Dua penghargaan tersebut meliputi Terbaik Pertama Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kategori Pagu Kecil dan Terbaik Pertama Persentase Transaksi Cash Management System (CMS) Tertinggi.

Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas capaian pelaksanaan anggaran serta pemanfaatan layanan transaksi perbankan digital dalam mendukung pengelolaan keuangan satuan kerja.

Capaian tersebut juga menjadi dorongan bagi MTsN 1 Grobogan untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan yang tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan anggaran yang baik merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung kelancaran program pendidikan. Pengelolaan keuangan yang efektif diharapkan mampu menunjang berbagai kegiatan madrasah, mulai dari peningkatan mutu pembelajaran hingga pengembangan layanan pendidikan bagi peserta didik.

Sementara itu, tingginya persentase transaksi melalui Cash Management System (CMS) menunjukkan pemanfaatan sistem transaksi digital dalam pengelolaan keuangan. Penggunaan sistem tersebut diharapkan dapat mendukung efisiensi, ketertiban administrasi, serta kemudahan pemantauan transaksi keuangan.

Dua penghargaan yang diraih H. Sudarmanto bersama MTsN 1 Grobogan ini menjadi capaian yang patut diapresiasi sekaligus motivasi untuk mempertahankan kinerja pengelolaan anggaran pada periode berikutnya.

Prestasi tersebut diharapkan dapat memperkuat komitmen MTsN 1 Grobogan dalam mewujudkan tata kelola madrasah yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan.

MEDIA INDONESIA MAJU

Catatan redaksi: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Purwodadi, 28 Oktober 2026, diserahkan di Aula KPPN Purwodadi Jl M.H Thamrin No. 13, Purwodadi Grobogan

Rep_fq

Artikel Kepala MTsN 1 Grobogan H. Sudarmanto Raih Dua Penghargaan dari Kementerian Keuangan RI pertama kali tampil pada Media Indonesia Maju.

JAKARTA – Peredaran informasi palsu atau hoaks yang semakin deras di ruang digital mendorong Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) dan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) memperkuat kolaborasi.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara SMSI dan RRI di Ruang Rapat Direktur Utama RRI, Jakarta, Senin (26/10/2026). Kolaborasi ini diarahkan pada penanggulangan hoaks sekaligus peningkatan kompetensi insan media.

Ketua Umum SMSI Firdaus mengatakan, kerja sama tersebut merupakan manifestasi dari gagasan bersama antara Direktur Utama RRI dan dirinya untuk menghadapi persoalan hoaks yang semakin kompleks.

“Kolaborasi ini merupakan manifestasi dari gagasan Dirut RRI dan Ketum SMSI untuk melawan hoaks,” kata Firdaus.

Menurut dia, kolaborasi SMSI dan RRI akan diwujudkan melalui sejumlah program, antara lain Training of Trainers (ToT), Uji Kompetensi Wartawan (UKW), serta penyebaran informasi pembangunan.

Firdaus mengatakan, SMSI saat ini menaungi ribuan media siber, termasuk media startup atau media rintisan yang tersebar di berbagai daerah Indonesia. Jaringan tersebut dinilai dapat menjadi kekuatan untuk membantu menyebarluaskan informasi pembangunan kepada masyarakat.

“Media startup atau media rintisan yang tergabung dalam SMSI sebanyak 3.181 anggota yang tersebar di seluruh Indonesia mendukung program penyebaran informasi pembangunan,” ujarnya.

Dia juga menyampaikan dukungan terhadap upaya mengintegrasikan RRI dan TVRI sebagai platform media publik yang mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas, termasuk dalam konteks memperkuat penyebaran informasi pembangunan.

“SMSI juga mendukung pengintegrasian RRI dan TVRI menjadi platform global sebagai kekuatan pemerintah,” kata Firdaus.

Firdaus menambahkan, persoalan hoaks tidak cukup dihadapi hanya dengan membantah informasi palsu setelah beredar. Dibutuhkan ekosistem media yang memiliki kompetensi, profesionalitas, serta kemampuan melakukan verifikasi informasi.

Karena itu, menurut dia, peningkatan kompetensi wartawan menjadi salah satu prioritas kerja sama SMSI-RRI. Ia berharap kolaborasi tersebut juga dapat menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem pers yang semakin berkualitas.

Sementara itu, Direktur Utama LPP RRI Hendrasmo mengatakan, kerja sama dengan SMSI merupakan bagian dari upaya bersama menghadapi tantangan ekosistem informasi digital.

“Hari ini kita kedatangan tokoh pers dan kita hadir dalam proyek yang lebih besar, yaitu bersama-sama menanggulangi hoaks,” kata Hendrasmo.

Hendarsmo menjelaskan, tantangan informasi saat ini tidak hanya menyangkut media besar. Media kecil dan media rintisan juga memiliki peran penting dalam membentuk ekosistem informasi publik.

Karena itu, RRI dan SMSI akan mendorong peningkatan kompetensi sekaligus membangun kolaborasi agar media mampu menghasilkan konten yang lebih berkualitas dan membantu masyarakat menghadapi banjir informasi di ruang digital.

Ketua Dewan Pers Prof. Dr. Komaruddin Hidayat yang hadir dalam kegiatan tersebut menyoroti perubahan besar dalam pola masyarakat memperoleh informasi.

Menurutnya, pada masa lalu informasi melalui tulisan memiliki proses produksi yang relatif panjang dan melewati tahapan seleksi. Media massa juga memiliki identitas, alamat, serta pihak yang bertanggung jawab terhadap informasi yang diterbitkan.

Namun, perkembangan teknologi digital membuat situasi berubah drastis. Media sosial kini menjadi ruang publik yang sangat besar, tempat siapa pun dapat memproduksi dan menyebarkan informasi.

“Dulu informasi dikuasai oleh media massa, terakreditasi, terseleksi dan terverifikasi. Sekarang media sosial memenuhi ruang publik,” ujarnya.

Komaruddin mengingatkan, derasnya arus informasi tidak selalu berbanding lurus dengan meningkatnya kualitas pengetahuan masyarakat. Di ruang digital, informasi yang benar bercampur dengan informasi yang belum terverifikasi, sensasi, bahkan penipuan.

Menurut dia, salah satu persoalan terbesar adalah algoritma platform digital yang secara perlahan membentuk pola konsumsi informasi masyarakat. Apa yang sering dilihat, disukai, atau dicari seseorang akan menjadi bahan bagi algoritma untuk menyajikan informasi berikutnya.

“Algoritma itu sebelumnya menjajah tanpa paksaan, mengendalikan tanpa paksaan,” kata Komaruddin.

Dia menyebut data sebagai salah satu kekuatan baru dalam ekosistem digital. Kebiasaan pengguna dalam menggunakan telepon pintar meninggalkan jejak data yang kemudian dapat digunakan untuk membentuk profil dan memberikan rekomendasi konten.

Kondisi tersebut, lanjutnya, dapat menciptakan ruang informasi yang semakin personal. Orang bisa menerima informasi yang sesuai dengan kesukaannya secara terus-menerus, sementara informasi yang berbeda semakin jarang ditemui.

Komaruddin menilai kondisi itu menjadi tantangan serius bagi masyarakat, keluarga, dunia pendidikan, media, maupun pemerintah. Kemampuan memeriksa dan mempertanyakan informasi menjadi semakin penting agar masyarakat tidak mudah terbawa arus emosi yang dibangun melalui konten digital.

“Yang serius sekali adalah kita tidak dilatih untuk mengecek informasi,” katanya.

Dia juga mengingatkan, media sosial memiliki kekuatan besar dalam menggerakkan emosi publik. Dalam berbagai peristiwa di dunia, platform digital telah menunjukkan kemampuannya menggerakkan massa dan membentuk opini publik dalam waktu sangat singkat.

Karena itu, menurut Komaruddin, kerja sama antara lembaga publik seperti RRI dengan organisasi perusahaan media seperti SMSI menjadi penting untuk membangun ekosistem informasi yang lebih sehat.

Kolaborasi tersebut diharapkan tidak berhenti pada penandatanganan MoU, tetapi berlanjut dalam program konkret untuk meningkatkan kompetensi wartawan, memperkuat verifikasi informasi, serta menghadirkan informasi pembangunan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Acara tersebut turut dihadiri Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto, Anggota Dewas LPP RRI Enderiman Butar Butar, Direktur PP LPP RRI Mistam, Dewan Penasehat SMSI Pusat Prof. Dr. Taufiqurochman, Dewan Pertimbangan SMSI Pusat Theodorus Dar Edi Yoga, serta Wakil Ketua Umum SMSI Bidang Usaha Media Siber dan Pengembangan Teknologi Digital Ilona Juwita.

Hadir pula Kepala Stasiun RRI Jakarta Ir. M. Bugi Hidayat, Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi RRI Ade Irosadi, serta Kepala Pusat Pemberitaan RRI Yuliana Marta Doky.

Rep_ Fq

Artikel SMSI-RRI Bersatu Lawan Hoaks, Perkuat Kompetensi dan Informasi Pembangunan pertama kali tampil pada Media Indonesia Maju.

Video yang disebut berlangsung pada Kamis dini hari, 22 Oktober 2026, tersebut viral di media sosial dan menuai beragam reaksi dari masyarakat.

Dalam potongan video live yang beredar, Hariyanto diduga mengeluarkan pernyataan yang menyerang pihak-pihak tertentu, termasuk Wakil Presiden Gibran dan para pemilih PSI.

“Jangan pernah mencoblos yang namanya Partai PSI. Siapa yang nyoblos berarti wong pekok,” demikian pernyataan yang terdengar dalam video tersebut.

Tidak hanya itu, Hariyanto juga diduga melontarkan kata-kata kasar terhadap Gibran Rakabuming Raka.
“Gibran kui wong pekok alias tolol. Yen sampean nyoblos Partai PSI berarti kowe wong pekok. Gayamu alap-alap Jokowi, alah celeh ngasu,” demikian ucapan yang terdengar dalam potongan video live tersebut.

Pernyataan tersebut kini menjadi perhatian sejumlah kalangan. Beberapa tokoh dikabarkan tengah mengumpulkan bukti dan berencana melaporkan Hariyanto kepada pihak berwenang.

Pernah Berstatus Tersangka dalam Perkara Dugaan Pelecehan Verbal
Nama Hariyanto alias Heri Sweke sebelumnya juga pernah menjadi sorotan dalam sejumlah perkara hukum di Kabupaten Grobogan.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Hariyanto pernah ditetapkan sebagai tersangka oleh Satreskrim Polres Grobogan dalam perkara dugaan pelecehan seksual secara verbal melalui media sosial.

Penetapan tersebut diperkuat dengan surat pemberitahuan penetapan tersangka bernomor B/316/IV/RES.1.14/2026/Satreskrim tertanggal 19 April 2026.

Dalam perkara tersebut, Hariyanto dijerat dengan Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terkait dugaan penyerangan kehormatan atau nama baik seseorang.

Kasat Reskrim Polres Grobogan AKP Rizky Ari Budianto sebelumnya menyampaikan bahwa penetapan tersangka terhadap HS dipicu oleh ucapan tidak senonoh yang dinilai menimbulkan keresahan.

Perkara tersebut menjadi salah satu catatan hukum yang pernah menyeret nama Hariyanto alias Heri Sweke. Namun, perkembangan dan status hukum terakhir dari perkara tersebut perlu dikonfirmasi kembali kepada pihak kepolisian.

Diduga Kerap Membuat Konten Kontroversial ;
Selain perkara tersebut, Hariyanto juga dikenal melalui sejumlah unggahan media sosial yang menuai kontroversi.
Dalam berbagai unggahannya, ia disebut pernah melontarkan pernyataan yang dinilai merendahkan sejumlah calon kepala desa di wilayah Grobogan.

Tidak hanya itu, profesi wartawan juga disebut pernah menjadi sasaran komentar bernada penghinaan dalam kolom komentar video yang beredar di media sosial.

Sejumlah pihak kini dikabarkan tengah mengumpulkan rekaman video, tangkapan layar, serta bukti digital lainnya untuk menindaklanjuti dugaan pernyataan yang disampaikan Hariyanto dalam siaran langsung tersebut.

Dalam siaran langsung tersebut, Hariyanto alias Heri Sweke diketahui ditonton oleh sekitar 54 pengikutnya. Meski jumlah penonton live terbilang terbatas, pernyataan yang disampaikan dalam siaran langsung itu kemudian menjadi perhatian setelah potongan videonya beredar luas di media sosial.

Sejumlah pihak menilai, pernyataan yang diduga menyerang kehormatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tersebut perlu mendapat perhatian. Beberapa tokoh bahkan dikabarkan tengah mengumpulkan bukti digital untuk menindaklanjuti dugaan pernyataan tersebut melalui jalur hukum.

Publik Menunggu Langkah Aparat Penegak Hukum ; Viralnya video tersebut memunculkan desakan agar dugaan penghinaan terhadap Wakil Presiden dan Partai PSI ditindaklanjuti secara profesional sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Meski demikian, penilaian terhadap dugaan pelanggaran hukum harus dilakukan melalui proses pemeriksaan yang objektif, dengan mempertimbangkan keutuhan rekaman, konteks pernyataan, serta keterangan dari pihak-pihak terkait.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi yang dapat dikonfirmasi mengenai laporan baru terkait video live Hariyanto tersebut.

Redaksi juga masih berupaya memperoleh klarifikasi dari Hariyanto alias Heri Sweke, pihak Partai PSI, serta aparat penegak hukum terkait.

Berita ini disusun berdasarkan informasi dan materi video yang beredar. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak-pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini.
(RED_Fq)

Artikel LIVE VIDEO VIRAL! Hariyanto alias Heri Sweke Hina Wakil Presiden Gibran dan Partai PSI, Sejumlah Tokoh Siap Melapor pertama kali tampil pada Media Indonesia Maju.

Perjuangkan Kesetaraan HPN, Firdaus Diberhentikan PWI; Makali Kumar Soroti Monopoli PenyelenggaraanJAKARTA – Sekretaris Jenderal Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat, Makali Kumar, angkat bicara menyusul terbitnya Surat Keputusan Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Nomor 98/X/DK/PWI-P/SK-SR/2026 tertanggal 14 Oktober 2026 yang menjatuhkan sanksi pemberhentian penuh terhadap Ketua Umum SMSI, Firdaus.

Makali menilai keputusan tersebut tidak hanya menyangkut persoalan internal organisasi, tetapi juga memunculkan pertanyaan mengenai ruang kebebasan berpendapat dan kesetaraan antarkonstituen Dewan Pers dalam menentukan arah penyelenggaraan Hari Pers Nasional (HPN).

Menurut Makali, persoalan mendasar dalam kasus ini berkaitan dengan usulan agar penyelenggaraan HPN dilakukan secara lebih terbuka, proporsional, dan memungkinkan keterlibatan organisasi-organisasi konstituen Dewan Pers secara bergiliran.

“Keputusan ini harus dilihat dalam konteks yang lebih luas, yakni perjuangan membangun tata kelola HPN yang adil dan melibatkan seluruh elemen pers nasional. Usulan mengenai kesetaraan semestinya dijawab melalui dialog dan mekanisme kelembagaan yang terbuka,” ujar Makali dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (22/10/2026).

*Soroti Klaim HPN sebagai Program Strategis PWI*

Makali menyoroti konsideran dalam surat keputusan Dewan Kehormatan PWI yang merujuk pada Peraturan Organisasi PWI Nomor 113.PLP/PP-PWI/X/2026. Dalam keputusan tersebut, HPN disebut sebagai program strategis organisasi PWI, sedangkan usulan Firdaus dinilai berkaitan dengan upaya pengambilalihan kewenangan yang dianggap merugikan legitimasi PWI.

Menurut Makali, pencantuman ketentuan tersebut justru memperlihatkan persoalan mendasar mengenai batas antara kewenangan internal organisasi dan kepentingan pers nasional.

“Ketika HPN ditempatkan sebagai program strategis internal suatu organisasi, sementara ada usulan agar penyelenggaraannya dibuka bagi organisasi konstituen Dewan Pers lainnya, publik patut mempertanyakan bagaimana prinsip kesetaraan diterapkan. HPN merupakan momentum nasional bagi seluruh masyarakat pers Indonesia, sehingga tata kelolanya perlu mengedepankan keterbukaan, keadilan, dan partisipasi,” tegasnya.

Ia menilai, penyelenggaraan HPN perlu ditempatkan sebagai agenda bersama masyarakat pers, dengan tetap menghormati ketentuan organisasi serta mekanisme pengambilan keputusan yang berlaku.

*Pertanyakan Dasar Penjatuhan Sanksi*

Makali juga mempertanyakan penerapan aturan internal PWI terhadap pernyataan dan langkah Firdaus yang, menurutnya, disampaikan dalam kapasitas resmi sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat SMSI.

Ia menjelaskan, usulan agar SMSI menjadi penanggung jawab penyelenggaraan HPN 2027 disampaikan Firdaus pada 18 Juni dan 10 Juli 2026. Makali menegaskan bahwa usulan tersebut merupakan bagian dari aspirasi kelembagaan SMSI, bukan semata-mata persoalan pribadi Firdaus.

Sebagai organisasi perusahaan media yang menjadi konstituen Dewan Pers, SMSI, menurut Makali, memiliki ruang untuk menyampaikan gagasan mengenai penyelenggaraan agenda pers nasional.

“Perlu ada kejelasan mengenai batas kewenangan organisasi dalam menilai tindakan seseorang ketika yang bersangkutan menyampaikan aspirasi dalam kapasitasnya sebagai pimpinan organisasi lain. Persoalan ini harus dilihat secara proporsional, dengan mempertimbangkan kedudukan kelembagaan masing-masing,” ujarnya.

Makali juga merujuk pada Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985 tentang Hari Pers Nasional. Menurutnya, keputusan tersebut menetapkan 9 Februari sebagai Hari Pers Nasional, sedangkan mekanisme penetapan organisasi penanggung jawab penyelenggaraannya perlu dibahas secara terbuka melalui mekanisme yang melibatkan pemangku kepentingan pers.

Karena itu, ia mendorong Dewan Pers memfasilitasi dialog antarkonstituen guna merumuskan tata kelola HPN yang transparan, adil, dan dapat diterima bersama.

*Evaluasi Penyelenggaraan HPN 2026 di Banten*

Dalam keterangannya, Makali turut menyinggung sejumlah hal yang menurut SMSI perlu dievaluasi dari penyelenggaraan HPN 2026 di Banten.

Ia menyebut persoalan keterwakilan delegasi, distribusi fasilitas akomodasi, transparansi anggaran dan sisa hasil usaha (SHU), serta ruang partisipasi organisasi lain dalam panggung utama dan pemberian penghargaan pada acara yang dihadiri Presiden.

Makali mencontohkan kuota undangan delegasi SMSI yang, menurut keterangannya, berkurang dari 171 orang menjadi 48 orang pada acara puncak HPN 2026.

Menurutnya, persoalan tersebut perlu menjadi bahan evaluasi agar penyelenggaraan HPN berikutnya lebih mengedepankan prinsip keterbukaan dan keterlibatan yang proporsional.

“HPN seharusnya menjadi ruang bersama bagi seluruh konstituen Dewan Pers. Karena itu, aspek keterwakilan, distribusi fasilitas, transparansi anggaran, dan kesempatan berpartisipasi perlu dikelola dengan prinsip keadilan,” kata Makali.

Ia menegaskan bahwa SMSI memandang persoalan ini sebagai bagian dari upaya memperjuangkan tata kelola pers nasional yang lebih inklusif, bukan sebagai pertentangan antarlembaga.

*SMSI Dorong Pembenahan Tata Kelola HPN*

Makali menyatakan, SMSI Pusat tengah mengkaji langkah-langkah strategis untuk merespons perkembangan tersebut. Ia menegaskan bahwa perjuangan yang dilakukan SMSI diarahkan pada pembenahan tata kelola HPN agar lebih profesional, transparan, dan proporsional.

Menurutnya, Dewan Pers dapat mengambil peran sebagai fasilitator untuk mempertemukan seluruh konstituen dalam merumuskan mekanisme penyelenggaraan HPN yang disepakati bersama.

Ia menawarkan dua opsi yang dapat dibahas, yakni pembentukan kepanitiaan bersama yang melibatkan seluruh konstituen Dewan Pers atau penerapan sistem rotasi penanggung jawab penyelenggaraan HPN secara transparan dan proporsional.

“Dewan Pers perlu memfasilitasi kesepakatan bersama mengenai mekanisme penyelenggaraan HPN. Apakah melalui kepanitiaan bersama atau sistem rotasi, yang terpenting adalah adanya transparansi, keadilan, dan keterlibatan seluruh konstituen,” ujarnya.

Makali berharap polemik yang muncul dapat menjadi momentum konsolidasi pers nasional untuk memperkuat semangat kemajemukan dan kemerdekaan pers sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

“Perjuangan ini bukan semata-mata tentang satu orang atau satu organisasi. Ini tentang bagaimana HPN dapat menjadi panggung bersama bagi seluruh insan pers Indonesia. Kami berharap perbedaan pandangan diselesaikan melalui dialog yang terbuka, mekanisme yang adil, dan semangat menjaga persatuan pers nasional,” pungkas Makali Kumar.

Rep_fq

Artikel Perjuangkan Kesetaraan HPN, Firdaus Diberhentikan PWI; Makali Kumar Soroti Monopoli Penyelenggaraan pertama kali tampil pada Media Indonesia Maju.

Peringatan Hari Santri Nasional menjadi momentum untuk mengenang perjuangan para santri dan ulama dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, sekaligus menghargai kontribusi santri dalam menjaga nilai-nilai keagamaan, persatuan, dan pembangunan bangsa.

Melalui momentum ini, PT BPR BKK Purwodadi (Perseroda) berharap para santri terus menjadi generasi yang berakhlak mulia, berilmu, mandiri, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur pesantren.

Semangat Hari Santri juga diharapkan dapat memperkuat kebersamaan, gotong royong, dan kepedulian sosial dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Selamat Hari Santri Nasional 2026!

“Mengawal Indonesia Merdeka, Menuju Peradaban Dunia.”

PT BPR BKK Purwodadi (Perseroda) mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menghargai peran santri dalam perjalanan bangsa serta bersama-sama membangun Indonesia yang lebih maju, berdaya saing, dan berkeadilan.

Rep_ Fq

Artikel Bank BKK Purwodadi Sampaikan Ucapan Selamat Hari Santri Nasional 2026 pertama kali tampil pada Media Indonesia Maju.

​Meski beroperasi tanpa kualifikasi medis formal dan tanpa izin edar resmi, usaha tersebut melenggang bebas selama kurang lebih tiga tahun tanpa tersentuh hukum.

​Tabrak Perizinan dan Regulasi Kesehatan
​Pelayanan kesehatan estetika medis, khususnya tindakan invasif seperti memasukkan bahan kimia ke dalam pembuluh darah (intravena), wajib tunduk pada regulasi ketat. Berdasarkan ketetapan Kementerian Kesehatan:
​Fasilitas: Setiap bentuk pelayanan medis wajib memiliki Izin Operasional Klinik Resmi dari Dinas Kesehatan dan instansi perizinan daerah.

​Kualifikasi Tenaga Medis: Tindakan penyuntikan dan pemasangan infus wajib dilakukan oleh Dokter yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) aktif.
​Praktik rumahan maupun layanan home care tanpa sertifikasi medis resmi dikategorikan sebagai praktik pengobatan ilegal yang melanggar hukum perizinan sediaan medis dan keselamatan konsumen.

​Ancaman Nyawa di Balik Ampul Pemutih Ilegal
​Prosedur invasif yang dilakukan oleh tenaga non-medis menyimpan bahaya laten yang sangat fatal bagi organ tubuh masyarakat:
​Risiko Prosedural: Pemasangan infus tanpa standar medis yang benar berpotensi menyebabkan emboli udara, infeksi sistemik/sepsis, penyumbatan pembuluh darah, hingga Syok Anafilaktik (reaksi alergi fatal yang dapat merenggut nyawa secara instan).

​Bahan Kimia Berbahaya: Cairan whitening tak terdaftar umumnya mengandung racikan racun tak terukur, seperti overdosis Glutathione, Tranexamic Acid (obat pembeku darah yang berisiko memicu pendarahan otak), serta Vitamin C dosis ekstrem yang berisiko merusak ginjal dan hati secara permanen.

​Sediaan Tanpa Izin BPOM: Produk ampul dan botol cair tanpa izin edar BPOM berisiko tinggi terkontaminasi bahan kimia terlarang dan logam berat yang membahayakan jiwa.

​Tiga Tahun Terang-terangan: Mengapa Hukum Tumpul?
​Berdasarkan data yang dihimpun, oknum APS mempromosikan jasanya secara terbuka di media sosial melalui akun @noonawhitening sejak tahun 2023. Beroperasi di kediamannya di daerah Wonosalam, Demak, serta menyediakan layanan home care (panggilan ke rumah), aktivitas ini tergolong sangat mencolok.
​Kebebasan berpraktik selama tiga tahun tanpa ada tindakan tegas dari aparat penegak hukum memicu sorotan tajam publik. Keberadaan status sebagai keluarga besar institusi kepolisian sama sekali tidak boleh dijadikan tameng kekebalan hukum (immunity) atas aktivitas terlarang yang mengancam keselamatan dan jiwa masyarakat luas.

​Jerat Pidana Berat: UU Kesehatan & KUHP Baru
​Sistem hukum Indonesia menetapkan sanksi berat bagi pelaku praktik medis ilegal dan pengedar sediaan farmasi tanpa izin edar:
​Praktik Medis Tanpa Izin (Pasal 439 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan):
​Setiap orang yang bukan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang melakukan praktik pelayanan kesehatan yang menggunakan metode dan alat yang memberikan dampak risiko kesehatan bagi masyarakat terancam hukuman pidana penjara.

​Peredaran Obat & Cairan Tanpa Izin Edar BPOM (Pasal 435 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan):
​Setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar/persyaratan keselamatan, khasiat, dan mutu dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
​Ketentuan KUHP Terbaru (UU No. 1 Tahun 2023):
​Pelaku yang berpura-pura memiliki keahlian medis atau memperjualbelikan zat berbahaya tanpa pengawasan terancam pasal pelanggaran keselamatan umum dan perlindungan konsumen.

​Ujian Integritas Aparat Penegak Hukum
​Kasus dugaan praktik pemutih ilegal oleh oknum APS ini menjadi ujian nyata bagi komitmen Polda Jateng, Propam Polres Demak, Dinas Kesehatan, serta BPOM. Publik mendesak agar tindakan tegas segera diambil tanpa pandang bulu guna menegakkan keadilan, menjamin kepastian hukum, serta melindungi masyarakat dari bahaya praktik medis ilegal yang marak terjadi.

Rep_fq

Artikel ​Bongkar Dugaan Praktik Injeksi Pemutih Ilegal Oknum Bhayangkari Polres Demak: Menantang Hukum, Mengancam Jiwa pertama kali tampil pada Media Indonesia Maju.

​Dinamika dan Modus Operandi Kasus

​Penggelapan Dokumen: Perkara yang dilaporkan sejak 2024 ini bermula saat tersangka meminjam BPKB dan STNK Motor Kawazaki jenis Ninja dengan dalih untuk proses Cek nomor rangka, namun tidak di kembalikan dengan berbagai alasan. Dan ternyata BPKB tsb, menjadi anggunan pinjaman kredit di bank BRI unit gundih dengan memakai nama orang lain dalam pinjaman tsb yaitu BY warga desa Monggot.

Menurut BY, Awal pinjaman cair menggunakan anggunan mobil Toyota Kijang, tapi selang beberapa waktu, BPKB tersebut di tukar Dengan BPKB ninja tanpa sepengetahuan BY

​Penyalahgunaan Skema KUR: Pinjaman yang diajukan atas nama BY tersebut menggunakan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR)—fasilitas pembiayaan yang secara ketentuan tidak membutuhkan jaminan BPKB.

​Indikasi Keterlibatan Oknum:

Kuasa hukum korban, Muhamad Habibul fahmi sh, menduga adanya keterlibatan oknum mantri BRI Unit Geyer yang bekerja sama dengan tersangka untuk memuluskan pencairan kredit tersebut dari awal hingga Penukaran BPKB.

​Klarifikasi Isu Pilkades: Di tengah berjalannya proses hukum, sempat beredar rumor bahwa tersangka sibuk mengurus pendaftaran calon Kepala Desa Monggot. Namun, berdasarkan hasil pemantauan, tidak terdaftar nama yang bersangkutan hingga penutupan pendaftaran.

​Apresiasi Penegakan Hukum,

​Kuasa hukum korban, Muhamad Habibul Fahmi, S.H., menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas komitmen dan ketegasan Satreskrim Polres Grobogan. Pihaknya berharap penyidikan terus berkembang hingga seluruh pihak yang terlibat dalam tindak pidana ini dapat diproses secara adil dan transparan.

Artikel EKW (41th) Alias Emping, Warga Desa Ngraji Tersangka Penggelapan BPKB, Kini Di Resmi di tahan Polres Grobogan pertama kali tampil pada Media Indonesia Maju.

Rangkaian kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat nilai-nilai keagamaan, menumbuhkan semangat kebersamaan, serta meningkatkan rasa kekeluargaan di lingkungan madrasah.

Berdasarkan rundown kegiatan yang telah disampaikan, agenda akan dimulai pada Kamis, 22 Oktober 2026, dengan peringatan Hari Santri Nasional. Kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan semangat para santri dalam menjaga nilai-nilai keislaman, memperkuat kecintaan terhadap bangsa, serta meneladani perjuangan para ulama dan santri.

Selanjutnya, pada Jumat, 23 Oktober 2026, kegiatan akan diisi dengan jalan sehat bersama. Selain menjadi sarana menjaga kebugaran tubuh, kegiatan tersebut diharapkan dapat mempererat kebersamaan antara keluarga besar madrasah. Panitia juga menjadwalkan pembagian doorprize untuk menambah kemeriahan acara.

Sementara itu, rangkaian kegiatan pada Sabtu, 24 Oktober 2026, menjadi bagian dari agenda peringatan Harlah ke-35 MTsN 1 Grobogan. Detail kegiatan untuk hari terakhir tersebut belum tercantum dalam rundown yang diterima.

Melalui rangkaian peringatan Hari Santri Nasional dan Harlah ke-35 ini, MTsN 1 Grobogan diharapkan terus berkembang menjadi lembaga pendidikan yang unggul dalam prestasi, berkarakter islami, serta mampu mencetak generasi muda yang berilmu, berakhlak mulia, dan memiliki semangat kebangsaan.

Kepala MTsN 1 Grobogan Sudarmanto, mengharapkan peringatan ini sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh warga madrasah dalam membangun lingkungan pendidikan yang religius, sehat, harmonis, dan berprestasi.

Artikel MTsN 1 Grobogan Gelar Peringatan Hari Santri Nasional 2026 dan Harlah ke-35, Berlangsung 22–24 Oktober pertama kali tampil pada Media Indonesia Maju.

Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi para siswa untuk belajar tentang demokrasi, kepemimpinan, tanggung jawab, serta pentingnya menghargai perbedaan pilihan dalam menentukan pemimpin organisasi siswa.

Melalui pemilihan Ketua OSIS, para siswa diberikan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam menentukan sosok pemimpin yang dinilai mampu membawa organisasi menjadi lebih baik, kreatif, dan bertanggung jawab.

Selain sebagai sarana regenerasi kepengurusan OSIS, kegiatan ini juga bertujuan membentuk karakter siswa agar berani menyampaikan aspirasi, menjunjung tinggi kejujuran, serta menerima hasil pemilihan dengan sikap sportif.

Pemilihan Ketua OSIS diharapkan dapat melahirkan pemimpin siswa yang memiliki integritas, disiplin, dan semangat mengabdi kepada sekolah. Ketua OSIS terpilih nantinya diharapkan mampu menjadi teladan bagi teman-temannya serta mendorong berbagai kegiatan positif yang mendukung prestasi akademik maupun nonakademik.

Kegiatan tersebut sekaligus menjadi wujud pendidikan karakter bagi generasi muda agar memahami bahwa demokrasi bukan sekadar memilih pemimpin, melainkan juga tentang menghormati perbedaan, menjaga persatuan, dan menjalankan tanggung jawab bersama.

Dengan terselenggaranya pemilihan Ketua OSIS ini, SMPN 2 Wirosari diharapkan terus melahirkan generasi muda yang berjiwa kepemimpinan, berkarakter, dan siap berkontribusi positif bagi sekolah, masyarakat, serta bangsa.

Rep_fq

Artikel SMPN 2 Wirosari Gelar Pemilihan Ketua OSIS, Tanamkan Nilai Demokrasi Sejak Dini pertama kali tampil pada Media Indonesia Maju.

Mengusung tema “Ketahanan Jiwa, Kunci Indonesia Sehat” dengan pesan “Pengalaman Hidup Didengar: Suara Nyata, Perubahan Nyata”, peringatan ini mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap kesehatan jiwa, membangun lingkungan yang suportif, serta memberikan ruang bagi setiap individu untuk menyampaikan pengalaman dan perasaannya tanpa takut dihakimi.

Kesehatan jiwa merupakan bagian penting dari kesehatan secara menyeluruh. Setiap orang dapat menghadapi tekanan, persoalan keluarga, tantangan pekerjaan, maupun berbagai perubahan dalam kehidupan yang memengaruhi kondisi emosional dan mentalnya.

Oleh karena itu, membangun ketahanan jiwa tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menghadapi kesulitan, tetapi juga keberanian untuk mencari bantuan, mendapatkan dukungan, dan menjalani proses pemulihan ketika diperlukan.

Melalui momentum ini, Klinik Jiwa RSUD dr. R. Soedjati S mengajak masyarakat untuk tidak mengabaikan kesehatan mental dan tidak memberikan stigma kepada orang yang mengalami masalah kesehatan jiwa.

Mendengarkan tanpa menghakimi, memberikan dukungan kepada sesama, serta mencari pertolongan dari tenaga profesional merupakan langkah penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih peduli dan inklusif.

Pesan “Pengalaman Hidup Didengar: Suara Nyata, Perubahan Nyata” juga menegaskan pentingnya menghargai pengalaman setiap individu. Suara mereka yang pernah mengalami persoalan kesehatan jiwa perlu didengar agar pemahaman masyarakat semakin baik dan layanan kesehatan jiwa dapat terus berkembang sesuai kebutuhan.

Peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia 2026 diharapkan menjadi pengingat bahwa menjaga kesehatan jiwa merupakan tanggung jawab bersama. Dengan kepedulian, empati, dan dukungan yang tepat, masyarakat dapat bersama-sama membangun ketahanan jiwa demi Indonesia yang lebih sehat.

Klinik Jiwa RSUD dr. R. Soedjati S
Melayani dengan Sepenuh Hati.

#WorldMentalHealthDay2026
#KesehatanJiwa
#KlinikJiwaRSUDDrRSoedjatiS
#MelayaniDenganSepenuhHati

Rep_fq

Artikel Hari Kesehatan Jiwa Sedunia 2026: Ketahanan Jiwa, Kunci Indonesia Sehat pertama kali tampil pada Media Indonesia Maju.

Pemilihan berlangsung dengan melibatkan warga sekolah sebagai bagian dari pembelajaran demokrasi bagi para siswa. Melalui kegiatan tersebut, para peserta didik diberikan kesempatan untuk menentukan secara langsung pasangan yang akan dipercaya memimpin organisasi siswa di lingkungan sekolah.

Setelah seluruh proses pemungutan dan penghitungan suara selesai, pasangan Kartika Indri dari kelas 8B dan Kurnia Nurul Azizah dari kelas 8D terpilih sebagai Ketua dan Wakil Ketua OSIS SMP Negeri 1 Geyer.

Kegiatan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua OSIS ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi siswa untuk belajar mengenai demokrasi, tanggung jawab, kepemimpinan, serta menghargai pilihan dan pendapat orang lain.

Dengan terpilihnya kepengurusan baru, diharapkan OSIS SMP Negeri 1 Geyer semakin aktif dalam menjalankan berbagai kegiatan positif serta mampu menjadi wadah pengembangan bakat, kreativitas, dan karakter siswa.

Rep_fq

Artikel Pesta Demokrasi, SMP Negeri 1 Geyer Gelar Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua OSIS 2026 pertama kali tampil pada Media Indonesia Maju.

Dalam ajang FTBI tingkat Kabupaten Grobogan tahun 2026, siswi SMPN 2 Grobogan, Laili Inarotul Qomariah, berhasil meraih Juara 3 Menulis Cerkak. Prestasi tersebut menjadi bukti kemampuan siswa dalam mengembangkan kreativitas dan keterampilan menulis, khususnya dalam bahasa dan budaya daerah.

Sementara itu, prestasi lainnya diraih Melinda Aprilia Aqila yang berhasil menyabet Juara 2 Tartil Al-Qur’an dalam ajang MAPSI tingkat Kabupaten Grobogan tahun 2026.

Dua capaian tersebut menjadi kebanggaan bagi keluarga besar SMPN 2 Grobogan sekaligus menunjukkan keberagaman potensi siswa, baik di bidang literasi dan kebudayaan maupun keagamaan.

Pihak sekolah menyampaikan apresiasi atas kerja keras para siswa, guru pembimbing, serta seluruh pihak yang telah mendukung proses pembinaan hingga berhasil membawa nama SMPN 2 Grobogan meraih prestasi di tingkat Kabupaten Grobogan.

Prestasi ini diharapkan menjadi motivasi bagi siswa lainnya untuk terus mengembangkan bakat dan kemampuan, serta berani berkompetisi dalam berbagai bidang.

Selamat kepada Laili Inarotul Qomariah dan Melinda Aprilia Aqila. Semoga prestasi tersebut menjadi langkah awal untuk meraih pencapaian yang lebih tinggi.

Rep_fq

Artikel SMPN 2 Grobogan Raih Dua Prestasi di Tingkat Kabupaten Grobogan pertama kali tampil pada Media Indonesia Maju.

Keberhasilan tersebut menjadi kebanggaan bagi keluarga besar SMPN 1 Grobogan. Penampilan tim rebana SMPN 1 Grobogan dinilai mampu menunjukkan kekompakan, kreativitas, serta penguasaan seni musik Islami dengan baik.

Prestasi ini tidak lepas dari kerja keras para siswa, pembina, guru, serta dukungan seluruh warga sekolah yang selama ini memberikan motivasi dan pendampingan dalam proses latihan.

Kepala SMPN 1 Grobogan menyampaikan apresiasi atas perjuangan para siswa yang telah membawa nama baik sekolah dalam ajang MAPSI tingkat SMP tahun 2026.

“Prestasi ini merupakan hasil kerja keras dan kekompakan seluruh tim. Semoga capaian ini menjadi motivasi bagi para siswa untuk terus berprestasi, tidak hanya di bidang akademik, tetapi juga dalam seni dan kegiatan keagamaan,” ujarnya.

Ajang MAPSI menjadi salah satu wadah bagi pelajar untuk mengembangkan potensi, kreativitas, dan karakter melalui berbagai kegiatan keagamaan dan seni Islami.

Dengan diraihnya Juara 1 Rebana, SMPN 1 Grobogan kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan bakat dan prestasi peserta didik.

Selamat kepada tim Rebana SMPN 1 Grobogan. Terus berkarya, berprestasi, dan mengharumkan nama sekolah!

Artikel SMPN 1 Grobogan Raih Juara 1 Rebana Lomba MAPSI Tingkat SMP 2026 pertama kali tampil pada Media Indonesia Maju.

Kedatangan Tim Penilai Ombudsman disambut oleh Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Grobogan, Fandyasih Bowo Laksono, bersama Direktur RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi, Yusriyani, jajaran manajemen, serta tim terkait. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Amarillys RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi.

Kegiatan penilaian ini menjadi bagian dari upaya memastikan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan rumah sakit berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Selain itu, penilaian tersebut diharapkan dapat mendorong pelayanan yang semakin transparan, akuntabel, mudah diakses, serta mampu menjawab kebutuhan dan pengalaman masyarakat sebagai pengguna layanan.

Pihak RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi menegaskan pentingnya evaluasi dan peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan. Kehadiran Tim Penilai Ombudsman juga menjadi momentum untuk melihat berbagai aspek pelayanan sekaligus mendorong perbaikan demi memberikan pelayanan yang semakin optimal kepada masyarakat.

Melalui kegiatan tersebut, RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi terus berkomitmen membangun pelayanan publik yang berkualitas dengan mengedepankan profesionalisme dan kepentingan masyarakat.

“Melayani dengan Sepenuh Hati.”

#RSUDSoedjatiPurwodadi #SobatSoedjati #OmbudsmanRI #PelayananPublik

Artikel RSUD Dr. R. Soedjati Purwodadi Sambut Tim Penilai Ombudsman pertama kali tampil pada Media Indonesia Maju.

Perumda Air Minum Tirta Kajen mencatat tekanan aliran air mulai berkurang, terutama pada jam-jam puncak pemakaian.
Kabag Teknik Perumda Air Minum Tirta Kajen, Hari Widyanto, mengatakan kondisi tersebut mulai dirasakan pelanggan di sejumlah wilayah. Karangdadap dan Kedungwuni menjadi dua wilayah yang disebut mulai terdampak penurunan tekanan aliran air.

Menurut Hari, wilayah yang masih mendapatkan pelayanan juga mengalami penurunan tekanan, khususnya pada pagi dan sore hari saat penggunaan air meningkat. Setelah melewati jam puncak, tekanan aliran disebut kembali membaik.

Menghadapi kondisi tersebut, Perumda Air Minum Tirta Kajen bersama BPBD dan PMI terus melakukan distribusi air bersih menggunakan armada tangki.

Dari sekitar lima armada yang tersedia, tiga di antaranya berasal dari BPBD dan PMI, sedangkan dua armada lainnya merupakan dukungan dari Perumda Air Minum Tirta Kajen.
“Kalau per hari itu rata-rata 12 sampai 13 tangki, berarti satu minggu kurang lebih 80 tangki,” ujar Hari.

Setiap tangki memiliki kapasitas sekitar 4.000 hingga 5.000 liter. Distribusi air bersih tersebut tidak hanya ditujukan kepada pelanggan Perumda, tetapi juga masyarakat nonpelanggan yang membutuhkan bantuan air bersih di sejumlah wilayah Kabupaten Pekalongan.

Hari menjelaskan, keterbatasan jumlah armada membuat proses distribusi harus dilakukan secara bergantian. Pengiriman air bahkan dapat berlangsung hingga malam maupun dini hari karena masih terdapat antrean permintaan dari sejumlah wilayah.

Di sisi lain, Perumda Air Minum Tirta Kajen juga melakukan sejumlah langkah teknis untuk menjaga pelayanan distribusi air selama musim kemarau.

Salah satunya dengan melakukan pengaturan tekanan agar aliran air dapat lebih merata ke berbagai wilayah.

Menurut Hari, kondisi kekeringan saat ini terutama dipengaruhi oleh menurunnya ketersediaan air baku akibat musim kemarau. Meski demikian, pihaknya tetap melakukan berbagai upaya untuk meminimalkan kehilangan air dari jaringan distribusi.

Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui Tim Kalong, yakni kegiatan penelusuran jaringan pipa pada malam hingga dini hari untuk mendeteksi potensi kebocoran.

Langkah tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi kehilangan air sekaligus menjaga distribusi kepada masyarakat di tengah kondisi kemarau yang masih berlangsung. (Santo)

Artikel PUNCAK MUSIM KEMARAU, DISTRIBUSI AIR BERSIH DI SEJUMLAH WILAYAH KABUPATEN PEKALONGAN DIPERKUAT. pertama kali tampil pada Media Indonesia Maju.

Persoalan tersebut mencuat setelah dalam proses awal pendaftaran terdapat perdebatan terkait kelengkapan dan kesesuaian persyaratan salah satu calon.

Tim media yang melakukan pemantauan saat proses verifikasi persyaratan di Aula Balai Desa Werdi menemukan adanya sejumlah informasi dari masyarakat yang perlu mendapat penjelasan secara transparan dari pihak terkait.

Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, pada tahap awal pendaftaran sempat terjadi perdebatan antara salah satu calon, yakni Edi, dengan pihak terkait mengenai persyaratan ijazah Paket C yang digunakan oleh calon bernama Sukron.

Dalam proses verifikasi, tim media juga memperoleh informasi dari warga bahwa calon lainnya, Agus, sebelumnya disebut sempat mempertimbangkan penggunaan ijazah Paket C. Namun, menurut keterangan yang diterima media, Agus sempat mendapat informasi bahwa ijazah tersebut tidak dapat dilegalisir.

Masih berdasarkan keterangan warga yang diterima tim media, beberapa hari kemudian muncul informasi bahwa ijazah tersebut disebut dapat dilegalisir dengan syarat adanya pembayaran sebesar Rp5 juta. Agus disebut tidak menyetujui hal tersebut dan akhirnya menggunakan ijazah SMP sebagai persyaratan.

Informasi tersebut tentu perlu diklarifikasi kepada pihak-pihak yang berwenang agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.

Di sisi lain, calon bernama Sukron diketahui menggunakan ijazah Paket C yang pada dokumennya terdapat tanda tangan dari Dinas Pendidikan.

Hal inilah yang kemudian menjadi pertanyaan sebagian masyarakat mengenai proses legalisasi dan penerbitan dokumen tersebut.

Apakah proses legalisasi ijazah Paket C tersebut dilakukan sesuai prosedur?

Apakah terdapat biaya resmi dalam proses legalisasi? Dan jika memang terdapat pembayaran, kepada siapa serta untuk keperluan apa pembayaran tersebut dilakukan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu dijawab secara terbuka oleh pihak yang berwenang, terutama apabila menyangkut persyaratan pencalonan kepala desa.

Tim media menegaskan bahwa informasi mengenai dugaan adanya pembayaran dalam proses legalisasi tersebut masih berupa keterangan yang diperoleh dari masyarakat dan belum dapat dinyatakan sebagai fakta atau dugaan suap yang terbukti sebelum ada klarifikasi serta bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk menghindari polemik berkepanjangan, tim media akan melakukan penelusuran lebih lanjut dengan meminta klarifikasi kepada panitia Pilkades Desa Werdi, pihak Dinas Pendidikan, penilik sekolah terkait, serta para calon yang namanya disebut dalam persoalan tersebut.

Masyarakat berharap seluruh proses verifikasi persyaratan bakal calon kepala desa dilakukan secara terbuka, transparan, adil, dan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

Media akan terus melakukan penelusuran dan memberikan ruang hak jawab kepada seluruh pihak yang berkaitan dengan persoalan ini. (Santo)

Artikel Polemik Persyaratan Pilkades Desa Werdi, Tim Media Soroti Legalitas Ijazah Paket C. pertama kali tampil pada Media Indonesia Maju.

Penyampaian ucapan ini menjadi wujud kebanggaan sekaligus dukungan penuh dari seluruh jajaran Detasemen Intelijen Kodam IV/Diponegoro terhadap perjalanan pengembangan karier dan pendidikan yang diemban.

Ditetapkan dalam pernyataan resmi:

“Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran, serta kesuksesan dalam menempuh pendidikan, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, guna melanjutkan pengabdian terbaik kepada TNI Angkatan Darat, bangsa, dan negara.”

Kepemimpinan Letkol Arh Agus Fithriyanto, S.A.P. di lingkungan Kodam IV/Diponegoro dinilai telah memberikan kontribusi nyata dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta stabilitas wilayah. Kehadirannya dalam pendidikan jabatan ini diharapkan semakin memperkokoh kemampuan, wawasan, dan kualitas kepemimpinan untuk mengemban amanah yang lebih besar di masa mendatang.

Keluarga besar satuan berdoa agar seluruh rangkaian pendidikan berjalan lancar, selamat, dan membawa manfaat luas bagi kemajuan satuan, Kodam IV/Diponegoro, serta TNI Angkatan Darat secara keseluruhan.

Sumber: Keluarga Besar Detasemen Intelijen Kodam IV/Diponegoro

Rep_fq

Artikel Detasemen Intelijen Kodam IV/Diponegoro Ucapkan Selamat Kepada Letkol Arh Agus Fithriyanto, S.A.P. Mengikuti Dikjab Golongan V pertama kali tampil pada Media Indonesia Maju.

Audiensi tersebut membahas persoalan pendidikan, perlindungan anak, serta pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk dugaan keracunan yang sebelumnya terjadi pada penerima manfaat SPPG Sukorejo 2, Kecamatan Tunjungan.

Audiensi tersebut turut dihadiri Bupati Blora, Wakil Bupati Blora, Ketua DPRD Kabupaten Blora, Kapolres Blora, serta sejumlah pejabat dan pihak terkait lainnya.

Dalam audiensi itu, Rival Alfian Esa Saputra, mahasiswa Magister Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Semarang, turut menyampaikan sorotan terhadap standar operasional prosedur (SOP) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Seperti kemarin saya membaca beberapa berita di platform media saat Pak Wakil BGN ke sini, statement-nya kan tidak sesuai SOP dan sangat jelek sekali. Saya menduga, dapur SPPG di Kabupaten Blora ini apakah SOP-nya sudah memenuhi standar prosedur semua?” ujar Rival.

Menurut Rival, apabila masih terdapat SPPG yang belum memenuhi standar prosedur, operasionalnya patut dipertanyakan.

“Kok bisa beroperasi? Kan jadi asumsi kita yang tidak bagus. Kalau belum memenuhi standar prosedur atau SOP, ya tutup. Ngapain?” tegasnya.

Rival menegaskan, dirinya tidak mempersoalkan keberadaan program MBG. Menurutnya, program tersebut memiliki tujuan yang baik, namun pengawasan harus diperketat agar pelaksanaannya benar-benar sesuai SOP.

“Program ini sebenarnya bagus. Saya tidak mempersoalkan programnya. Justru program yang bagus ini harus diperketat pengawasannya, supaya pelaksanaannya benar-benar sesuai SOP dan standar yang telah ditentukan,” ujarnya.

Ia mengingatkan agar program yang bertujuan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat tidak justru menimbulkan persoalan akibat lemahnya pengawasan.

“Jangan sampai Makan Bergizi Gratis malah jadi makan beracun gratis. Ini yang harus kita cegah bersama. Pengawasan harus diperketat, SOP harus benar-benar dijalankan,” tegas Rival.

Rival juga menyinggung dugaan keracunan MBG di Blora yang sebelumnya dilaporkan berdampak terhadap 216 penerima manfaat.

“Saya prihatin dan sampai mengadukan ke Polres Blora. Yang terjadi keracunan sebanyak 216 penerima manfaat,” katanya.

Di hadapan Kapolres Blora, Rival berharap apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan adanya unsur pidana, persoalan tersebut tidak berhenti hanya pada sanksi administratif.

“Saya berharap juga kepada Bapak Kapolres, kalau memang ada unsur pidana ya ditindak sesuai hukum yang berlaku. Equality before the law, semua sama kedudukannya di mata hukum,” ujar Rival.

Selain itu, Rival mendorong DPRD Kabupaten Blora menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG.

“Saya berharap kepada bapak wakil kita, wakil rakyat, ada inisiatif. Jangan menunggu ramai dan viral baru bergerak,” katanya.

Sementara itu, Wakil Bupati Blora Sri Setyorini yang juga Ketua Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis (Satgas MBG) Kabupaten Blora menjelaskan mengenai kewenangan pengawasan terhadap SPPG.

Perempuan yang akrab disapa Bude Rini itu mengatakan, sebelumnya dirinya selaku Ketua Satgas tidak memiliki kewenangan untuk menutup SPPG secara langsung.

“Kemarin saya selaku Ketua Satgas tidak mempunyai kewenangan apa pun. Saya punya kewenangan hanya untuk mengusulkan. Blas ora nduwe kewenangan apa-apa,” ujar Sri Setyorini.

Namun, setelah Jumat (11/9/2026), pihaknya mendapatkan kewenangan untuk melakukan penutupan apabila keberadaan SPPG tidak memenuhi standar.

“Alhamdulillah setelah hari Jumat kemarin kita diberikan kewenangan untuk langsung nutup apabila keberadaan SPPG tidak memenuhi standar,” katanya.

Ia menegaskan, dirinya bersama tim akan turun melakukan pengecekan. Apabila ditemukan SPPG yang tidak memenuhi standar, maka SPPG tersebut akan ditutup.

“Nanti saya sama tim saya akan turun bilamana tidak memenuhi standar yang ada, maaf ya,” pungkasnya.

Rep_fq

Artikel Audiensi MBG Blora, Rival Tegas: Tak Sesuai SOP, Tutup! Jangan Sampai Makan Bergizi Gratis Jadi Makan Beracun Gratis pertama kali tampil pada Media Indonesia Maju.

Manajemen Pasopati Nusantara Jaya akhirnya angkat bicara. Organisasi menegaskan bahwa pemberhentian Andik bukan keputusan sepihak, melainkan merupakan hasil evaluasi internal serta berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap aturan organisasi yang berlaku.

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas munculnya berbagai narasi di media sosial yang dinilai berpotensi membentuk persepsi publik sebelum persoalan tersebut memperoleh penjelasan secara utuh dari seluruh pihak.

Pihak organisasi menyayangkan apabila persoalan internal justru berkembang menjadi polemik terbuka di ruang digital. Terlebih, muncul keterlibatan aktivis asal Grobogan, Heri Suweke, dalam pusaran persoalan tersebut.

Namun demikian, Heri Suweke disebut memilih untuk tidak ikut terseret lebih jauh. Ia menyatakan tidak ingin memperkeruh situasi maupun terlibat dalam penggiringan opini yang berpotensi merugikan nama baik organisasi ataupun individu.

Sementara itu, pihak Pasopati Nusantara Jaya menilai sejumlah pernyataan Andik di media sosial telah berkembang menjadi kritik terbuka terhadap kepemimpinan Eko Sugiarto.

“Kami meminta semua pihak tidak mudah terprovokasi oleh narasi sepihak yang beredar di media sosial. Setiap persoalan harus dilihat secara utuh dan berdasarkan fakta,” demikian sikap organisasi sebagaimana disampaikan dalam klarifikasi internalnya.

Manajemen Pasopati Nusantara Jaya juga menegaskan bahwa keputusan pemberhentian anggota telah dilakukan melalui mekanisme internal organisasi sesuai aturan yang berlaku.

Di tengah memanasnya polemik tersebut, organisasi menyatakan tetap solid di bawah kepemimpinan Eko HK.

Pasopati Nusantara Jaya mengimbau seluruh anggota dan masyarakat untuk tidak menjadikan media sosial sebagai arena pertarungan opini yang justru dapat memperlebar persoalan.

Polemik boleh bergulir, tetapi organisasi menegaskan: Pasopati Nusantara Jaya tetap berdiri dan solid.

Kini publik tinggal menunggu apakah konflik tersebut akan berhenti sebagai persoalan internal organisasi atau justru berkembang menjadi polemik yang lebih luas di ruang publik.

Hingga persoalan ini mendapatkan penjelasan dari seluruh pihak secara berimbang, berbagai pernyataan yang beredar di media sosial masih perlu disikapi secara bijak dan tidak dijadikan sebagai kesimpulan final mengenai duduk perkara yang sebenarnya.

Rep_fq

Artikel Polemik Meledak! Pasopati Nusantara Jaya Bongkar Alasan Pemecatan Andik, Eko HK: Organisasi Tetap Solid! pertama kali tampil pada Media Indonesia Maju.