MIM, JAWA TEBGAH, 6 APRIL 2025
Grobogan, – Mediaindonesiamaju.com Pengelolaan Perhutanan Sosial di Kabupaten Grobogan belakangan ini mendapat sorotan setelah dikaitkan dengan bencana banjir yang terjadi beberapa kali pada awal tahun 2025. Pemerintah Kabupaten Grobogan pun menyambut baik rencana dari Kementerian Kehutanan yang akan melakukan survei lokasi Perhutanan Sosial di daerah tersebut.
Sekretaris Daerah (Sekda) Grobogan, Anang Armunanto, mengungkapkan bahwa Pemkab Grobogan akan menerima rencana survei ini dengan baik. Ia juga menegaskan bahwa meskipun perhutanan sosial tidak semata-mata dapat disalahkan sebagai penyebab banjir, namun implementasinya perlu dievaluasi lebih lanjut.
“Kita juga berkepentingan untuk tahu hal ini. Walau tidak semata menyalahkan perhutanan sosial sebagai salah satu penyebab banjir, tapi implementasinya perlu dievaluasi,” ujar Anang saat dikonfirmasi oleh media pada Jumat (27/3/2025).
Anang juga menambahkan bahwa Pemkab Grobogan sejauh ini masih minim informasi terkait mekanisme dan proses pengelolaan Perhutanan Sosial yang ada di wilayahnya. “Kami masih minim info terkait proses bisnis dan mekanisme perhutanan sosial. Setelah lebaran, coba kita cari infonya lebih lanjut,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa Pemkab Grobogan selama ini tidak pernah dilibatkan langsung dalam pengelolaan Perhutanan Sosial. “Karena kawasan hutan prosesnya memang kewenangan mutlak dari KLHK/Perhutani,” jelasnya. Menurutnya, perhutanan sosial merupakan kewenangan pusat dan Pemerintah Daerah tidak terlibat langsung dalam proses tersebut.
Sebelumnya, muncul dugaan bahwa alih fungsi lahan Perhutanan Sosial di Kabupaten Grobogan menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya banjir berulang yang melanda wilayah tersebut dalam beberapa tahun terakhir.
Di sisi lain, Syafda Roswandi, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Sosial dari Kementerian Kehutanan, menyatakan bahwa pihaknya akan segera melakukan analisis lebih lanjut mengenai bencana banjir yang melanda Grobogan. Untuk itu, Kementerian Kehutanan akan menggunakan citra satelit untuk memantau kondisi lahan Perhutanan Sosial di daerah tersebut.
“Kita akan cek dan ricek melalui satelit terlebih dahulu, untuk melihat kondisi lahan Perhutanan Sosial di Kabupaten Grobogan,” kata Syafda. Ia juga menambahkan, “Habis lebaran kita akan survei lokasi secara langsung, untuk mengetahui titik lokasi banjir dengan Perhutanan Sosial di wilayah Grobogan.”
Pemkab Grobogan berharap bahwa evaluasi ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hubungan antara pengelolaan Perhutanan Sosial dan dampaknya terhadap bencana banjir yang sering terjadi.
Rep: Latif
