MIM, 15 Agustus 2024
mediaindonesia.com//Jakarta — Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu, dalam pernyataan publiknya usai Musyawarah Majelis Syura XI PKS di Jakarta, menyebut pimpinan partainya “telah berkomunikasi” dengan Prabowo Subianto selaku presiden terpilih pada pilpres 2024.
Ahmad mengatakan hubungan partainya dengan Prabowo “sudah terjalin” sejak Pemilu Presiden 2014 dan 2019.
Oleh karena itu, imbuhnya, Musyawarah Majelis Syuro yang ke-11 ini mengamanatkan kepada DPP PKS untuk melanjutkan “komunikasi yang telah berlangsung baik” kepada pimpinan-pimpinan partai dan tokoh-tokoh umat dan bangsa.
“Sebagai upaya untuk membangun Indonesia yang lebih baik,” ujar Ahmad seperti dilansir kanal Youtube partai, PKSTV, pada Sabtu (10/08).
Pada unggahan video terpisah di kanal yang sama, juru bicara PKS, Muhammad Kholid, mengonfirmasi Pilkada Gubernur Jakarta 2024 juga dibahas dalam Musyawarah Majelis Syura XI PKS “meski bukan bahasan utama”.
“Rencana yang pertama adalah mengusung Bapak Anies [Baswedan]-Sohibul Iman [AMAN],” ujarnya menanggapi pertanyaan wartawan.
“Kerangka kerja kita itu berlangsung dari sejak deklarasi tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus kemarin.”
Kholid menjelaskan DPP PKS kini memiliki “ijtihad” untuk membuat opsi-opsi lainnya mengingat partainya masih belum memenuhi ambang batas suara sah untuk mengajukan pasangan calon di Pilkada Gubernur Jakarta. “Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju [KIM],” ujarnya.
Sekalipun menjadi pemenang pemilu legislatif Jakarta 2024, PKS memperoleh 18 kursi dari 106 kursi.
Dibutuhkan setidaknya total 22 kursi bagi partai politik untuk mengajukan pasangan calon.
Dengan kata lain, tidak ada parpol yang bisa mencalonkan pasangan tanpa berkoalisi.
Kolom komentar di unggahan tersebut muncul ungkapan kekecewaan warganet. Mulai dari “Selamat tinggal, PKS”, “Bye, PKS”, sampai “Tenggelamkan, PKS.”
Pernyataan yang dilontarkan para pejabat PKS ini dianggap bentuk beralihnya dukungan mereka terhadap Anies Baswedan pada kontestasi Pilkada Gubernur Jakarta 2024 yang dijadwalkan pada 27 November.
Sejumlah pengamat politik menyebut kemungkinan PKS mengalihkan dukungan mereka dari Anies dapat dipahami sekalipun partai itu sedari awal mendukung mantan Gubernur Jakarta itu.
“Mungkin dalam kacamata PKS, Anies tidak cukup [berjuang] untuk mempromosikan Sohibul Iman sebagai Wakil Gubernurnya,” ujar pengamat politik dari Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), Firman Noor.
“Ini, kan, seolah-olah PKS yang meninggalkan Anies. Padahal, kan, yang mendukung Anies pertama kali PKS.”
Adapun pengamat pemilu dari Universitas Indonesia, Titi Anggraini, menegaskan Anies Baswedan membutuhkan dukungan partai politik untuk bisa maju ke dalam bursa calon gubernur Jakarta.
Faktor apa saja yang dapat mempengaruhi beralihnya dukungan PKS dari Anies?
Pakar ilmu politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menilai PKS “sudah mulai berpikir rasional dan realistis”.
Adi menyebut ketika Anies terkesan tidak serius menanggapi proposal politik yang ditawarkan PKS serta tidak mampu menggenapi partai di luar PKS, maka wajar apabila partai itu membangun jembatan politik dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM).
“Kepentingan PKS di Pilkada Jakarta kali ini adalah bagaimana kader terbaik mereka, baik Sohibul Iman ataupun yang lain itu bisa berlayar,” ujar Adi kepada wartawan Amahl Azwar yang melaporkan untuk BBC News Indonesia pada Senin (12/08).
Selain itu, Adi Prayitno menakar PKS menganggap pihaknya telah memberikan dukungan secara total dan penuh terhadap Anies, tetapi sokongan ini tidak terlampau menguntungkan.
Dia mencontohkan pada pemilihan legislatif 2024 kemarin di mana PKS hanya memperoleh tambahan dua kursi di DPRD Jakarta dari pemilihan sebelumnya.
“Artinya, loyalitas dan totalitas PKS yang selalu menyediakan karpet merah ke Anies tidak terlampau berdampak secara signifikan dan menguntungkan,” ujarnya.
Terpisah, pengamat politik dari Universitas Al Azhar, Jakarta, Ujang Komarudin menilai PKS ingin merapat ke kekuasaan mengingat dalam sepuluh tahun terakhir mereka berada di luar pemerintahan.
“Ketika ada kesempatan gabung dengan Koalisi Indonesia Maju dengan Prabowo [Subianto]-Gibran [Rakabuming Raka], ya masuk,” ujar Ujang ketika dihubungi pada Senin (12/8).
Di sisi lain, Ujang memandang PKS mendapat “pembenaran” mengingat Anies tidak disebut tidak memenuhi tenggat waktu untuk menggenapkan koalisi menjadi 22 kursi agar bisa maju ke Pilkada Gubernur Jakarta.
“PKS punya alasan, punya pembenaran, punya kesempatan untuk bisa beralih,” ujarnya.
Bagaimana kans Anies Baswedan di Pilkada Gubernur Jakarta 2024 tanpa PKS?
PKS masih dinilai sebagai satu-satunya partai yang memberikan dukungan secara total, sehingga kans Anies Baswedan dalam Pilkada Gubernur Jakarta 2024 pun menjadi kecil tanpa mereka.
“Ya, bisa wassalam, enggak dapat tiket,” ujar akar ilmu politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno.
“Nasdem, PKB, apalagi PDI-P kelihatan sekali tidak mau mengusung Anies Baswedan.”
Adi menambahkan siapa pun “tidak akan pernah” tahu apakah pada detik-detik terakhir menjelang pendaftaran pasangan calon di KPU Jakarta, tiba-tiba muncul dukungan terhadap Anies.
“Cuma problem-nya, apa untungnya bagi PDI-P, Nasdem, dan PKB itu mengusung Anies? Pada saat yang bersamaan, PKB dan Nasdem juga diajak berkoalisi dengan KIM [Koalisi Indonesia Maju] yang saya kira tawarannya lebih menggiurkan,” ujar Adi.
Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Al Azhar, Jakarta, Ujang Komarudin menilai apabila PKB, PKS, dan Nasdem semuanya masuk ke dalam Koalisi Indonesia Maju, maka Anies tidak akan bisa masuk ke Pilkada Gubernur Jakarta.
“Tapi kalau misalkan Nasdem dan PDI-P berkoalisi atau PKS berkoalisi dengan PDI-P, Anies bisa nyalon. Jadi, tergantung, nanti kita lihat saja,” ujarnya. (Red : Johan)
