calon Bupati Boyolali Agus Irawan .
Terlihat di Posko Relawan Pasukan David (RPD) Calon Bupati & Wakil Bupati Boyolali untuk Pilkada 2024 Korcam Wonosegoro yang akan bergerak untuk tim kemenangan Agus Irawan & Dwi Fajar membuat bumerang untuk kesalahan Seorang Kades ikut berkampanye.
Sementara itu ada yang menyebutkan bahwa,”
Kepala Desa Repaking Jumiren, juga mengumpulkan semua RT yang ada di Desa Repaking,untuk menjadi tim sukses pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Boyolali Agus Irawan & Dwi Fajar,
Lewat kumpulan RT setiap sebulan sekali, di harus
Semua ketua RT mengarahkan Warganya untuk memilih pasangan Bupati dan wakil Bupati Agus Irawan dan Dwi Fajar.
Begitu juga Sekdes Repaking Ida Jatmiko, juga mendata warga, untuk memilih Agus Irawan,bila tidak memilih Agus irawan,bagi yg telah dapat bansos PKH, bila tidak mau di data dan mengikuti pak lurah,maka akan dihapus datanya.
“Sangat fatal bagi Kepala Desa, Apalagi terlibat aktif dalam struktural pengurus Korcam Wonosegoro Gerakan Relawan Pasukan David untuk tim kemenangan calon Bupati dan wakil Bupati Boyolali.
Selain melanggar Undang Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Kades Repaking yang terlibat langsung dalam kegiatan Relawan tim Kemenangan bahkan apabila menjadi bagian dari Pengurus (RPD) Relawan Pasukan David Korcam Wonosegoro juga dianggap melanggar UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
“Itu kesalahan fatal bagi Kades Repaking, Namun sayangnya Bawaslu tidak berkutik dan terkesan membiarkan hal tersebut,” Kata warga Repaking yang tidak mau disebut namanya pada hari Selasa tanggal (08/10/2024) pukul 11.00 wib.”
Pada Awak Media Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengingatkan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak boleh jadi tim kemenangan dalam kampanye saat Pilkada 2024.
Hal itu, kata dia, tertuang dalam Pasal 280 ayat 2 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi: pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pilkada dilarang mengikutsertakan: (h) kepala desa, (i) perangkat desa, (j) anggota badan permusyawaratan desa.
“Prinsipnya itu, jabatan perangkat desa, kepala desa itu kan harus mengayomi semuanya,” Katanya dalam jaringan (daring) saat menjadi narasumber diskusi dengan tema Siapa Sajakah Warga Desa yang Dilarang Berpolitik Partisan yang diselenggarakan oleh media Desa TV.
Rahmat Bagja juga mencontohkan salah satu kasus kepala desa di Mojokerto, Provinsi Jawa Timur yang menjadi tim kampanye saat tahapan Pemilu 2019 yang berujung pada pidana kurungan penjara. “Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pilkada dalam masa kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama
satu tahun dan denda paling banyak dua belas juta rupiah,” ujarnya saat membacakan UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 490.
Selain dalam UU Pemilu, kata Rahmat Bagja, larangan kepala desa terlibat kampanye juga telah dituangkan dalam UU Desa Nomor 6 Tahun 2014. “Kepala desa dilarang menjadi pengurus Partai politik dan pada huruf (j) dilarang untuk ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah,” Pungkasnya.
(Red/Bayu)
