Satpol PP Pati Hentikan Pembangunan Ruko di Tanah Dinas PSDA, Warga PKL Seleko Tetap Berjuang

- Jurnalis

Selasa, 11 Maret 2025 - 16:12 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MIM, Jawa Tengah 11 Maret 2025

Pati , Mediaindonesiamaju.com– Polemik pembangunan ruko di Desa Semampir, Kecamatan Pati, yang berdiri di atas tanah milik Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah, semakin memanas. Para pedagang kecil yang tergabung dalam Paguyuban PKL Seleko merasa diperlakukan tidak adil oleh pengembang ruko, Diana, yang menggunakan badan usaha UD Diana Sejahtera.

Para PKL yang telah menempati lokasi tersebut selama lebih dari 30 tahun dan rutin membayar sewa merasa berhak mendapatkan prioritas dalam penggunaan lahan. Untuk memperjuangkan hak mereka, para pedagang menggandeng LSM Masyarakat Peduli Keadilan (MPK) dan terus berupaya mencari keadilan.

Puncaknya terjadi pada Selasa, 11 Maret 2025, ketika Satpol PP Pati yang dipimpin oleh Kasatpol PP Sugiono, AP., M.Si bersama tim dari DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) turun tangan menghentikan pembangunan ruko tersebut.

Bangunan Dirobohkan, Warga Diduga Diintimidasi

Di tengah kisruh ini, pengembang Diana justru merobohkan bangunan lama secara sepihak tanpa ada kesepakatan dengan para PKL. Bahkan, beberapa warga yang mencoba mempertahankan hak mereka diduga mendapat intimidasi hingga ada yang dilaporkan ke polisi.

Baca Juga :  Hadapi Dinamika Situasi Kamtibmas, Polres Demak Siagakan Pasukan Dalmas  

Diana, yang sempat viral di berbagai media sebagai pengusaha sukses dari Kudus, tampaknya bersikeras bahwa dirinya adalah pihak yang benar. Sementara itu, warga yang merasa haknya terabaikan, tak tinggal diam. Mereka melaporkan balik Diana ke polisi serta mengadakan audiensi dengan DPRD Pati.

Satpol PP Bertindak Tegas, Pengembang Bersikeras

Kasatpol PP Pati Sugiono menegaskan bahwa penghentian pembangunan ini dilakukan berdasarkan arahan Bupati Pati Sudewo, S.T., M.T dan demi menegakkan aturan.

“Kami menegakkan Perda karena bangunan ini berada di wilayah Kabupaten Pati. Kami mohon dengan sangat kepada pihak pengembang untuk menghentikan pembangunan sebelum ada PBG (Persetujuan Bangunan Gedung),” ujar Sugiono di lokasi.

Namun, Diana tampaknya enggan mengikuti arahan tersebut dan tetap ingin melanjutkan pembangunan. Ia beralasan kasihan terhadap para pekerjanya yang kehilangan mata pencaharian jika proyek dihentikan.

Baca Juga :  Optimalkan Keamanan Desa, Kapolsek Simpang Pematang Cek Pos Kamling dan Serahkan Kentongan  

Mendengar alasan itu, Ketua MPK Cabang Pati, Elfri, mempertanyakan kepedulian Diana terhadap warga yang bangunannya dirobohkan secara paksa.

“Kalau memang punya rasa kasihan, ke mana rasa kasihan itu sewaktu membongkar bangunan warga tanpa kesepakatan?” protes Elfri.

Sugiono menegaskan bahwa pihaknya tetap mengedepankan pendekatan humanis agar situasi tetap kondusif. Namun, jika pengembang tetap membandel, Satpol PP akan menggunakan kewenangan yang dimiliki untuk menindaklanjuti pelanggaran tersebut.

“Kami datang bersama tim pengawas perizinan, jadi kami tahu di mana saja bangunan yang belum memiliki izin,” tegas Sugiono.

Diana Menolak Diberitakan

Ketika dimintai tanggapan oleh awak media, Diana menolak diwawancarai dan tampak kesal.

“Saya sudah kamu beritakan terus, dan saya kapok di Pati. Silakan dianalisa sendiri, sampean kan pintar menganalisa. Wartawan itu jangan menganalisa,” ucapnya sambil berlalu menghindari pertanyaan.

Sementara itu, warga dan paguyuban PKL tetap berkomitmen untuk memperjuangkan hak mereka melalui jalur hukum dan berharap pemerintah daerah berpihak kepada rakyat kecil.

(Rep_fq)

Berita Terkait

LPER Cabang Semarang Raya Resmi Terima SK Kepengurusan Periode 2026–2031, Siap Bersinergi untuk Pemberdayaan Ekonomi Rakyat  
DPRD Demak Gelar Paripurna ke-33, Enam Fraksi Sampaikan Pandangan Umum Raperda APBD 2027  
Ketika Penyidik Dengan Jaksa Penuntut Umum Kejari Semarang Sependapat, Terlapor Menjadi Tersangka Dan Perkara P21  
Pengurus SMSI Jawa Tengah Periode 2026-2030 Resmi Dilantik di Demak
Audiensi Forrbes Memanas, Massa Walk Out Tuntut Bupati Jelaskan Polemik KUA-PPAS 2027
John L. Situmorang Soroti Rencana Eksekusi Rumah Klien, Minta PN Semarang Menunda  
Ketua Umum FORWAKUM TIPIKOR Mulai Soroti Disdik Batu Bara, Diduga Jadi Objek Bisnis Meraup Keuntungan   
Hampir Sepekan Tanpa Kejelasan, Kuasa Hukum Siti Fatimah Beri Batas Waktu Kopendik Banjarejo  

Berita Terkait

Kamis, 15 Oktober 2026 - 12:08 WIB

LPER Cabang Semarang Raya Resmi Terima SK Kepengurusan Periode 2026–2031, Siap Bersinergi untuk Pemberdayaan Ekonomi Rakyat  

Sabtu, 10 Oktober 2026 - 17:49 WIB

DPRD Demak Gelar Paripurna ke-33, Enam Fraksi Sampaikan Pandangan Umum Raperda APBD 2027  

Sabtu, 10 Oktober 2026 - 17:13 WIB

Ketika Penyidik Dengan Jaksa Penuntut Umum Kejari Semarang Sependapat, Terlapor Menjadi Tersangka Dan Perkara P21  

Senin, 5 Oktober 2026 - 23:00 WIB

Pengurus SMSI Jawa Tengah Periode 2026-2030 Resmi Dilantik di Demak

Senin, 5 Oktober 2026 - 19:24 WIB

Audiensi Forrbes Memanas, Massa Walk Out Tuntut Bupati Jelaskan Polemik KUA-PPAS 2027

Berita Terbaru

Tak Berkategori

*Polri Terbitkan SE Larangan Penggunaan Vape bagi Personel

Senin, 2 Nov 2026 - 08:37 WIB

Tak Berkategori

Hari Pers Nasional Milik Semua Insan Pers di Tanah Air

Senin, 2 Nov 2026 - 07:37 WIB