MIM, JAWA TENGAH, 9 MEI 2025
Blora – Mediaindonesiamaju.com Ketua Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Blora, Komang Gede Irawadi, yang juga menjabat sebagai Sekda dan Ketua Korpri Blora, diduga lalai dalam menjalankan tugas pengawasan. Dugaan tersebut mencuat lantaran banyak pengecer di wilayah Blora menjual pupuk bersubsidi melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).
Diketahui, harga pupuk bersubsidi jenis urea dan poska per sak (50 kg) dijual di kisaran Rp130.000 hingga Rp160.000, padahal pemerintah telah menetapkan HET yang jauh lebih rendah. Penjualan di atas HET ini tentu sangat memberatkan petani.
Saat dimintai keterangan, Komang menegaskan bahwa aturan penjualan pupuk bersubsidi sudah jelas, yakni tidak boleh dijual melebihi HET. “Karena kondisi lapangan banyak pengecer yang menjual pupuk di atas HET, maka perlu kita klarifikasi dulu dengan Dinas Perdagangan. Jika perlu akan kami undang anggota KP3,” ujarnya.
Ia juga meminta masyarakat melaporkan permasalahan pupuk melalui camat sebagai ketua KP3 tingkat kecamatan, atau langsung ke KP3 kabupaten.
Namun pernyataan Komang justru menuai kritik keras dari berbagai pihak, termasuk Ketua LSM Koalisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Blora, Kisman. Ia menyebut bahwa pelanggaran di wilayah Kecamatan Todanan sudah dilaporkan ke Kejati Jateng dan ditembuskan ke Kejagung, KPK RI, hingga Kementan RI.
Kisman mengecam sikap Komang yang dinilainya hanya berdalih. “Kalau tak sanggup jadi ketua KP3, serahkan saja pada yang lain. Klarifikasi itu hanya alasan. Dia tahu aturan, tapi pura-pura tidak tahu,” tandasnya.
Sementara itu, Bambang Sugiarto dari LSM PKKP Blora mengungkap bahwa seluruh pejabat terkait, mulai dari camat hingga kepala dinas, mengetahui praktik harga pupuk di atas HET. Namun mereka memilih diam. “Mereka tahu situasi lapangan, tapi berpura-pura tidak tahu. Blora layak disebut kota ‘AMAN KORUPSI’,” katanya pedas.
Senada, Totok dari LSM Pending Mas menyarankan agar masalah ini dibawa langsung ke Bupati Blora, Arief Rohman. Ia meyakini bupati bisa menyelesaikan persoalan ini hanya dengan satu instruksi tegas.
“Turunkan harga pupuk, jual sesuai HET. Jika dilanggar, cabut izin mereka. Insyaallah semua KPL akan patuh,” kata Bupati Arief Rohman seperti dikutip Totok.
Permasalahan pupuk bersubsidi di Blora kini menjadi sorotan tajam publik. Masyarakat dan aktivis mendesak pemerintah daerah agar segera bertindak tegas demi melindungi kepentingan petani.
Rep : Latif
