MIM, Jawa Tengah, 17 Agustus 2024
Jakarta – mediaindonesiamaju.com//
Dharma Pongrekun-Kun Wardana dinyatakan lolos verifikasi faktual syarat dukungan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta dari jalur independen. Namun, kelolosan Dharma itu diikuti dengan kehebohan karena sejumlah warga mengaku KTP-nya dicatut untuk memenuhi syarat minimal dukungan Dharma-Kun.
Sebagai informasi, KPU DKI Jakarta telah melakukan rapat pleno hasil verifikasi faktual syarat dukungan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada Kamis (15/8/2024). Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata mengatakan pasangan tersebut bisa ikut mendaftar untuk berlaga di Pilkada 2024 pada 27 November 2024.
“Bahwa Berita Acara hari ini menyatakan Pak Dharma Pongrekun dan Kun Wardana memenuhi syarat sebagai untuk mencalonkan, mendaftarkan diri sebagai calon perseorangan di 27 November mendatang,” kata Wahyu Dinata di Kantor KPU DKI Jakarta.
Anggota KPU DKI Jakarta Dody Wijaya menjelaskan Dharma Pongrekun-Kun Wardana memenuhi syarat untuk mendaftar Pilgub Jakarta setelah mengantongi syarat dukungan lebih dari yang dipersyaratkan. Menurut Dody, pasangan jalur independen itu bisa mendaftar sebagai peserta Pilgub Jakarta pada 27 Agustus mendatang.
“Total bakal pasangan calon di hasil rekapitulasi akhir data yang memenuhi syarat 677.468 data dan melebihi syarat dukungan minimal 618.968 dukungan. Tinggal mendaftar di tanggal 27-29 nanti,” kata Dody.
Dody menegaskan KPU DKI Jakarta meloloskan calon independen setelah melewati semua tahapan dan diawasi langsung oleh Bawaslu. Dia menegaskan proses verifikasi dilakukan sesuai aturan yang ada.
“KPU pada prinsipnya bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kami memastikan prosedur berjalan sesuai dengan ketentuan yang seharusnya jadi KPU tidak bisa mengatur lolos atau tidak lolos,” katanya.
Dharma Bersyukur-Tegaskan Bukan Calon Setting-an
Dharma Pongrekun mengucapkan terima kasih atas kerja keras KPU dan Bawaslu DKI Jakarta. Dia juga mengucapkan terima kasih atas kekompakan tim yang mengantarkan dirinya bisa ikut maju di Pilgub Jakarta.
“Dan hasil yang tadi sudah dibacakan, bahwa kami lolos karena sudah melebihi batas minimal, itu semua karena kemurahan Tuhan dan kekompakan tim selama ini,” kata Dharma.
“Tidak ada kata lain, semua kerja sama baik dari pihak KPU, maupun Bawaslu yang senantiasa memimbing dan mengoreksi pekerjaan tim sehingga kami bisa memahami dan memperbaiki waktu demi waktu,” sambungnya.
Dharma mengatakan dirinya akan bekerja untuk menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat Jakarta. Dia berharap dukungan dari masyarakat Jakarta.
“Kami sampai pada titik ini untuk memperjuangkan kepentingan rakyat Jakarta demi tidak ada lagi keluhan-keluhan ke depan yang menekan kehidupan rakyat Jakarta. Banyak yang susah makan, banyak yang susah sekolah dan segala macam kami akan perbaiki ke depan. Kami mohon doa restu, karena kami harus melalui tahap berikutnya lagi,” katanya.
Dharma memuji timnya telah bekerja keras untuk memenuhi syarat minimal dukungan. Dia menegaskan tidak ada pengaturan atau settingan dari KPU.
“Saya perlu menjelaskan ini supaya jangan ada anggapan bahwa itu adalah bagian daripada settingan KPU, sama sekali tidak,” kata Dharma.
Dia mengatakan pasangan jalur independen di Pilgub Jakarta bukan rekayasa. Menurut Dharma, dirinya tak mengetahui apa yang akan terjadi di Pilgub Jakarta pada November mendatang.
“Kami bukanlah by design, kami bukanlah settingan, tidak. Kami pun tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan, jadi dari awal Februari kami mulai bekerja dan mulai Mei kami mendaftarkan diri sampai detik ini kami betul-betul berjalan bersama rakyat dan tidak ada siapapun di belakang kami,” ujarnya.
Dia juga tak ambil pusing dianggap calon boneka. Dharma mengaku fokus untuk berkompetisi di Pilgub Jakarta.
“Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa, apapun yang terjadi, sekali lagi tadi saya berpikirlah dan berimanlah bahwa segala sesuatu kehidupan kita Tuhan sudah menentukan,” ucapnya.
Heboh KTP Warga Dicatut
Kehebohan kemudian muncul setelah Dharma Pongrekun dinyatakan lolos verifikasi faktual. Sejumlah warga mengaku kalau KTP-nya dicatut untuk syarat dukungan Dharma-Kun.
Salah satu yang mengeluhkan pencatutan itu adalah mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies mengatakan KTP dua anaknya dicatut sebagai pendukung Dharma Pongrekun.
Anies membagikan tangkapan layar situs https://infopemilu.kpu.go.id/ lewat akun X-nya, Jumat (16/8/2024). Anies mengaku data NIK-nya tidak dipakai atau dicatut sepihak, tapi NIK anaknya dicatut.
“Alhamdulillah, KTP saya aman,” kata Anies.
Anies menunjukkan tangkapan layar hasil pengecekan NIK milik kedua anaknya, Mikail Azizi Baswedan dan Kaisar Hakam Baswedan. Anies mengatakan NIK kedua anaknya, adik, dan tim yang bekerja sama turut dicatut mendukung bakal calon perseorangan kepala daerah.
“Tapi KTP dua anak, adik, juga sebagian tim yang bekerja bersama ikut dicatut masuk daftar pendukung calon independen. :),” tulis Anies.
Eks penyidik KPK, Aulia Postiera, juga mengaku menjadi salah satu korban yang NIK di KTP-nya dicatut mendukung pasangan calon independen Dharma-Kun di Pilkada DKI. Dia mengaku baru mengetahui hal itu setelah mengecek secara mandiri melalui laman https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilihan/cek_pendukung.
“Pagi ini saya mengetahui bahwa data pribadi (NIK) saya termasuk ke dalam pendukung calon bakal kepala daerah perseorangan untuk Pilkada DKI,” kata Aulia dalam unggahan X @apostiera.
Dia mengaku tidak pernah sama memberikan dukungan tersebut. Menurutnya, hal itu tidak etis dan melanggar hukum.
“Yang terjadi ini adalah bentuk pencurian dan penyalahgunaan data pribadi. Saya tidak terima data pribadi saya digunakan tanpa izin,” ujarnya.
Dia mendesak KPU DKI Jakarta melakukan investigasi. Dia mengajak warga Jakarta mengecek NIK KTP masing-masing.
“Saya tidak terima data pribadi saya digunakan tanpa izin. Saya juga meminta KPU dan Polri bertindak untuk melakukan investigasi atas dugaan pelanggaran ini. Nanti, saat balik ke Indonesia, saya akan buat laporan resmi. Saya akan lapor polisi,” tuturnya.
“Bagi warga DKI atau daerah lainnya, silakan dilakukan pengecekan NIK-nya ditautan berikut https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilihan/cek_pendukung,” pungkasnya.
Bawaslu Persilakan Warga Melapor
Bawaslu DKI Jakarta meminta warga segera melapor jika KTP-nya dicatut untuk mendukung bakal calon perseorangan dalam Pilkada DKI Jakarta. Bawaslu menjamin laporan akan ditindaklanjuti.
“Andai kata ada masyarakat yang merasa dicatut namanya padahal tidak memberikan dukungan, silakan melaporkan ke Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dan kepada jajaran di bawah juga, jadi di tingkat kota ya, Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Pulau Seribu kalau ada yang mengadukan atau melaporkan secara resmi silakan ditindaklanjuti. Kami tunggu ya, dan petugas kami akan melayani dengan baik,” kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta Benny Sabdo dalam Rakernis Penanganan Pelanggaran dengan Bawaslu Kabupaten/Kota di Jakarta Selatan, Jumat (16/8/2024).
Benny mengatakan dirinya banyak mendapat aduan terkait pencatutan KTP untuk mendukung Dharma Pongrekun-Kun Wardana. Namun, katanya, aduan itu baru bersifat pribadi kepada dirinya.
“Soalnya sejak awal tadi sampai pagi ini banyak sekali yang mengadu, kepada Bawaslu, setidak-tidaknya melalui jalur pribadi. Ini sampai wartawan yang namanya dicatut, yang soal verifikasi faktual calon gubernur independen. Ini terakhir sayaa dapat WA, dari Dewan Pers dicatut juga. Wah ini kan kita harus responsif,” ujarnya.
Benny meminta seluruh petugas Bawaslu DKI Jakarta menindalanjuti laporan masyarakat. Dia mengatakan petugas Bawaslu tidak boleh mengabaikan laporan warga.
“Jangan sekali sekali mengabaikan laporan masyarakat, dan saya pastikan kalau itu diabaikan, kalau ada yang mengadukan ke DKPP, pasti kena. Banyak, kalau mau dicoba silakan, tapi kami tidak menganjurkan itu, karena apa? Kita mengajak seluruh masyarakat di DKI Jakarta ini untuk terlibat berpartisipasi sebagai pengawas atau pengawasan partisipatif, nah kalau ada orang lapor terus kita abaikan, kan itu mengingkari apa yang dimaksudkan mengajak tadi loh, bersama rakyat, awasi pemilu. Kan gitu tadi kan?” ujarnya.
Benny meminta juga meminta petugas Bawaslu memastikan seluruh tahapan pilkada sesuai dengan aturan main. Dia ingin menjamin kepastian hukum dirasakan masyarakat di Jakarta.
“Jangan sampai keberadaan kita tidak terasa atau terasa hampa di tengah-tengah masyarakat. Padahal kita ada untuk mengawasi seluruh tahapan pilkada ini, karena itu kita sebagai pengawas mesti bekerja keras mengasah kompetensi dan juga responsif dalam bekerja. Mari kita jadikan seluruh dedikasi kita ini sebagai sejarah dalam perhelatan Pilkada DKI Jakarta 2024 mendatang pada 27 November. Supaya apa? Supaya Pilkada di DKI Jakarta ini berjalan dengan luber, dengan jurdil, dan Bawaslu menjadi lembaga terpercaya dan dapat diandalkan oleh rakyat,” katanya.
Bawaslu segera membuka posko pengaduan bagi warga. Bawaslu mempersilakan warga melapor dugaan pelanggaran yang terjadi.
Kemendagri Jamin Tak Ada Kebocoran
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjamin tak ada kebocoran data. Dia mengatakan NIK warga bisa didapatkan lewat berbagai cara.
“Tidak ada kebocoran data, NIK seseorang bisa diperoleh dari berbagai cara, bisa secara benar maupun salah,” kata Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Teguh Setyabudi saat dihubungi, seperti dilansir Antara, Jumat (16/8/2024).
Teguh mengatakan pihaknya tidak ikut-ikutan dalam urusan pencatutan NIK itu. Dia kembali menyebut NIK bisa didapat terduga pelaku penyalahgunaan lewat berbagai cara.
“Saya kira terkait dengan penyalahgunaan atau penggunaan NIK yang dipakai sepihak untuk mendukung calon tertentu, itu tidak melibatkan dukcapil, ya, karena NIK bisa didapat dari berbagai cara,” ujarnya.
Menurut dia, pengambilan nama dan NIK tanpa seizin pemilik KTP termasuk ke dalam pencatutan atau penyalahgunaan identitas. Hal ini juga terjadi pada berbagai kasus lainnya.
“Jadi, terkait dengan bagaimana NIK itu digunakan oleh calon tertentu untuk bisa lolos, katakanlah, seleksi pilkada, ini kan sudah ada mekanismenya. Pastinya kami tidak ikut dalam tata kelola dukung-mendukung ataupun penyiapan NIK untuk mendukung seseorang,” ujar Teguh. (red/latif)
