MIM, Jawa Timur 01 Juli 2025
Lumajang,Mediaindonesiamaju.com — Program subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram yang ditujukan untuk masyarakat kurang mampu kembali tercoreng oleh dugaan praktik kecurangan. Kali ini, sorotan tertuju pada salah satu Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) di Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.
Tim gabungan dari sejumlah awak media memperoleh rekaman video dan bukti pendukung lainnya yang memperlihatkan pengakuan dari seorang oknum pelaksana SPPBE berinisial HS. Dalam video berdurasi lebih dari dua menit tersebut, HS secara terbuka menyatakan adanya praktik pengurangan isi gas LPG 3 kg sebelum tabung didistribusikan ke masyarakat.
“Memang tidak semua tabung isinya sama. Kalau terlalu berat dari standar, ya tinggal dikurangi. Nggak bakal ketahuan,” ujar HS dalam rekaman tersebut.
Lebih mengejutkan, HS juga menyebut adanya keterlibatan tiga oknum lain berinisial L, T, dan N, yang diduga memiliki peran masing-masing dalam praktik dugaan tindak pidana korupsi ini. Praktik ini dinilai sangat merugikan masyarakat miskin dan mencederai niat mulia program subsidi pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Selain pengakuan verbal, tim media juga mengantongi tangkapan layar komunikasi WhatsApp yang menunjukkan hubungan tidak wajar antara HS dan seorang karyawan perempuan berinisial L. Dugaan konflik kepentingan pun mengemuka dan patut didalami lebih lanjut oleh aparat penegak hukum.
Tindakan manipulatif ini berpotensi melanggar berbagai ketentuan hukum, antara lain:
- UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN
Jenis pelanggaran yang mungkin terjadi meliputi penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang, dan penyalahgunaan wewenang. Jika terbukti, pelaku dapat dijerat hukuman penjara serta denda berat sesuai perundang-undangan yang berlaku.
Sebagai bagian dari komitmen terhadap prinsip jurnalisme berimbang dan beretika, redaksi telah berupaya menghubungi HS untuk memberikan hak jawab. Pada 25 Juni 2025, tim media mengirimkan pesan melalui WhatsApp, namun tidak mendapat respons. Esok harinya, HS justru mengarahkan untuk bertemu dengan seseorang yang disebut sebagai “anak bos”-nya di area SPBU Kedungjajang pukul 17.00 WIB. Namun hingga pukul 19.00 WIB, yang bersangkutan tak kunjung datang. Upaya lanjutan pun tidak membuahkan hasil. Hingga berita ini dipublikasikan, HS masih bungkam.
Langkah ini kami tempuh sebagai bentuk kepatuhan terhadap Kode Etik Jurnalistik, khususnya Pasal 1 (berita harus akurat dan berimbang) dan Pasal 3 (menghormati hak jawab).
Sejumlah elemen masyarakat dan aktivis anti-korupsi di Lumajang menyatakan siap membawa kasus ini ke ranah hukum, termasuk ke Kejaksaan Negeri dan Kepolisian setempat.
“Ini bukan sekadar kecurangan kecil. Ini penipuan massal yang menyasar rakyat miskin. Kami tidak akan tinggal diam,” tegas seorang tokoh masyarakat yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Masyarakat berharap aparat penegak hukum bertindak cepat, melakukan investigasi mendalam, serta mengaudit seluruh proses distribusi LPG subsidi di wilayah tersebut. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama agar program ini benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh oknum tak bertanggung jawab.
Redaksi akan terus mengikuti perkembangan kasus ini dan membuka ruang bagi semua pihak yang disebutkan untuk menyampaikan klarifikasi atau hak jawab sesuai aturan yang berlaku.
(Tim Redaksi)
