MIM,Jawa Tengah 13 Mei 2024
Mediaindonesiamaju.com – KUDUS – Forum Solidaritas Buruh Kudus (SBK) menganggap hari buruh nasional yang jatuh pada tanggal 1 Mei 2024 lalu adalah sebagai pengalihan isu yang dibuat oleh pemerintah seakan akan Kudus sudah kondusif.
Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Sekretaris forum SBK, Lilik Sutarno. Dirinya berpendapat bahwa hari buruh nasional haruslah merupakan sebuah ajang evaluasi tentang bagaimana Pengusaha memberikan hak hak normatif buruh dan atau sudahkah pengusaha menghargai keringat buruh, bisa dalam bentuk aksi unjuk rasa menyampaikan aspirasi kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan pekerja buruh agar lebih sejahtera.
“Kita masih dalam suasana semangat bulan mayday, walaupun Serikat pekerja kemarin merayakannya dengan jalan sehat bersama PJ Bupati, tapi kalau menurut kita itu hanya upaya pembodohan pemerintah agar seolah-olah di Kudus itu semua sudah normatif dan tidak ada aksi,” terangnya saat dihubungi pada Minggu (12/5/2024).
Lilik Sutarno dengan gamblang menyebut bahwa masyarakat perlu melihat kondisi rill (asli) dari kehidupan para buruh, dan kegiatan yang digelar pemerintah berupa jalan sehat beberapa waktu lalu ialah sebagai pembodohan. Hal inilah yang menjadikan alasan kenapa kamu tetap melakukan aksi demontrasi Minggu mendatang.
“Saat ini kondisi riil antara pencari kerja dengan kesediaan lapangan kerja sangat njomplang , sehingga nilai tawar buruh menjadi sangat rendah , Menurutnya yang paling mengerti apakah perusahaan sudah memberikan hak normatif atau tidak adalah Serikat pekerja SP/SB lah yang tahu sejak awal kondisi rillnya, jika sudah tahu kemudian tidak melakukan apapun , maka tipe Serikat Pekerja yang seperti ini patut dipertanyakan , ketika di perayaan May Day justru pekerja diajak jalan sehat ini adalah pembodohan Serikat pekerja, oleh karenanya kita akan gelar aksi di tanggal 22 Mei mendatang, tidak ada kata terlambat untuk melaksanakan aksi unjuk rasa menyuarakan dan menyampaikan aspirasi kami,” tegasnya.
Dalam rencana tersebut, Forum Solidaritas Buruh Kudus direncakan menggelar orasi dan aksi unjuk rasa untuk memperjuangkan aspirasi dan hak buruh.
Dalam tuntutannya, ia menyampaikan kepada PJ Bupati Kudus agar segera mencopot Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UMKM (Disnakerperinkopukm) Kudus karena kinerjanya yang tidak pro rakyat.
“Kami menilai Kepala Disnakerperinkop UKM , hanya fokus terhadap hal hal yang berhubungan dengan kegiatan fisik sebut saja pelatihan di, BLK, anggaran DBHCHT yang tahun ini di Anggarkan 4,6 miliar , terangnya
Pihaknya menginginkan pemerintah dapat lebih memperhatikan nasib para buruh melihat banyaknya keprihatinan atas penindasan atasannya sendiri.
“Kita juga perlu menyoroti outsourcing masih banyak yang melakukan pelanggaran seperti jam kerja yang buruk, gaji yang tidak layak, kesehatan dan keselamatan pekerja yang tidak dipedulikan,” katanya.
Maka dari itu, dalam tuntutan aksi demo yang akan digelar pada 22 Mei 2024 di simpang tujuh Kudus mendatang, dalam aksi tersebut mereka menuntut paksa PJ Bupati untuk segera memecat dan mengganti kepada Disnaker karena kinerjanya yang dinilai sangat buruk. ((Fikri)
