Jawa Tengah – Sepuluh tahun era Presiden Joko Widodo melahirkan magnitute luar biasa. Presiden ke-7 yang oleh loyalis andalannya, Bahlil Lahadalia dijuluki Raja Solo menjadi lokomotif mendongkrak kiprah mereka. Ada yang menyebut geng Solo, Jokowis’s Gang, atau mereka terpercik berkah dari perdikan Kota Bengawan.
Bahlil sendiri mengorbit di episentrum elit kekuasan karena menjadi wong Solo naturalisasi. Ikhwalnya dia menyunting Sri Suparni, putri Solo juga, persisnya Pungkruk, Sidoharjo, Sragen. Sragen secara geografis masuk teritori Solo Raya, dulu wilayah eks-Karesiden Solo.
Kisah perjumpaan mereka bermula saat sama-sama merantau di bumi Putu Manikam, Papu. Bahlil dan Sri Suparni sama sama aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Bahlil oragnya hitam manis, Sri juga anggun cantik jadilah kelindan aktivis berlanjut ke jenjang pernikahan. Mereka melangsungkan pernikahan di Sorong, Papua Barat Daya.
Kini Bahlil menjadi jangkar penting ‘Geng Solo’. Debut politiknya melambung, melesat jauh melampui ‘korea-korea’ (meminjamg istilah Bambang Patjul) untuk menyebut politisi yang merintis dari saja dari titik nol, tetapi minus. Spektakuler Golkar dipimpin ‘Korea’ bukan tokoh darah biru, sebuah partai yang identik dengan Orde Baru.
Kawah Candradimuka
Solo adalah etalase Jawa Tengah, mungkin bukan hanya Jawa Tengah tetapi lebih dari itu menjadi kawah candradimuka Indonesia Raya. Jauh sebelum Republik ini berdiri Kota Bengawan, sebutan lain Surakarta telah menjadi pusat kerajaan mashur, yakni Keraton Solo (Kasunanan Surakarta).
Keraton Solo (Kasunanan Surakarta) berdiri lebih dulu dibanging Keraton Jogja.
Pakubuwono II tahun1745 menjadi arsitek pembangunan ikon historis ini pindahan dari Keraton Kartasura. Ini yang perlu digarisbawahi, yakni Keraton Kartasura hancur akibat geger etnis Tionghoa dan bangsawan.
Sepuluh tahun kemudian, barulah keraton ini dipecah melalui Perjanjian Giyanti (1755).
Catatan ini (geger Surakarta) menjadi insight khusus kepada Kapolda Jateng Irjen Pol Roy Hardi Siahaan. Memijakan dimensi historis di atas perlu kepemimpinan yang ambeg paramarta, berbudi bawa leksono. Sekali lagi Solo (baca Sukoharjo) adalah sumbu pendek yang dapat bereskalasi secara tidak terduga.
Solo adalah barometer Indonesia. Apalagi Solo saat ini menjadi sebuah kotak pandora yang apa pun dapat menjadi langkah pedang. Ketika kita menggunakan secara bijak akan menjadi senjata pamungkas, sebaliknya pedang itu dapat menghunus diri kita sendiri jika sembrono.
Memijakkan pada fakta empirik di atas catatan ini tidak lepas dari perspektif dan fenomena sosial politik yang mengiringi. Kasus Sukoharjo dalam konteks yang lebih luas perlu dimaknakan dalam berbagai narasi. Pertama adalah bola salju yang bergulir pasca tragedi atau melibatkan mantan Tribrata Satu, Listyo Sigit Prabowo.
Diakui atau tidak sengkarut turbulensi yang terjadi di Korps Bhayangkarta beririsan bahkan berelasi kuat tarik menarik antarpatron yang sekarang ini sedang melakukan konsolidasi. Menjadi pertanyaan kemudian adalah apakah kasus Sukoharjo sekadar distorsi lokal atau bagian dari perang bintang yang saat ini sedang bergejolak.
Lewat surat terbuka ini saya berharap Irjen Pol Roy Hardi Siahaan menunaikan sebaik baiknya janji yang telah dicanangkan. Jika kasus-kasus yang menjadi ‘dark number’ seperti kasus Iwan Budi, Fransisca Etty, narkoba, judi, BBM ilegal, cukai rokok ilegal, dan kasus-kasus di lingkup eksekutif, mafia perizinan, juga indikasi korupsi sejumlah Kepala Daerah sungguh-sungguh ditindaklanjuti serta dituntaskan pasti obligasi publik akan mengalir.
Sejauh ini Candi Satu telah melakukan terobosan yang digalakkan melalui mekanisme “jemput bola” — polisi aktif mendatangi masyarakat untuk memudahkan pelaporan, yang secara langsung berkaitan dengan upaya menekan dark number . Ia juga menegaskan sanksi tegas hingga PTDH bagi anggota yang terlibat/membekingi judi dan narkoba.
Manifestasi konkret juga layanan 110 & SPKT. Kebijakan itu menjadi jurus dalam rangka menghadirkan rasa aman, nyaman, lebih dari itu trust akan tumbuh sendirinya. Harapan atas penuntasan kasus Iwan Budi, dugaan judi, dan tambang galian C — merupakan ekspektasi masyarakat yang sangat, sangat ditunggu. Penyelesaian yang transparan atas kasus-kasus tersebut akan sangat menentukan seberapa besar masyarakat akhirnya berani membuka diri dan melapor.
Satu lagi transaksi-transaksi lancung atas kebijakan yang mengusik nurani publik, seperti jual beli jabatan perlu ada legacy khusus dari Kapolda. Kepala daerah yang malas, lamban, menyikapi aspirasi atas kemandegan birokrasi akibat penempatan pejabat yang semata mengedpankan transaksional harus dibabat, disikat, dan ditegakkan. Merit system birokrasi telah hancur akibat praktik-praktik semacam itu. (bersambung)
Jayanto Arus Adi adalah wartawan senior, Ahli Pers Dewan Pers, alumni PPNK Lemhannas Angkatan 227 Tahun 2025. Saat ini menjabat Wakil Ketua SMSI Pusat (Konstituen Dewan Pers) dan Ketua SMSI Jawa Tengah. Ia juga dikenal sebagai konsultan media dan politik serta dosen jurnalistik
Rep_Fq
