Puspaga Pemalang Beraksi, Bimtek untuk Kader PPPA dalam Mencegah Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak  

- Jurnalis

Kamis, 21 Agustus 2025 - 08:56 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MIM, JAWA TENGAH, 21 AGUSTUS 2025

Pemalang,  – Mediaindonesiamaju.com Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (Dinsos KBPP) Kabupaten Pemalang menggelar Bimbingan Teknis Puspaga Bagi Kader Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Tahun 2025 di Gedung Sasana Bhakti Praja pada hari Rabu, 20 Agustus 2025. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam upaya membentuk Kecamatan Berdaya, kawasan yang mendorong pertumbuhan ekonomi, kreativitas, dan perlindungan kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak.

 

Kepala Dinas Sosial KBPP, Drs. Mu’Minun, M.M., secara resmi membuka acara tersebut dan menegaskan bahwa program ini akan difokuskan pada 7 kecamatan sebagai pilot project. Empat kecamatan binaan provinsi meliputi Randudongkal, Comal, Ulujami, dan Pulosari, sedangkan tiga kecamatan pengembangan oleh kabupaten yakni Ampelgading, Petarukan, dan Bantarbolang.

“Program ini akan menjadi fondasi pembangunan berbasis kecamatan, melalui Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak, Perlindungan Lansia dan Disabilitas, serta pembentukan Tim Kecamatan Berdaya,” jelas Mu’Minun. Bimtek ini dimoderatori oleh Kabid PPPA, Triyatno Yuliharso, S.IP., MP., dengan menghadirkan dua narasumber utama: Ardian Agil Waskito, S.Psi., dari DP3AKB Provinsi Jawa Tengah, dan Arida Nuralita, S.Psi., MA., Psikolog, Koordinator Puspaga Jateng.

Baca Juga :  Terungkap! Kos-Kosan di Pemalang Marak Buat Prostitusi Online

 

Arida menekankan pentingnya Psychological First Aid dan Asesmen Awal dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. “Penanganan harus empatik dan sesuai kebutuhan korban,” tegasnya. Sementara itu, Ardian Agil Waskito menjelaskan bahwa setiap tahapan penanganan kasus wajib mengikuti prosedur yang terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan korban.

 

“Setiap laporan tidak boleh berhenti pada tahap pengaduan. Kita perlu memastikan adanya asesmen awal atau initial assessment terhadap kasus. Di sinilah pentingnya peran kader sebagai first responder,” jelas Ardian.

 

Acara ini dihadiri oleh 125 peserta dari berbagai unsur, termasuk PKK, GOW, PWI, Serikat PEKKA, PSGA INSIP, PGRI, Muslimat NU, Aisyiah, Ikatan Isteri Dokter Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia, HIMPSI, Koordinator Kecamatan, dan Kader PPPA Kabupaten Pemalang.

Baca Juga :  Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni: Polri Harus Contoh Respons Cepat dan Humanisme Damkar

 

Diharapkan kegiatan ini memperkuat peran kader sebagai garda terdepan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi perempuan dan anak di Kabupaten Pemalang. Dengan demikian, Kabupaten Pemalang dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya melindungi dan memberdayakan perempuan dan anak.

 

Kegiatan ini juga menjadi kesempatan bagi kader PPPA untuk meningkatkan kapasitas dan pengetahuan mereka dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dengan pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik, kader PPPA dapat lebih efektif dalam menjalankan peran mereka sebagai garda terdepan dalam melindungi perempuan dan anak di Kabupaten Pemalang.

 

Dalam jangka panjang, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Kabupaten Pemalang, terutama dalam mengurangi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dengan demikian, Kabupaten Pemalang dapat menjadi tempat yang lebih aman dan nyaman bagi semua warga, terutama perempuan dan anak.

 

(Farras)

Berita Terkait

Geliat Bulan Bakti  PPWI ke-18 Tahun 2025, DPC PPWI Kabupaten Mesuji   
Layanan Imunohistokimia (IHK) Resmi Dibuka di RSUD dr. R. Soedjati Purwodadi
Pengerjaan Asal-Asalan Proyek Ruang Kelas Baru SDN Tanjung Wangi Muncul, Kualitas dan Keamanan Dipertanyakan
Seorang Perwira Polres Pekalongan Kota Diduga Bermalam dengan Istri Orang, Suami Geruduk Rumah Bersama Warga
DPRD Soroti Kualitas Pembangunan SD Satu Pamulihan, Dinas pendidikan Lampung Selatan Beri Teguran
Dugaan Pelanggaran Izin di Galian Kalikayen Menguat, Warga Sebut Tiga Lokasi Tambang Ilegal Masih Beroperasi
DPRD Lampung Selatan Soroti Proyek Rehabilitasi SD Negeri Pamulihan, Kontraktor Janji Perbaikan  
LPK-RI Soroti Dugaan Pelanggaran Penjualan Obat Keras Tanpa Izin dan Ketidakjelasan Penanganan Kasus di Polsek Kalideres

Berita Terkait

Minggu, 30 November 2025 - 08:53 WIB

Geliat Bulan Bakti  PPWI ke-18 Tahun 2025, DPC PPWI Kabupaten Mesuji   

Sabtu, 29 November 2025 - 12:18 WIB

Layanan Imunohistokimia (IHK) Resmi Dibuka di RSUD dr. R. Soedjati Purwodadi

Jumat, 28 November 2025 - 21:09 WIB

Pengerjaan Asal-Asalan Proyek Ruang Kelas Baru SDN Tanjung Wangi Muncul, Kualitas dan Keamanan Dipertanyakan

Kamis, 27 November 2025 - 23:33 WIB

Seorang Perwira Polres Pekalongan Kota Diduga Bermalam dengan Istri Orang, Suami Geruduk Rumah Bersama Warga

Kamis, 27 November 2025 - 19:34 WIB

DPRD Soroti Kualitas Pembangunan SD Satu Pamulihan, Dinas pendidikan Lampung Selatan Beri Teguran

Berita Terbaru