DEMAK, – Mediaindonesiamaju.com Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Demak kembali menggelar rapat paripurna dalam rangka pembahasan empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pada Masa Sidang III Tahun 2026.
Agenda tersebut berlangsung melalui Rapat Paripurna Ke-42 dan Ke-43 di Gedung DPRD Kabupaten Demak, Senin (16/11/2026). Dalam dua agenda tersebut, legislatif dan eksekutif menyampaikan pandangan terhadap Raperda yang berasal dari usulan masing-masing pihak.
Pembahasan ini menjadi tahapan penting dalam proses pembentukan peraturan daerah setelah DPRD bersama Bupati Demak menyepakati Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 pada 13 November 2026.
PARIPURNA KE-42: FRAKSI DPRD SAMPAIKAN PANDANGAN UMUM
Dalam Rapat Paripurna Ke-42, seluruh fraksi DPRD Kabupaten Demak menyampaikan Pandangan Umum terhadap dua Raperda usulan Bupati Demak.
Berbagai catatan, masukan, kritik, hingga pertanyaan disampaikan oleh masing-masing fraksi sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi legislasi dan pengawasan DPRD.
Sejumlah hal menjadi perhatian, di antaranya kesesuaian substansi Raperda dengan kebutuhan masyarakat, sinkronisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta dampak kebijakan terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.
Selain itu, aspek pajak dan retribusi, kualitas naskah akademik, transparansi, serta kesiapan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan regulasi juga menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan.
Melalui pandangan umum tersebut, DPRD diharapkan mampu memastikan bahwa setiap Raperda yang dibahas tidak hanya memenuhi kebutuhan administratif pemerintahan, tetapi juga memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Demak.
PARIPURNA KE-43: BUPATI TANGGAPI DUA RAPERDA INISIATIF DPRD
Selanjutnya, dalam Rapat Paripurna Ke-43, giliran Bupati Demak menyampaikan Pandangan Umum Pemerintah Kabupaten Demak terhadap dua Raperda inisiatif DPRD.
Pemerintah Kabupaten Demak memberikan apresiasi terhadap langkah DPRD dalam menjalankan fungsi pembentukan peraturan daerah melalui pengajuan Raperda inisiatif.
Pandangan umum Bupati menjadi bagian penting dalam proses pembahasan, khususnya untuk memberikan tanggapan, masukan, serta penilaian pemerintah daerah terhadap substansi regulasi yang diusulkan legislatif.
Pemerintah daerah juga diharapkan memastikan setiap regulasi yang nantinya ditetapkan memiliki landasan hukum yang kuat, dapat diterapkan secara efektif, serta didukung kesiapan anggaran dan peraturan teknis pelaksanaan.
Dengan demikian, produk hukum daerah tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi benar-benar mampu menjawab kebutuhan dan persoalan masyarakat.
EMPAT RAPERDA MENJADI UJIAN KUALITAS LEGISLASI DAERAH
Rapat Paripurna Ke-42 dan Ke-43 menjadi bagian dari tahapan penting dalam membangun komunikasi serta sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Demak.
DPRD memiliki tanggung jawab untuk mengkaji, mengkritisi, dan menyempurnakan usulan pemerintah daerah. Sementara itu, pihak eksekutif juga berkewajiban memberikan tanggapan terhadap Raperda yang menjadi inisiatif legislatif.
Keduanya memiliki peran strategis dalam menghasilkan regulasi yang berkualitas, memiliki kepastian hukum, dan dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan daerah.
Keberhasilan pembentukan peraturan daerah tidak semata-mata diukur dari jumlah Raperda yang disahkan, melainkan dari sejauh mana regulasi tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Karena itu, proses pembahasan selanjutnya perlu mendapat perhatian publik. Masyarakat diharapkan turut mengawal setiap tahapan agar empat Raperda tersebut benar-benar disusun secara matang, transparan, dan mengedepankan kepentingan umum.
Rep : sulton










