Bupati Grobogan Ajak Ribuan Siswa dan Pejabat Nonton Bioskop, 4 Ribu Tiket Disebar: Program Edukatif atau Pemborosan?

- Jurnalis

Senin, 4 Agustus 2025 - 13:56 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MIM, Jawa Tengah 04 Agustus 2025

GROBOGAN, Mediaindonesiamaju.com– Bupati Grobogan kembali menjadi sorotan publik setelah menggagas program nonton bareng (nobar) di bioskop JIG, Jalan Gajahmada, untuk ribuan siswa dan pejabat. Sebanyak 4.000 tiket dibagikan gratis kepada siswa-siswi MAN, SMA Negeri 1, dan sejumlah aparatur sipil negara (ASN), mulai hari Senin hingga Sabtu pekan ini.

Kegiatan nonton massal tersebut mengundang beragam respons. Di satu sisi, program ini dikemas sebagai upaya edukatif dan rekreasi untuk pelajar serta bentuk apresiasi bagi pejabat daerah. Namun di sisi lain, tak sedikit pihak mempertanyakan urgensi serta efisiensi penggunaan anggaran publik dalam kegiatan tersebut.

Baca Juga :  Kebijakan PLT Kabid PSP Deli Serdang Diduga Rusak Program Ketahanan Pangan Nasional

“Jika gunakan uang rakyat, kenapa dihambur-hamburkan hanya untuk kegiatan yang manfaatnya belum tentu dirasakan luas?” ujar seorang warga Grobogan yang enggan disebutkan namanya.

Hingga kini, belum ada penjelasan resmi dari Pemerintah Kabupaten Grobogan terkait tujuan strategis dari kegiatan tersebut, termasuk dari segi anggaran yang digunakan. Publik pun bertanya-tanya, apakah kegiatan ini bagian dari pencitraan politik menjelang tahun politik, atau sekadar pemborosan berkedok ‘edukasi budaya dan hiburan’.

Baca Juga :  Satintelkam Polres Lubuklinggau Bersama OKP dan BEM Gelar Bakti Sosial di Bulan Ramadhan

Pengamat kebijakan publik menilai, Jika setiap pengeluaran dari APBD harus memiliki dasar manfaat yang jelas. “Apabila tidak ada indikator kebermanfaatan yang terukur, maka ini berpotensi menjadi bentuk pemborosan anggaran,” kata seorang analis dari lembaga independen di Semarang.

Masyarakat kini menunggu transparansi dari pemerintah daerah Jika anggaran tersebut menggunakan anggaran APBD: siapa penyedia tiket, film apa yang diputar, berapa anggaran yang digunakan, dan apa dasar hukumnya. Tanpa kejelasan itu, kegiatan semacam ini rawan dinilai sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan dengan membungkusnya dalam program sosial.

Rep_Fiqih

Berita Terkait

LPER Cabang Semarang Raya Resmi Terima SK Kepengurusan Periode 2026–2031, Siap Bersinergi untuk Pemberdayaan Ekonomi Rakyat  
DPRD Demak Gelar Paripurna ke-33, Enam Fraksi Sampaikan Pandangan Umum Raperda APBD 2027  
Ketika Penyidik Dengan Jaksa Penuntut Umum Kejari Semarang Sependapat, Terlapor Menjadi Tersangka Dan Perkara P21  
Pengurus SMSI Jawa Tengah Periode 2026-2030 Resmi Dilantik di Demak
Audiensi Forrbes Memanas, Massa Walk Out Tuntut Bupati Jelaskan Polemik KUA-PPAS 2027
John L. Situmorang Soroti Rencana Eksekusi Rumah Klien, Minta PN Semarang Menunda  
Ketua Umum FORWAKUM TIPIKOR Mulai Soroti Disdik Batu Bara, Diduga Jadi Objek Bisnis Meraup Keuntungan   
Hampir Sepekan Tanpa Kejelasan, Kuasa Hukum Siti Fatimah Beri Batas Waktu Kopendik Banjarejo  

Berita Terkait

Kamis, 15 Oktober 2026 - 12:08 WIB

LPER Cabang Semarang Raya Resmi Terima SK Kepengurusan Periode 2026–2031, Siap Bersinergi untuk Pemberdayaan Ekonomi Rakyat  

Sabtu, 10 Oktober 2026 - 17:49 WIB

DPRD Demak Gelar Paripurna ke-33, Enam Fraksi Sampaikan Pandangan Umum Raperda APBD 2027  

Sabtu, 10 Oktober 2026 - 17:13 WIB

Ketika Penyidik Dengan Jaksa Penuntut Umum Kejari Semarang Sependapat, Terlapor Menjadi Tersangka Dan Perkara P21  

Senin, 5 Oktober 2026 - 23:00 WIB

Pengurus SMSI Jawa Tengah Periode 2026-2030 Resmi Dilantik di Demak

Senin, 5 Oktober 2026 - 19:24 WIB

Audiensi Forrbes Memanas, Massa Walk Out Tuntut Bupati Jelaskan Polemik KUA-PPAS 2027

Berita Terbaru

Tak Berkategori

Bank BKK Purwodadi Sampaikan Ucapan Selamat Hari Santri Nasional 2026

Kamis, 22 Okt 2026 - 11:16 WIB