Kunker Dewan Disorot: “Transparansi Nol!” Tokoh Perempuan Blora Desak Hasilnya Diumumkan ke Publik  

- Jurnalis

Selasa, 14 Oktober 2025 - 09:39 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MIM, JAWA TENGAH, 14 OKTOBER 2025

BLORA – Mediaindonesiamaju.com Kritik keras kembali menghantam kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora.

 

Kali ini, sorotan datang dari kalangan perempuan yang menilai kegiatan kunjungan kerja (Kunker) dewan hanya menjadi ajang menghabiskan anggaran tanpa hasil nyata bagi masyarakat.

 

kekhawatiran publik mencuat setelah mencuatnya kembali isu-isu lama seputar dugaan pemborosan perjalanan dinas, bahkan kasus cashback hotel dan kunker fiktif yang sempat mencoreng nama lembaga legislatif di masa lalu.

 

“Setiap tahun pasti ada Kunker, tapi rakyat tidak pernah tahu hasilnya apa. Uang keluar ratusan juta, tapi tidak ada dampak yang dirasakan. Transparansi, Nol besar,” tegas Yuni, Selasa (14/10/2025).

Baca Juga :  Diduga Jual Pupuk Di Atas HET, Kios UD Sumber Rejeki di Desa Nglangitan Dikeluhkan Petani

 

Menurutnya, kegiatan studi banding atau kunjungan ke luar daerah seharusnya membawa manfaat yang bisa diukur, bukan sekadar formalitas perjalanan.

 

Ia menilai DPRD Blora seolah menjalankan tradisi tahunan tanpa akuntabilitas yang jelas.

 

“Kalau memang hasilnya ada, umumkan! Sampaikan ke publik apa rekomendasi yang dibawa pulang. Jangan cuma laporan di meja internal, masyarakat juga berhak tahu,” lanjut Yuni.

 

Desakan tersebut bukan tanpa dasar. Ia menilai keterbukaan hasil Kunker penting untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan anggaran serta mengembalikan kepercayaan publik terhadap wakil rakyat.

Baca Juga :  Pohon Besar Tumbang di Alun-Alun Pemalang - Memakan Korban Jiwa Dan Beberapa Orang Luka Berat

 

“Kalau benar-benar untuk pembangunan Blora, hasil Kunker seharusnya dipublikasikan lewat media resmi DPRD atau kanal khusus agar masyarakat bisa ikut mengawal implementasinya,” tambahnya.

 

Yuni juga mendorong DPRD untuk segera menindaklanjuti tuntutan publik itu dengan langkah konkret.

 

Salah satunya dengan membuat sistem laporan terbuka yang mencantumkan detail tujuan, biaya, pihak yang dikunjungi, serta hasil dan tindak lanjutnya.

 

“Selama semuanya tertutup, stigma bahwa Kunker cuma jalan-jalan dengan dana rakyat tidak akan pernah hilang,” pungkasnya.

 

Rep : Latif

Berita Terkait

Layanan Imunohistokimia (IHK) Resmi Dibuka di RSUD dr. R. Soedjati Purwodadi
Pengerjaan Asal-Asalan Proyek Ruang Kelas Baru SDN Tanjung Wangi Muncul, Kualitas dan Keamanan Dipertanyakan
Seorang Perwira Polres Pekalongan Kota Diduga Bermalam dengan Istri Orang, Suami Geruduk Rumah Bersama Warga
DPRD Soroti Kualitas Pembangunan SD Satu Pamulihan, Dinas pendidikan Lampung Selatan Beri Teguran
Dugaan Pelanggaran Izin di Galian Kalikayen Menguat, Warga Sebut Tiga Lokasi Tambang Ilegal Masih Beroperasi
DPRD Lampung Selatan Soroti Proyek Rehabilitasi SD Negeri Pamulihan, Kontraktor Janji Perbaikan  
LPK-RI Soroti Dugaan Pelanggaran Penjualan Obat Keras Tanpa Izin dan Ketidakjelasan Penanganan Kasus di Polsek Kalideres
Proyek Jalan Pertanian Sumber Agung: Dana APBD Ratusan Juta Terancam Sia-Sia? Kualitas Pengerjaan Dikeluhkan, Kontraktor Bungkam!  

Berita Terkait

Sabtu, 29 November 2025 - 12:18 WIB

Layanan Imunohistokimia (IHK) Resmi Dibuka di RSUD dr. R. Soedjati Purwodadi

Jumat, 28 November 2025 - 21:09 WIB

Pengerjaan Asal-Asalan Proyek Ruang Kelas Baru SDN Tanjung Wangi Muncul, Kualitas dan Keamanan Dipertanyakan

Kamis, 27 November 2025 - 23:33 WIB

Seorang Perwira Polres Pekalongan Kota Diduga Bermalam dengan Istri Orang, Suami Geruduk Rumah Bersama Warga

Kamis, 27 November 2025 - 19:34 WIB

DPRD Soroti Kualitas Pembangunan SD Satu Pamulihan, Dinas pendidikan Lampung Selatan Beri Teguran

Kamis, 27 November 2025 - 12:41 WIB

Dugaan Pelanggaran Izin di Galian Kalikayen Menguat, Warga Sebut Tiga Lokasi Tambang Ilegal Masih Beroperasi

Berita Terbaru