MIM,Deli Serdang 19 Juni 2025
Deli Serdang,Mediaindonesiamaju.com— Polemik kepemimpinan kembali mencuat di tubuh Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang. Sorotan tajam kini tertuju pada Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Bidang Sarana dan Prasarana (PSP), Martin Siregar, yang kebijakannya diduga menjadi pemicu kerusakan program ketahanan pangan nasional, khususnya di Kecamatan Batang Kuis.
Kecamatan Batang Kuis memiliki lahan sawah seluas 1.293 hektar, sebuah potensi besar yang seharusnya mampu menunjang swasembada pangan. Namun, sejumlah kebijakan kontroversial PLT Kabid PSP justru dianggap menghambat pencapaian target tersebut.
Salah satu kebijakan yang menuai kritik keras adalah penarikan dua penyuluh pertanian, Sulpiyati Batu Bara dan Ade Ine Imansari, ke kantor dinas serta pemindahan Jumadil Akhir ke kecamatan lain. Ironisnya, kekosongan tiga posisi tersebut tak segera diisi. Akibatnya, penyuluh yang tersisa harus menangani beban kerja berlebih, dengan satu orang bertanggung jawab atas dua hingga tiga desa.
“Bagaimana program ketahanan pangan bisa tercapai jika kebijakan yang diambil seenaknya saja?” ujar seorang sumber yang enggan disebutkan namanya (17/6/2025). “Petani sangat membutuhkan penyuluh, tetapi justru dikurangi. Ini jelas menunjukkan ketidakpedulian terhadap program Presiden.”
Kondisi di Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Batang Kuis pun semakin memprihatinkan. Dari yang semula ramai dengan aktivitas petugas, kini hanya dihuni lima orang. Situasi ini diklaim terjadi sejak Martin Siregar menduduki posisi PLT Kabid PSP.
Perombakan wilayah kerja penyuluh (WKPP) yang sudah baku di Simluhtan turut memperparah keadaan. Proses penyusunan ulang monografi, program kerja, hingga peta wilayah menyita waktu dan anggaran negara, merusak kesinambungan program dari tingkat desa hingga provinsi.
“Waktu sudah habis, program rusak semua! Ini jelas tindakan yang sangat merugikan,” tegas seorang narasumber. Ironisnya, posisi koordinator di BPP Batang Kuis kini bahkan dijabat oleh orang yang tidak berlatar belakang pertanian.
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran serius terhadap masa depan swasembada pangan nasional. Publik pun menaruh harapan besar kepada Bupati Deli Serdang, Asriludin Tambunan, untuk segera turun tangan dan menyelesaikan persoalan ini. Masyarakat meminta agar ketegasan dan integritas yang pernah ditunjukkan Asriludin di awal masa kepemimpinannya dapat kembali ditegakkan.
Diduga, ada kedekatan personal antara PLT Kabid PSP dengan pihak-pihak tertentu yang menyebabkan pengambilan kebijakan tidak objektif. Hal ini menjadi sorotan, karena dinilai bertentangan dengan semangat profesionalisme dan komitmen terhadap program pemerintah pusat.
Saat dikonfirmasi, Martin Siregar menyatakan bahwa pihaknya tengah menghadapi krisis tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). “Deli Serdang sedang krisis PPL. Kita sudah meminta penambahan personel, tapi karena keterbatasan anggaran, belum bisa dilakukan,” ujarnya.
Namun pernyataan tersebut justru memperkuat dugaan bahwa kebijakan yang diambil tidak berdasarkan perencanaan matang dan cenderung mengabaikan urgensi program.
Masyarakat berharap Bupati Asriludin dapat bertindak bijak dan tegas, seperti saat awal menjabat yang dikenal berani mengevaluasi ASN hingga tingkat kepala desa. Jika netralitas mulai terganggu oleh kedekatan personal dengan seorang PLT Kabid, maka kredibilitas kepemimpinannya pun layak dipertanyakan.
“Kami cinta Deli Serdang. Kami sayang Bupati kami. Tapi jangan sampai karena nila setitik, rusak susu sebelanga,” tutup pernyataan salah satu tokoh masyarakat.
— Rep_Fq
