Setelah 7 Fraksi DPRD Kudus, kini Giliran Elemen Masyarakat Tuntut PJ Bupati Kudus Copot Kadisnakerperinkop UKM

- Jurnalis

Wednesday, 29 May 2024 - 18:46 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MIM,Jawa Tengah 29 Mei 2024

Mediaindonesiamaju.com – Kudus -Lembaga Pemerhati Aspirasi Publik LSM LePAsP Kudus bersama Aliansi masyarakat untuk Kudus Bersih melakukan aksi demontrasi evaluasi kinerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kudus. Aksi dilaksanakan di Kantor Bupati Kudus, berlokasi di Jl. Simpang Tujuh No.1, Kudus, Demaan, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Pada hari Rabu, (29/05/2024).

Tumenggung Fikri selaku koordinator Aksi Damai menyatakan bahwa aksi hari ini fokus menyoroti kinerja kepala Dinas Nakerperinkop UKM kabupaten Kudus karena dianggap tidak optimal dalam melaksanakan tugas tugasnya, tegas Fikril
Lebih lanjut Fikri dalam orasinya menegaskan Kepala Disnakerperinkop dan UKM Kudus, Rini Kartika Hadi Ahmawati Kadisnakerperinkop UKM kabupaten Kudus dianggap telah lalai dan melakukan pembiaran dalam pembinaan hubungan industrial terhadap beberapa perusahaan di Kudus, masih banyak praktek outsourcing yang salah kaprah , hak normatif buruh tidak diberikan maksimal, jaminan sosial tenaga kerja diabaikan hal tersebut sangat merugikan buruh, tegasnya.

Baca Juga :  Dampak Fenomena Dua Bulan Mengelilingi Bumi: Apa yang Perlu Diketahui?

Sebelumnya 7 fraksi di DPRD Kudus yang merupakan representasi dari seluruh masyarakat, dalam rapat resmi meminta PJ Bupati untuk mengevaluasi Kinerja Kepala Disnaker Perinkop dan UKM Kudus .

Sementara itu Ketua LSM Hijau Sholeh Isman menyatakan Kepala Disnakerperinkop dan UKM Kudus, Rini Kartika Hadi Ahmawati harus segera dicopot, pasalnya sebagai Kepala Dinas dianggap tidak maksimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sebagai Dinas non tehnis yang mendapat asupan Dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) tidak mampu mengkoordinasikan dengan baik, outputnya banyak temuan BPK pada kegiatan yang diampunya, terangnya

Baca Juga :  Bareskrim Gerebek Lokasi Percetakan Uang Palsu

Sholeh Kliwir juga menyoroti kepala dinas Nakerperinkop UKM dianggap gagal membina dan mengawasi koperasi, sehingga muncul koperasi bermasalah,
Olehkarena itu dia meminta PJ Bupati Kudus mengambil langkah tegas mengevaluasi kepala dinas Nakerperinkop UKM bersama Kabid Kabid nya, agar roda pembangunan bisa berjalan maksimal , tegas Sholeh Kliwir
(Fikri)

Berita Terkait

Ekonomi Sulit, Pedangang Menjerit
Prabowo Gelar Sidang Kabinet Paripurna Perdana Hari Ini
Sritex Menghadapi Tantangan Besar: Pengumuman Pailit Perusahaan Tekstil
Riset Microsoft: Ada 600 Juta Serangan Siber per Hari, Password Jadi Target Utama
7 Rekomendasi Menarik untuk Pemberian MPASI dari WHO yang Wajib Diketahui!
Prabowo Bakal Terbitkan Perpres untuk Hapus Utang 6 Juta Petani dan Nelayan
Pemkot Klaim Sukses Kurangi Masalah Banjir, Gelontorkan Dana hingga Rp 441 Miliar
Prabowo Mau Paksa Pengemplang Pajak Sawit Setor Rp 300 Triliun ke Negara
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Thursday, 24 October 2024 - 09:51 WIB

Ekonomi Sulit, Pedangang Menjerit

Thursday, 24 October 2024 - 09:07 WIB

Sritex Menghadapi Tantangan Besar: Pengumuman Pailit Perusahaan Tekstil

Thursday, 24 October 2024 - 09:06 WIB

Riset Microsoft: Ada 600 Juta Serangan Siber per Hari, Password Jadi Target Utama

Thursday, 24 October 2024 - 09:02 WIB

7 Rekomendasi Menarik untuk Pemberian MPASI dari WHO yang Wajib Diketahui!

Thursday, 24 October 2024 - 08:59 WIB

Prabowo Bakal Terbitkan Perpres untuk Hapus Utang 6 Juta Petani dan Nelayan

Berita Terbaru

Berita

Pemkot Salurkan Bansos Sembako Ratusan Lansia dan Disabilitas

Thursday, 24 Oct 2024 - 17:37 WIB

Berita

Ekonomi Sulit, Pedangang Menjerit

Thursday, 24 Oct 2024 - 09:51 WIB