Bisnis Haram Permainan Judi Dingdong, Judi Meja Tembak Ikan Dan Judi Jogel Bebas Beroperasi Di Sumut – APH Terkesan Tutup Mata.

- Jurnalis

Rabu, 15 Januari 2025 - 18:33 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MIM,Sumsel 15 Januari 2025

Batubara,Mediaindonesiamaju.com – Kenapa judi dilarang oleh agama dan pemerintah,alasannya judi yang menjadi salah satu penyakit masyarakat (pekat) tidak hanya merugikan individu yang melakukannya,tetapi juga bisa mengganggu kedamaian sosial.Konflik dan pertengkaran sering kali timbul akibat judi, baik dalam keluarga maupun masyarakat.Kehilangan harta karena judi bisa menyebabkan keretakan dalam hubungan keluarga dan menciptakan ketidakstabilan sosial.

Itulah sebabnya,Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sampaikan warning berkali kali untuk seluruh jajaran APH agar melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap judi ,hal tersebut juga disampaikan presiden kepada beberapa petinggi negara termasuk Menkopolhukam Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Bukan hanya itu saja,sebelumnya juga dalam surat telegram bernomor ST/2122/X/RES.1.24./2021 Intruksi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo kepada Kapolda serta jajaran untuk memberantas segala bentuk perjudian online dan Konvensional tanpa terkecuali.Kapolri juga memberikan 5 perintah tegas terhadap seluruh jajaran polri diantaranya;
1. Kapolri Minta Jajarannya Tindak Tegas Judi Online
2. Kapolri Ancam Copot Pejabat Mabes hingga Kapolda yang terlibat judi online
3. Kapolri Minta Propam Awasi segala tidak kejahatan yang meresahkan masyarakat seperti judi
Online
4. Kapolri minta yang tidak sanggup memberantas kejahatan seperti judi online dan Narkoba agar angkat tangan.
5. Kapolri minta jajaran raih kepercayaan publik

Baca Juga :  Gelombang Kritik Menguat, DPRD Didesak Hapuskan Anggaran Pokir

Namun demikian, perintah Presiden dan Kapolri sepertinya diduga tidak berlaku di Wilayah Hukum polres kabupaten batubara propinsi Sumatera Utara..buktinya dilapangan bisnis haram berupa judi Togel dan judi meja tembak ikan dan judi dingdong diduga masih bebas beroperasi tak tersentuh hukum.

Sesuai informasi yang disampaikan warga kepada wartawan pada Selasa (14/01/2025) di sebuah warung tuak tepatnya di Indrapura titi putus ,bahwa ada lapak perjudian yang cukup besar yaitu 1 unit meja tembak ikan yang dikuasai oknum TNI, 2 unit judi Dingdong yg dimiliki oknum juga seterusnya Aj sebagai pemegang kunci unit dindong dan judi togel yang dibandari Sr.S pensiunan TNI.

Baca Juga :  Tahap Revisi DED, Mahfudz : Pembangunan Pasar Rembang 2 Lantai Bukan 3 Lantai   

Informasi juga diketahui,bahwa sebagai Bandar Sendiri sudah memiliki omset jutaan setiap hari, untuk memuluskan praktek perjudian ini maka sebagian omset penghasilannya diduga dipergunakan untuk membayar stabil ke Aph setempat, buat oknum oknum tertentu yang datang ke lokasi perjudian tersebut.

Usai mendapatkan informasi marak peredaran judi togel , judi meja tembak ikan dan judi Dingdong . Awak media mencoba konfirmasi kepada Kapolres kabupaten batubara dan Humas Polda Sumut melalui pesan WA tapi tidak ada jawaban terkesan Bungkam ,dan tutup mata.

Rep_Prancis Silalahi

Berita Terkait

LPER Cabang Semarang Raya Resmi Terima SK Kepengurusan Periode 2026–2031, Siap Bersinergi untuk Pemberdayaan Ekonomi Rakyat  
DPRD Demak Gelar Paripurna ke-33, Enam Fraksi Sampaikan Pandangan Umum Raperda APBD 2027  
Ketika Penyidik Dengan Jaksa Penuntut Umum Kejari Semarang Sependapat, Terlapor Menjadi Tersangka Dan Perkara P21  
Pengurus SMSI Jawa Tengah Periode 2026-2030 Resmi Dilantik di Demak
Audiensi Forrbes Memanas, Massa Walk Out Tuntut Bupati Jelaskan Polemik KUA-PPAS 2027
John L. Situmorang Soroti Rencana Eksekusi Rumah Klien, Minta PN Semarang Menunda  
Ketua Umum FORWAKUM TIPIKOR Mulai Soroti Disdik Batu Bara, Diduga Jadi Objek Bisnis Meraup Keuntungan   
Hampir Sepekan Tanpa Kejelasan, Kuasa Hukum Siti Fatimah Beri Batas Waktu Kopendik Banjarejo  

Berita Terkait

Kamis, 15 Oktober 2026 - 12:08 WIB

LPER Cabang Semarang Raya Resmi Terima SK Kepengurusan Periode 2026–2031, Siap Bersinergi untuk Pemberdayaan Ekonomi Rakyat  

Sabtu, 10 Oktober 2026 - 17:49 WIB

DPRD Demak Gelar Paripurna ke-33, Enam Fraksi Sampaikan Pandangan Umum Raperda APBD 2027  

Sabtu, 10 Oktober 2026 - 17:13 WIB

Ketika Penyidik Dengan Jaksa Penuntut Umum Kejari Semarang Sependapat, Terlapor Menjadi Tersangka Dan Perkara P21  

Senin, 5 Oktober 2026 - 23:00 WIB

Pengurus SMSI Jawa Tengah Periode 2026-2030 Resmi Dilantik di Demak

Senin, 5 Oktober 2026 - 19:24 WIB

Audiensi Forrbes Memanas, Massa Walk Out Tuntut Bupati Jelaskan Polemik KUA-PPAS 2027

Berita Terbaru

Tak Berkategori

*Polri Terbitkan SE Larangan Penggunaan Vape bagi Personel

Senin, 2 Nov 2026 - 08:37 WIB

Tak Berkategori

Hari Pers Nasional Milik Semua Insan Pers di Tanah Air

Senin, 2 Nov 2026 - 07:37 WIB