Skandal Kredit Macet di BPR Pemalang: Grib Jaya dan LSM Harimau Desak Transparansi dan Penindakan Hukum Secara Tegas

- Jurnalis

Senin, 29 September 2025 - 19:27 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MIM, JAWA TENGAH, 27 SEPTEMBER 2025

Pemalang – Mediaindonesiamaju.com Dugaan kasus kredit macet senilai Rp 12 miliar di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pemalang kembali mencuat ke permukaan. Yang menarik perhatian publik adalah sebagian besar debitur yang terlibat dalam kasus ini adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pemalang.

 

Pejabat BPR Pemalang membenarkan adanya kredit macet tersebut dan menyatakan bahwa masalah ini masih dalam penanganan intensif. Direktur BPR Pemalang, Novalia, menjelaskan bahwa kredit macet merupakan bagian dari risiko penyaluran kredit. Pernyataan ini disampaikan pada hari Kamis, 25 September 2025.

 

Namun, masyarakat mempertanyakan efektivitas pengawasan di BPR Pemalang, terutama terkait dengan proses persetujuan kredit yang diduga tidak sesuai prosedur. Grib Jaya dan LSM Harimau pun angkat bicara dan menyatakan kesiapannya untuk mengawal kasus ini.

Baca Juga :  Tawuran Remaja di Flyover Pasar Rebo: Satu Korban Alami Cedera Parah

 

“Saya akan mendorong pihak terkait untuk melakukan audit investigasi secara menyeluruh guna memastikan pihak-pihak yang bertanggung jawab,” kata Muliadi, Ketua Grib Jaya DPC Pemalang.

 

*Desakan Transparansi dan Penindakan Hukum*

 

Jabidi, Sekretaris LSM Harimau Kabupaten Pemalang, mendesak Pemda dan DPRD untuk mendorong BPR Pemalang agar lebih transparan dalam menangani kasus ini. “Seharusnya Pemda dan DPRD mendorong BPR untuk transparan sehingga penegakan hukum yang proporsional dapat terpenuhi,” ujarnya.

Baca Juga :  Koramil 05/Ulujami Monitoring Program Makan Bergizi Gratis, Pastikan Anak-anak Sekolah Menerima Gizi yang Cukup  

 

Jabidi juga mendesak agar BPR Pemalang dibekukan jika tidak dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. “Kalau tidak ada untung, buat apa dipertahankan,” katanya.

 

*Harapan Masyarakat*

 

Masyarakat berharap agar kasus kredit macet di BPR Pemalang dapat segera diselesaikan dan pihak-pihak yang bertanggung jawab dapat diadili serta diberi hukuman yang setimpal. Nasabah dan masyarakat juga mengharapkan agar BPR Pemalang dapat lebih transparan dan profesional dalam menangani kasus ini.

 

Dengan demikian, diharapkan kasus kredit macet di BPR Pemalang dapat menjadi pelajaran bagi lembaga keuangan lainnya untuk meningkatkan transparansi dan profesionalisme dalam menjalankan operasionalnya.

 

Rep : Faras

Berita Terkait

Geliat Bulan Bakti  PPWI ke-18 Tahun 2025, DPC PPWI Kabupaten Mesuji   
Layanan Imunohistokimia (IHK) Resmi Dibuka di RSUD dr. R. Soedjati Purwodadi
Pengerjaan Asal-Asalan Proyek Ruang Kelas Baru SDN Tanjung Wangi Muncul, Kualitas dan Keamanan Dipertanyakan
Seorang Perwira Polres Pekalongan Kota Diduga Bermalam dengan Istri Orang, Suami Geruduk Rumah Bersama Warga
DPRD Soroti Kualitas Pembangunan SD Satu Pamulihan, Dinas pendidikan Lampung Selatan Beri Teguran
Dugaan Pelanggaran Izin di Galian Kalikayen Menguat, Warga Sebut Tiga Lokasi Tambang Ilegal Masih Beroperasi
DPRD Lampung Selatan Soroti Proyek Rehabilitasi SD Negeri Pamulihan, Kontraktor Janji Perbaikan  
LPK-RI Soroti Dugaan Pelanggaran Penjualan Obat Keras Tanpa Izin dan Ketidakjelasan Penanganan Kasus di Polsek Kalideres

Berita Terkait

Minggu, 30 November 2025 - 08:53 WIB

Geliat Bulan Bakti  PPWI ke-18 Tahun 2025, DPC PPWI Kabupaten Mesuji   

Sabtu, 29 November 2025 - 12:18 WIB

Layanan Imunohistokimia (IHK) Resmi Dibuka di RSUD dr. R. Soedjati Purwodadi

Jumat, 28 November 2025 - 21:09 WIB

Pengerjaan Asal-Asalan Proyek Ruang Kelas Baru SDN Tanjung Wangi Muncul, Kualitas dan Keamanan Dipertanyakan

Kamis, 27 November 2025 - 23:33 WIB

Seorang Perwira Polres Pekalongan Kota Diduga Bermalam dengan Istri Orang, Suami Geruduk Rumah Bersama Warga

Kamis, 27 November 2025 - 19:34 WIB

DPRD Soroti Kualitas Pembangunan SD Satu Pamulihan, Dinas pendidikan Lampung Selatan Beri Teguran

Berita Terbaru