Dugaan Pengelolaan Dana Sepihak, Kelompok Tani di Demak Jadi Sorotan

- Jurnalis

Rabu, 9 Juli 2025 - 19:04 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MIM,Jawa Tengah 09 Juli 2025

Demak ,Mediaindonesiamaju.com Kelompok Tani Karya Tani di Desa Gedangalas, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, tengah menjadi perhatian publik setelah mencuat dugaan pengelolaan keuangan secara sepihak oleh sang ketua, Siti Yulianti. Selama tiga tahun terakhir, hasil dari kegiatan kombinasi pertanian (kombin) diduga dikelola secara pribadi oleh ketua tanpa melibatkan pengurus lain seperti bendahara dan sekretaris.

Informasi ini terungkap dari pengakuan salah satu anggota kelompok yang enggan disebutkan namanya. Ia menyatakan bahwa posisi bendahara dan sekretaris selama ini hanya bersifat formalitas belaka. “Tidak pernah diajak rapat, tidak dilibatkan dalam pengelolaan dana. Kami hanya tahu hasil panen, tapi soal uang, semua dipegang ketua,” ujarnya.

Baca Juga :  Viral! Spanduk “Blora Kota Sate, Blora Kota Togel” Terpasang di Dekat Polres, Siapa yang Pasang Masih Misterius

Saat dimintai konfirmasi, Ketua Kelompok Tani, Siti Yulianti, membenarkan bahwa seluruh urusan keuangan kelompok memang ia tangani sendiri selama tiga tahun terakhir. Menurutnya, hal tersebut dilakukan karena bendahara kelompok tidak aktif dan sulit dihubungi. “Bukan saya ambil alih begitu saja, tapi karena bendahara sibuk dan tidak bisa menjalankan tugas,” jelasnya.

Namun, penjelasan itu justru menuai kritik dari sejumlah anggota. Mereka menilai alasan tersebut tidak cukup untuk membenarkan tindakan pengelolaan sepihak. “Kalau memang tidak bisa menjalankan tugas, seharusnya ada musyawarah dan penggantian, bukan malah dijalankan sendiri tanpa kontrol,” ujar salah seorang anggota.

Baca Juga :  Polemik Pasar Rakyat Jogoloyo: Karangan Bunga Ketua DPRD Demak Picu Kontroversi

Kasus ini menimbulkan keprihatinan mendalam terkait prinsip transparansi dan tata kelola organisasi yang seharusnya menjadi fondasi dalam lembaga kelompok tani, apalagi yang menerima dukungan dari pemerintah.

Sejumlah warga dan anggota kelompok mendesak agar pemerintah desa serta Dinas Pertanian Kabupaten Demak segera turun tangan melakukan pembinaan dan audit terhadap pengelolaan dana kelompok tani tersebut. Tak sedikit pula yang menyebut perlunya langkah hukum jika terbukti terjadi penyalahgunaan wewenang dan anggaran.

“Kami ingin kejelasan dan keadilan. Kelompok tani seharusnya dikelola bersama, bukan dikuasai segelintir orang,” tutup salah seorang anggota dengan nada kecewa.

Rep_Fq

Berita Terkait

Kemendagri Dorong Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Secara Terintegrasi dan Tepat Sasaran
DPRD Klaten Dituding Lindungi Pelanggar Etik, Publik Kecewa dan Geram
LHP BPK 2024 Ungkap Dugaan Pengadaan Obat Tak Sesuai Spesifikasi di Dinas Kesehatan Demak, LSM Desak Penyelidikan
Jadi Temuan BPK RI, Pengadaan Obat Dinkesda Demak Terindikasi Jadi Celah Korupsi dan Bahayakan Rakyat
PELEMPARAN KACA MOBIL TRUK KEMBALI TERJADI DI JALUR LINGKAR BREBES, SOPIR ALAMI TRAUMA
Gudang Diduga Tempat Penimbunan Solar Subsidi di Jepara, Pasopati Indonesia Jaya Serahkan Barang Bukti ke Polres Demak
Residivis Narkoba Kembali Diciduk Satresnarkoba Polres Lubuk Linggau, Sabu Seberat 4,93 Gram Diamankan
Stop Pers!!!!

Berita Terkait

Kamis, 10 Juli 2025 - 12:57 WIB

Kemendagri Dorong Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Secara Terintegrasi dan Tepat Sasaran

Rabu, 9 Juli 2025 - 21:36 WIB

DPRD Klaten Dituding Lindungi Pelanggar Etik, Publik Kecewa dan Geram

Rabu, 9 Juli 2025 - 19:04 WIB

Dugaan Pengelolaan Dana Sepihak, Kelompok Tani di Demak Jadi Sorotan

Rabu, 9 Juli 2025 - 14:49 WIB

LHP BPK 2024 Ungkap Dugaan Pengadaan Obat Tak Sesuai Spesifikasi di Dinas Kesehatan Demak, LSM Desak Penyelidikan

Rabu, 9 Juli 2025 - 11:33 WIB

Jadi Temuan BPK RI, Pengadaan Obat Dinkesda Demak Terindikasi Jadi Celah Korupsi dan Bahayakan Rakyat

Berita Terbaru