Kunker Dewan Disorot: “Transparansi Nol!” Tokoh Perempuan Blora Desak Hasilnya Diumumkan ke Publik  

- Jurnalis

Selasa, 14 Oktober 2025 - 09:39 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MIM, JAWA TENGAH, 14 OKTOBER 2025

BLORA – Mediaindonesiamaju.com Kritik keras kembali menghantam kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora.

 

Kali ini, sorotan datang dari kalangan perempuan yang menilai kegiatan kunjungan kerja (Kunker) dewan hanya menjadi ajang menghabiskan anggaran tanpa hasil nyata bagi masyarakat.

 

kekhawatiran publik mencuat setelah mencuatnya kembali isu-isu lama seputar dugaan pemborosan perjalanan dinas, bahkan kasus cashback hotel dan kunker fiktif yang sempat mencoreng nama lembaga legislatif di masa lalu.

 

“Setiap tahun pasti ada Kunker, tapi rakyat tidak pernah tahu hasilnya apa. Uang keluar ratusan juta, tapi tidak ada dampak yang dirasakan. Transparansi, Nol besar,” tegas Yuni, Selasa (14/10/2025).

Baca Juga :  Ketua DPD BAIN HAM RI Mesuji Soroti Ketimpangan Pembagian Dana Publikasi Media oleh Kominfo

 

Menurutnya, kegiatan studi banding atau kunjungan ke luar daerah seharusnya membawa manfaat yang bisa diukur, bukan sekadar formalitas perjalanan.

 

Ia menilai DPRD Blora seolah menjalankan tradisi tahunan tanpa akuntabilitas yang jelas.

 

“Kalau memang hasilnya ada, umumkan! Sampaikan ke publik apa rekomendasi yang dibawa pulang. Jangan cuma laporan di meja internal, masyarakat juga berhak tahu,” lanjut Yuni.

 

Desakan tersebut bukan tanpa dasar. Ia menilai keterbukaan hasil Kunker penting untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan anggaran serta mengembalikan kepercayaan publik terhadap wakil rakyat.

Baca Juga :  Diduga Malpraktik, Balita Meninggal di RS KSH Pati Saat Malam Takbiran: Keluarga Tempuh Jalur Hukum

 

“Kalau benar-benar untuk pembangunan Blora, hasil Kunker seharusnya dipublikasikan lewat media resmi DPRD atau kanal khusus agar masyarakat bisa ikut mengawal implementasinya,” tambahnya.

 

Yuni juga mendorong DPRD untuk segera menindaklanjuti tuntutan publik itu dengan langkah konkret.

 

Salah satunya dengan membuat sistem laporan terbuka yang mencantumkan detail tujuan, biaya, pihak yang dikunjungi, serta hasil dan tindak lanjutnya.

 

“Selama semuanya tertutup, stigma bahwa Kunker cuma jalan-jalan dengan dana rakyat tidak akan pernah hilang,” pungkasnya.

 

Rep : Latif

Berita Terkait

Dampingi Menko AHY, Kapolda Helmy Santika Tegaskan Komitmen Kawal Pembangunan di Lampung
SMP N 5 Comal Raih Juara 1 dan 3 Cabor Sepak Takrow POPDA Tingkat Kabupaten: Sebuah Prestasi Gemilang  
Satgas TMMD Sengkuyung Tahap IV TA. 2025 Kodim Pemalang Terus Garap Sasaran Fisik di Desa Sukorejo  
JPU Bacakan Tuntutan Kasus Penipuan TKI, Dua Terdakwa Dituntut 2 Tahun 8 Bulan Penjara
Warga Desa Pasiran Jaya Keluhkan Jalan Rusak Parah Sejak 2018, Harapan Pembangunan Tak Kunjung Terealisasi
Tak Jera, Diduga PSK di Pemalang Masih Kucing-kucingan dengan Petugas, Satpol PP Diminta Lebih Tegas
Ajang FTBI Tingkat Provinsi di Surakarta, Rembang Kirim 28 Siswa SD dan SMP  
Bupati Harno Berdoa Semua Partai Politik Jadi Satu, Kedepan Hanya 1 Pasangan Calon  

Berita Terkait

Rabu, 15 Oktober 2025 - 16:07 WIB

Dampingi Menko AHY, Kapolda Helmy Santika Tegaskan Komitmen Kawal Pembangunan di Lampung

Rabu, 15 Oktober 2025 - 16:05 WIB

SMP N 5 Comal Raih Juara 1 dan 3 Cabor Sepak Takrow POPDA Tingkat Kabupaten: Sebuah Prestasi Gemilang  

Rabu, 15 Oktober 2025 - 08:47 WIB

Satgas TMMD Sengkuyung Tahap IV TA. 2025 Kodim Pemalang Terus Garap Sasaran Fisik di Desa Sukorejo  

Rabu, 15 Oktober 2025 - 08:42 WIB

JPU Bacakan Tuntutan Kasus Penipuan TKI, Dua Terdakwa Dituntut 2 Tahun 8 Bulan Penjara

Rabu, 15 Oktober 2025 - 00:14 WIB

Warga Desa Pasiran Jaya Keluhkan Jalan Rusak Parah Sejak 2018, Harapan Pembangunan Tak Kunjung Terealisasi

Berita Terbaru