MIM, JAWA TENGAH, 9 DESEMBER 2025
SEMARANG – Mediaindonesiamaju.com Dugaan kejanggalan dalam pengelolaan koleksi satwa di Semarang Zoo kembali mencuat setelah muncul informasi bahwa jumlah harimau di kebun binatang tersebut menyusut drastis. Dari sebelumnya tercatat 10 ekor, kini hanya tersisa 4 ekor. Publik mempertanyakan ke mana enam harimau lainnya dan seperti apa pengelolaan aset satwa yang seharusnya dilindungi tersebut.
Pertanyaan itu pertama kali mengemuka di ruang publik melalui berbagai unggahan warganet yang menyoroti hilangnya satwa tanpa penjelasan resmi. Dugaan adanya penjualan satwa atau pemindahan tanpa publikasi mulai ramai dibicarakan. Namun sampai saat ini, pihak pengelola belum memberikan keterangan yang dianggap memadai.
Publik Desak Transparansi Pengelolaan BUMD
Isu ini ikut menyeret kredibilitas Semarang Zoo sebagai BUMD serta efektivitas fungsi pengawasan dari DPRD Kota Semarang. Salah satu yang menjadi sorotan adalah peran Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang dalam melakukan pengawasan terhadap operasional BUMD tersebut.
Publik menilai bahwa hilangnya satwa bukan isu sepele, tetapi mengindikasikan potensi ketidakteraturan dalam tata kelola BUMD. Bila ada keputusan yang tidak sinkron, kebijakan yang janggal, atau pengawasan yang dianggap mandul, masyarakat berhak mengetahui siapa yang bertanggung jawab.
Jelang RUPS BUMD, Integritas Wali Kota Diuji
Tanggal 11 Desember 2025 menjadi momentum penting karena seluruh BUMD Kota Semarang akan menggelar RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Dalam agenda tahunan tersebut, publik menunggu keputusan Wali Kota terkait pemilihan direksi baru.
Pertanyaan besar pun muncul:
Apakah Wali Kota berani menunjuk direksi yang benar-benar profesional?
Atau justru mengulang pola lama, di mana BUMD hanya menjadi tempat “titipan”, bukan lembaga strategis yang menopang Pendapatan Asli Daerah (PAD)?
Harapan masyarakat jelas: BUMD harus memberikan manfaat, bukan menjadi beban anggaran.
“Warga Semarang ingin BUMD yang bekerja, bukan yang sekadar hidup. BUMD yang menambah PAD, bukan menambah masalah,” ujar salah satu aktivis pemerhati kebijakan publik.
Kekhawatiran Publik: Kalau Satwa Saja Hilang, Bagaimana Uang Rakyat?
Kasus hilangnya harimau tanpa penjelasan resmi ini dianggap sebagai alarm bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi total pengelolaan BUMD. Satwa merupakan aset bernilai tinggi, baik secara finansial maupun konservasi. Kehilangannya tanpa dokumentasi jelas menimbulkan preseden buruk.
Masyarakat menuntut:
Audit terbuka terhadap Semarang Zoo
Penjelasan resmi mengenai keberadaan keenam harimau yang hilang
Penguatan fungsi pengawasan DPRD
Profesionalisasi tata kelola BUMD
Publik menegaskan, jika hewan saja bisa “hilang” dari kebun binatang tanpa laporan yang transparan, bagaimana dengan pengelolaan uang rakyat?
Hingga berita ini diturunkan, tim media Indonesia maju masih berupaya mendapatkan klarifikasi resmi dari pihak Semarang Zoo dan Pemerintah Kota Semarang.
Rep : Ima W
