MIM, JAWA TENGAH 13 September 2024
“Pemerintah sedang mempertimbangkan perubahan skema subsidi KRL Jabodetabek menjadi berbasis NIK, dengan dampak potensial pada penghematan anggaran. Jika kebijakan ini diterapkan, pengamat transportasi Djoko Setijowarno memperkirakan penghematan hingga sepertiga dari anggaran subsidi saat ini, yang bisa dialokasikan untuk proyek-proyek infrastruktur di wilayah 3T atau untuk integrasi transportasi di berbagai daerah.”
Pemerintah berencana mengubah skema subsidi KRL Jabodetabek menjadi berbasis NIK, namun rencana ini masih dalam pembahasan. Djoko Setijowarno, seorang pengamat transportasi, menyebut bahwa perubahan ini berpotensi menghemat hingga sepertiga anggaran subsidi saat ini. Penghematan ini bisa dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur transportasi di kawasan perumahan atau daerah 3T.
Djoko menjelaskan, saat ini subsidi KRL tidak membedakan antara pengguna harian dan pengguna akhir pekan yang hanya bepergian untuk rekreasi. Berdasarkan survei 2018, hanya 5% pengguna KRL di hari Sabtu yang bekerja, sedangkan sisanya menggunakan KRL untuk tujuan non-kerja. Perubahan ini diharapkan dapat membuat subsidi lebih efisien.
Namun, ada juga kekhawatiran terkait perubahan ini. Deddy Herlambang, pengamat transportasi lainnya, memperingatkan bahwa perubahan berbasis NIK dapat menimbulkan kecemburuan sosial antara pengguna, terutama jika tarif menjadi tidak merata. Ia juga khawatir bahwa pengguna jarak pendek akan kembali menggunakan kendaraan pribadi jika tarif KRL meningkat, yang dapat memperburuk kemacetan.
Kedua pengamat ini menunjukkan berbagai aspek dari perubahan ini, dari potensi penghematan anggaran hingga dampak sosial dan penggunaan transportasi pribadi.
(sumber dari detik com)
