MIM,Jakarta 09 Juli 2025
JAKARTA,Mediaindonesiamaju.com – Upaya penanggulangan kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem, harus dilakukan secara terintegrasi dan tepat sasaran agar hasilnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Hal ini ditegaskan oleh Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Restuardy Daud, dalam kegiatan Sosialisasi Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah terhadap Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang diselenggarakan secara daring baru-baru ini.
“Penghapusan kemiskinan ekstrem tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Harus ada integrasi program, kesamaan arah, dan ketepatan sasaran agar hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat miskin,” ujar Restuardy dalam rilis resmi yang diterima redaksi, Kamis (10/7/2025).
Restuardy menjelaskan, penekanan ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 yang mengamanatkan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan secara menyeluruh, efektif, dan berkelanjutan.
Sebagai bentuk dukungan terhadap arahan tersebut, Ditjen Bina Bangda Kemendagri telah menerbitkan panduan berupa tagging program, kegiatan, dan sub-kegiatan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (PPKE). Panduan tersebut merujuk pada Kepmendagri Nomor 5889 Tahun 2021 dan Kepmendagri Nomor 1317 Tahun 2023, serta tetap digunakan dalam penyusunan RKPD dan APBD Tahun Anggaran 2025.
“Kami mendorong pemerintah daerah untuk menyusun program yang lebih fokus, terarah, dan menyasar langsung kelompok masyarakat miskin dan miskin ekstrem,” tegasnya.
Kemendagri juga telah memetakan berbagai sub-kegiatan yang bersifat langsung, tidak langsung, maupun kegiatan pendukung. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat strategi penghapusan kemiskinan melalui pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan masyarakat, serta penekanan jumlah kantong-kantong kemiskinan di berbagai daerah.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas, Maliki, menambahkan bahwa percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem juga ditempuh dengan meningkatkan akurasi sasaran melalui penguatan basis data.
“Percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem dilakukan dengan memperbaiki akurasi sasaran melalui pengembangan dan pemadanan data, seperti data DTSEN, data kependudukan, data SDGs, dan data terkait lainnya,” jelas Maliki.
Upaya sinergis lintas sektor ini diharapkan dapat menjadi landasan kuat dalam mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia sesuai target pemerintah.
Rep_egga
