Laporan Penganiayaan Mandek Hampir 2 Tahun, Korban Bertanya: “Haruskah Bayar Dulu Biar Polisi Blora Bergerak?”

- Jurnalis

Sabtu, 23 Agustus 2025 - 01:06 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MIM, JAWA TENGAH, 23 AGUSTUS 2025

BLORA – Mediaindonesiamaju.com Keadilan seolah menjadi barang mewah di Kabupaten Blora. Kasus dugaan penganiayaan yang dialami dua warga, Muhammad Oktavian Nurul Huda (Okta) dan Ahmad Bagus Listiono (Bagus), nyaris tak bergerak meski sudah hampir dua tahun dilaporkan ke Polres Blora. Laporan tersebut masuk sejak 20 April 2024, namun hingga kini tidak ada satu pun tersangka yang ditetapkan.

 

Ironisnya, pelaku bahkan disebut telah mengakui perbuatannya dan datang sendiri ke SPKT Polres Blora bersama orang tuanya. Namun, proses hukum seakan berhenti di tengah jalan.

 

“Saya bingung. Harus bayar dulu kah supaya laporan kami diurus?” kata Okta dengan nada getir saat ditemui awak media, Sabtu (16/8/2025).

 

“Sudah visum, sudah ada saksi, pelaku juga ngaku. Tapi polisi kok diam saja?”

 

Bukti Lengkap, Kasus Tetap Mandek

 

Kasus ini tercatat dengan nomor laporan STTLP/55/TV/2024/Jateng/Res Blora. Peristiwa penganiayaan terjadi pada 19 April 2024 pukul 23.30 WIB di kawasan Kridosono. Okta mengalami pendarahan di belakang telinga, sementara Bagus mengalami lebam di beberapa bagian tubuh.

Baca Juga :  Gardu Induk PLN Ditolak, Warga Desa Tunggul Pandean Menanti Tindakan Tegas Bupati    

 

Visum medis dan keterangan saksi telah diserahkan sejak awal. Namun hingga pertengahan Agustus 2025, proses hukum tak menunjukkan perkembangan.

 

“Saya merasa lelah. SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan) itu saja yang dikasih. Itu pun jarang. Kalau tidak ditanya media, ya tidak ada kabar,” ujar Bagus.

 

“Pelaku sudah ngaku, datang ke Polres, tapi kok tidak diproses?”

 

Saksi Juga Heran: “Sudah Ngaku, Tapi Aman-Aman Saja”

 

Salah satu saksi mata, yang turut mengantar pelaku ke kantor polisi, mengaku heran dengan mandeknya kasus ini.

 

“Pelaku datang sendiri ke SPKT waktu itu, saya ikut nganter. Dia ngaku mukul. Tapi kok ya malah kayak hilang begitu aja. Kalau sampai sekarang belum tuntas, ya aneh, Mas. Sudah lebih dari setahun ini,” ujarnya, meminta identitasnya disamarkan.

 

Korban Meradang, Polisi Tetap Diam

 

Lebih dari satu tahun proses hukum berjalan, korban hanya menerima tiga lembar surat dari polisi.

 

“Setelah laporan masuk, saya dapat surat panggilan sebulan kemudian. Habis itu nggak ada kabar. Media sempat tanya ke Polres, baru dikasih SP2HP lagi pada 6 Maret 2024. Setelah itu? Sepi lagi. Mungkin sampai kiamat ya SP2HP terus,” keluh Bagus.

Baca Juga :  POLISI PERIKSA 6 SAKSI dalam KASUS LONGSOR GALIAN C GUNUNG KUDA CIREBON

 

Ada Apa di Balik Diamnya Polres Blora?

 

Mandeknya kasus ini menimbulkan tanda tanya besar di kalangan masyarakat. Apakah ada tebang pilih hukum? Atau, apakah korban tidak cukup “berdaya” untuk didengar?

 

“Kalau kasus kaya gini aja gak ditindak, gimana nasib masyarakat kecil? Kami capek, tapi kami akan terus bersuara,” tegas Okta.

 

Muncul pula dugaan, apakah lambannya proses hukum karena korban tidak memiliki uang atau akses khusus untuk mempercepat perkara?

 

Polres Blora Belum Memberi Penjelasan

 

Hingga berita ini diturunkan, Polres Blora belum memberikan keterangan resmi terkait mandeknya kasus penganiayaan ini. Upaya konfirmasi dari awak media kepada pejabat berwenang pun belum membuahkan hasil.

 

Sementara itu, masyarakat Blora terus bertanya-tanya:

Apakah benar hukum di Blora bisa dibeli? Apakah harus menyetor terlebih dahulu agar laporan diproses?

 

Kasus ini masih menggantung. Namun satu hal yang pasti, kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Blora mulai pudar.

 

Rep : Latif

Berita Terkait

Dugaan Job Fiktif PMI Jepang Diselidiki, Sejumlah LPK dan Rantai Penempatan Jadi Sorotan  
LPER Cabang Semarang Raya Resmi Terima SK Kepengurusan Periode 2026–2031, Siap Bersinergi untuk Pemberdayaan Ekonomi Rakyat  
DPRD Demak Gelar Paripurna ke-33, Enam Fraksi Sampaikan Pandangan Umum Raperda APBD 2027  
Ketika Penyidik Dengan Jaksa Penuntut Umum Kejari Semarang Sependapat, Terlapor Menjadi Tersangka Dan Perkara P21  
Pengurus SMSI Jawa Tengah Periode 2026-2030 Resmi Dilantik di Demak
Audiensi Forrbes Memanas, Massa Walk Out Tuntut Bupati Jelaskan Polemik KUA-PPAS 2027
John L. Situmorang Soroti Rencana Eksekusi Rumah Klien, Minta PN Semarang Menunda  
Ketua Umum FORWAKUM TIPIKOR Mulai Soroti Disdik Batu Bara, Diduga Jadi Objek Bisnis Meraup Keuntungan   

Berita Terkait

Minggu, 18 Oktober 2026 - 11:40 WIB

Dugaan Job Fiktif PMI Jepang Diselidiki, Sejumlah LPK dan Rantai Penempatan Jadi Sorotan  

Kamis, 15 Oktober 2026 - 12:08 WIB

LPER Cabang Semarang Raya Resmi Terima SK Kepengurusan Periode 2026–2031, Siap Bersinergi untuk Pemberdayaan Ekonomi Rakyat  

Sabtu, 10 Oktober 2026 - 17:49 WIB

DPRD Demak Gelar Paripurna ke-33, Enam Fraksi Sampaikan Pandangan Umum Raperda APBD 2027  

Sabtu, 10 Oktober 2026 - 17:13 WIB

Ketika Penyidik Dengan Jaksa Penuntut Umum Kejari Semarang Sependapat, Terlapor Menjadi Tersangka Dan Perkara P21  

Senin, 5 Oktober 2026 - 23:00 WIB

Pengurus SMSI Jawa Tengah Periode 2026-2030 Resmi Dilantik di Demak

Berita Terbaru

Tak Berkategori

Bank BKK Purwodadi Sampaikan Ucapan Selamat Hari Santri Nasional 2026

Kamis, 22 Okt 2026 - 11:16 WIB