JAKARTA – Mediaindonesiamaju.com Perwakilan Paguyuban Petani Tebu Kabupaten Blora mendatangi Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, guna menyampaikan berbagai persoalan yang muncul akibat berhentinya operasional PT Gendhis Multi Manis (GMM), Selasa (9/6/2026).
Audiensi tersebut mendapat respons positif dari sejumlah anggota DPR RI lintas fraksi yang berjanji mengawal penyelesaian persoalan hingga ke tingkat kementerian.
Terhentinya aktivitas produksi PT GMM akibat gangguan pada mesin boiler dinilai telah menimbulkan dampak luas terhadap perekonomian masyarakat Blora.
Tidak hanya petani tebu yang kesulitan menjual hasil panennya, sejumlah sektor lain seperti tenaga kerja pabrik, sopir angkutan, buruh bongkar muat, pedagang kecil, hingga pelaku usaha lokal turut merasakan imbasnya.
Dalam pertemuan tersebut, aspirasi petani diterima oleh Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB, Rina Sa’adah.
Ia menegaskan bahwa persoalan yang terjadi tidak bisa dipandang semata-mata sebagai kendala teknis perusahaan, melainkan telah berkembang menjadi persoalan ekonomi rakyat yang membutuhkan perhatian serius pemerintah.
Menurut Rina, Komisi IV DPR RI siap mendorong pembahasan masalah tersebut melalui forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan melibatkan Kementerian Pertanian dan Perum Bulog.
Ia menilai negara harus hadir untuk memberikan kepastian kepada para petani yang telah berjuang sejak masa tanam hingga panen.
“Petani sudah bekerja keras dari awal hingga masa panen. Mereka tidak boleh dibiarkan menghadapi ketidakpastian sendirian. Permasalahan ini harus segera dibahas bersama pihak terkait agar ditemukan solusi yang nyata dan berpihak kepada petani,” ujar Rina.
Selain Fraksi PKB, dukungan juga datang dari sejumlah anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan.
Audiensi tersebut dihadiri anggota Komisi VI DPR RI Budi Sulistyono (Kanang), Sturman Panjaitan, Dewi Juliani, Kusuma Kelakan, dan Ida Nurlela. Sementara dari Komisi XI hadir Harris Turino, Musthafa, dan Didik Haryadi.
Para legislator menilai persoalan yang menimpa PT GMM telah berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat luas.
Oleh sebab itu, mereka berkomitmen mengkomunikasikan masalah tersebut kepada berbagai pemangku kepentingan yang berkaitan dengan industri gula nasional, termasuk Perum Bulog, PT GMM, dan PT Sinergi Gula Nusantara (SGN).
Koordinator audiensi petani tebu Blora, Exi Wijaya, menjelaskan bahwa industri gula selama ini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi daerah dengan nilai perputaran uang mencapai sekitar Rp500 miliar.
Ketika pabrik berhenti beroperasi, petani terpaksa mengirim tebu ke pabrik di luar daerah dengan biaya transportasi yang lebih tinggi dan risiko penurunan kualitas hasil akibat waktu tempuh yang lebih lama.
“Yang terhenti bukan hanya aktivitas pabrik, tetapi juga roda ekonomi masyarakat. Petani harus menanggung biaya tambahan, pekerja kehilangan kepastian penghasilan, dan daerah kehilangan salah satu sumber perputaran ekonominya. Jika tidak segera ditangani, dampaknya akan semakin meluas,” kata Exi.
Ia menambahkan, dampak krisis tersebut tidak hanya dirasakan petani, melainkan juga masyarakat yang selama ini bergantung secara langsung maupun tidak langsung pada keberadaan industri gula di Kabupaten Blora.
Sebagai tindak lanjut, Paguyuban Petani Tebu Blora meminta DPR RI segera menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan menghadirkan seluruh pihak terkait, mulai dari perwakilan petani, manajemen PT GMM, Perum Bulog, Kementerian Pertanian, hingga instansi lain yang memiliki kewenangan dalam penyelesaian persoalan tersebut.
Menurut mereka, RDPU penting untuk membuka fakta-fakta yang ada secara transparan serta menghasilkan rekomendasi yang jelas demi penyelamatan petani dan keberlangsungan industri gula di Blora.
Selain itu, petani juga mendesak DPR RI melakukan inspeksi langsung ke lokasi pabrik guna melihat kondisi aktual di lapangan sekaligus mengetahui akar persoalan yang menyebabkan terhentinya operasional PT GMM.
Ketua Paguyuban Petani Tebu Blora, Anton, menegaskan bahwa para petani kini membutuhkan langkah nyata, bukan sekadar ruang untuk menyampaikan aspirasi.
Ia meminta pemerintah segera menyiapkan kebijakan yang dapat mengurangi beban ekonomi petani selama pabrik belum kembali beroperasi normal.
“Petani tidak hanya butuh didengar. Yang dibutuhkan saat ini adalah kebijakan konkret seperti subsidi transportasi dan subsidi harga gula. Jangan sampai seluruh kerugian akibat persoalan ini justru ditanggung petani,” tegas Anton.
Menurutnya, biaya distribusi yang meningkat akibat pengiriman tebu ke luar daerah telah mengurangi pendapatan petani secara signifikan. Karena itu, intervensi pemerintah dinilai sangat diperlukan agar petani tidak semakin terpuruk.
Paguyuban Petani Tebu Blora berharap dukungan yang diberikan anggota DPR RI lintas fraksi dapat segera diwujudkan dalam bentuk langkah konkret, mulai dari penyelenggaraan RDPU dan RDP, kunjungan lapangan ke PT GMM, percepatan pemulihan operasional pabrik, jaminan penyerapan hasil panen, hingga pemberian subsidi transportasi dan subsidi harga gula.
Menutup audiensi tersebut, Exi Wijaya menegaskan bahwa kedatangan mereka ke DPR RI merupakan amanat dari ribuan petani dan masyarakat Blora yang terdampak langsung oleh berhentinya aktivitas PT GMM.
“Kami datang bukan untuk meminta belas kasihan. Kami membawa aspirasi masyarakat yang terdampak dan berharap negara hadir menjalankan kewajibannya melindungi rakyat. Karena itu kami meminta DPR RI segera menjadwalkan RDPU dan turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi yang sebenarnya,” pungkasnya.
Rep : Gus E
