Workshop Pengelolaan Keuangan Desa, Pemkab Pemalang Dorong Kepala Desa untuk Mengelola Keuangan dengan Baik serta Transparan 

- Jurnalis

Jumat, 22 Agustus 2025 - 21:16 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MIM, JAWA TENGAH, 22 AGUSTUS 2025

Pemalang – Mediaindonesiamaju.com Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, Pemerintah Kabupaten Pemalang menyelenggarakan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2025 pada hari Jumat, 22 Agustus 2025. Acara ini dihadiri oleh Bupati Pemalang Anom Widiyantoro, Wakil Bupati Pemalang, dan para Kepala Desa se-Kabupaten Pemalang, yang menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa.

Workshop ini menjadi platform diskusi bersama antara pemerintah pusat, daerah, dan desa untuk memperkuat pengawasan dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Bupati Pemalang dalam sambutannya menekankan peran penting desa sebagai ujung tombak pembangunan nasional. Ia mengutip pesan Bung Hatta yang menyatakan bahwa kemajuan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan di Jakarta, tetapi juga oleh keberhasilan di desa-desa.

 

“Desa yang kuat, transparan, dan berdaya adalah kunci kesejahteraan rakyat,” kata Bupati Pemalang, yang disambut dengan tepuk tangan oleh para kepala desa. Pernyataan ini menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa dan pembangunan desa, sehingga desa-desa di Kabupaten Pemalang dapat menjadi lebih kuat dan berdaya.

Baca Juga :  Komandan Kodaeral I Resmikan Pendopo Kencono, Ajak Forkopimda Asahan–Batu Bara–Tanjung Balai Jaga Sinergi Maritim

 

Acara ini menghadirkan sejumlah panelis ahli, termasuk Tenaga Ahli Wakil Ketua Komisi XI DPR RI M. Hudailah, Kepala KPPN Tegal Yazri, dan Dr. Arman Sahri Harhak, SE, MM selaku Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Desa BPKP. Panelis-panelis tersebut memaparkan materi tentang kebijakan pengawasan DPR RI, tata kelola pembangunan desa, dan strategi pengawasan akuntabilitas keuangan desa, yang sangat bermanfaat bagi para kepala desa dalam mengelola keuangan desa.

 

Workshop ini juga memberikan kesempatan kepada kepala desa untuk menyampaikan pertanyaan, masukan, dan kendala yang dihadapi dalam mengelola dana desa. Diskusi interaktif ini memungkinkan para kepala desa untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan dalam mengelola keuangan desa, sehingga dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Pemalang.

Baca Juga :  SPBU 45.574.39 Klaten Diduga Jadi Sarang Mafia BBM, Penjualan Pertalite Pakai Jerigen Terungkap  

Bupati Pemalang berharap hasil workshop dapat diimplementasikan dalam tata kelola pemerintahan desa. “Pengawasan bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk memastikan bahwa uang negara digunakan untuk pembangunan yang nyata dan bermanfaat bagi masyarakat,” tegasnya. Dengan adanya kolaborasi lintas lembaga, Pemkab Pemalang optimistis bahwa tata kelola keuangan desa akan semakin transparan, akuntabel, dan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

 

Melalui workshop ini, Pemerintah Kabupaten Pemalang menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa dan pembangunan desa. Dengan demikian, diharapkan desa-desa di Kabupaten Pemalang dapat menjadi lebih kuat, transparan, dan berdaya, sehingga kesejahteraan rakyat dapat tercapai. Pemerintah Kabupaten Pemalang juga berharap bahwa workshop ini dapat menjadi langkah awal untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Pemalang.

 

Rep : Faras

Berita Terkait

Geliat Bulan Bakti  PPWI ke-18 Tahun 2025, DPC PPWI Kabupaten Mesuji   
Layanan Imunohistokimia (IHK) Resmi Dibuka di RSUD dr. R. Soedjati Purwodadi
Pengerjaan Asal-Asalan Proyek Ruang Kelas Baru SDN Tanjung Wangi Muncul, Kualitas dan Keamanan Dipertanyakan
Seorang Perwira Polres Pekalongan Kota Diduga Bermalam dengan Istri Orang, Suami Geruduk Rumah Bersama Warga
DPRD Soroti Kualitas Pembangunan SD Satu Pamulihan, Dinas pendidikan Lampung Selatan Beri Teguran
Dugaan Pelanggaran Izin di Galian Kalikayen Menguat, Warga Sebut Tiga Lokasi Tambang Ilegal Masih Beroperasi
DPRD Lampung Selatan Soroti Proyek Rehabilitasi SD Negeri Pamulihan, Kontraktor Janji Perbaikan  
LPK-RI Soroti Dugaan Pelanggaran Penjualan Obat Keras Tanpa Izin dan Ketidakjelasan Penanganan Kasus di Polsek Kalideres

Berita Terkait

Minggu, 30 November 2025 - 08:53 WIB

Geliat Bulan Bakti  PPWI ke-18 Tahun 2025, DPC PPWI Kabupaten Mesuji   

Sabtu, 29 November 2025 - 12:18 WIB

Layanan Imunohistokimia (IHK) Resmi Dibuka di RSUD dr. R. Soedjati Purwodadi

Jumat, 28 November 2025 - 21:09 WIB

Pengerjaan Asal-Asalan Proyek Ruang Kelas Baru SDN Tanjung Wangi Muncul, Kualitas dan Keamanan Dipertanyakan

Kamis, 27 November 2025 - 23:33 WIB

Seorang Perwira Polres Pekalongan Kota Diduga Bermalam dengan Istri Orang, Suami Geruduk Rumah Bersama Warga

Kamis, 27 November 2025 - 19:34 WIB

DPRD Soroti Kualitas Pembangunan SD Satu Pamulihan, Dinas pendidikan Lampung Selatan Beri Teguran

Berita Terbaru