MIM, Jakarta 10 Maret 2025
Jakarta,Mediaindonesiamaju.com – Dewan Pakar Forum Pers Independent Indonesia (FPII), Lilik Adi Gunawan, S.H., menegaskan bahwa Dewan Pers telah menyalahgunakan kewenangannya dengan memonopoli industri pers di Indonesia. Banyak organisasi wartawan, perusahaan media, dan jurnalis independen mengalami pembungkaman, hambatan, hingga kriminalisasi atas dasar regulasi yang dinilai tidak memiliki kekuatan hukum jelas.
“Dewan Pers telah bertindak melebihi kewenangannya dengan mewajibkan verifikasi media, UKW (Uji Kompetensi Wartawan), dan merekomendasikan kriminalisasi terhadap wartawan yang tidak tunduk pada aturan mereka. Padahal, tidak ada satu pun pasal dalam UU Pers No. 40 Tahun 1999 yang memberi mereka hak untuk melakukan hal ini!” tegas Lilik Adi Gunawan saat dikonfirmasi awak media, Senin (10/3/2025).
Monopoli Dewan Pers Merugikan Wartawan dan Perusahaan Media
Selama bertahun-tahun, Dewan Pers diduga telah bertindak diskriminatif terhadap wartawan yang tidak terdaftar dalam sistem mereka. Akibatnya, banyak jurnalis dan media independen menghadapi kriminalisasi serta kesulitan dalam menjalankan profesinya.
Beberapa Dampak Monopoli Dewan Pers:
- Kriminalisasi Wartawan
- Banyak wartawan independen dipidanakan karena tidak memiliki UKW atau medianya tidak terverifikasi oleh Dewan Pers.
- Dewan Pers kerap mengeluarkan rekomendasi kepada aparat hukum untuk menindak media yang tidak diakui mereka.
- Pemberangusan Media Alternatif
- Perusahaan media dan organisasi wartawan dianggap ilegal hanya karena tidak terdaftar di Dewan Pers.
- Hambatan administratif yang dibuat Dewan Pers menghambat kebebasan pers.
- Regulasi Tidak Jelas dan Diskriminatif
- UU Pers No. 40 Tahun 1999 tidak mewajibkan verifikasi media atau UKW bagi wartawan.
- Dewan Pers, meskipun bukan lembaga negara, bertindak seperti regulator pers dengan kewenangan absolut.
Dewan Pers Diduga Menerima Dana Besar, Harus Diaudit!
Selain monopoli, Dewan Pers juga diduga menerima anggaran besar dari negara, namun penggunaannya dinilai tidak transparan.
“Anggaran negara terus dikucurkan setiap tahun, tetapi manfaatnya bagi wartawan hampir tidak ada. Sebagian besar dana hanya digunakan untuk seremoni seperti Hari Pers Nasional (HPN), bukan untuk kesejahteraan jurnalis,” ujar Lilik Adi Gunawan.
Untuk itu, BPK dan KPK harus segera mengaudit Dewan Pers guna memastikan tidak ada penyalahgunaan dana publik.
Dewan Pers Independen (DPI) Harus Menjadi Alternatif!
Sebagai solusi, Dewan Pers Independen (DPI) harus tampil sebagai lembaga alternatif yang lebih kredibel dan inklusif.
Langkah Strategis DPI:
✔ Mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi
Rep_fq
