MIM, JAWA TENGAH, 17 OKTOBER 2025
Rembang, – Mediaindonesiamaju.com Ratusan santri Rembang melakukan aksi damai di depan Gedung DPRD Kabupaten Rembang pada Jumat siang (17/10/2025). Mereka datang sekitar pukul 14.00WIB dengan satu mobil komando.
Ratusan santri itu datang dari berbagai alumnus, mulai alumni santri Lirboyo ataupun dari pesantren lain yang ada di seluruh Kabupaten Rembang.
Ratusan santri tersebut meluapkan keresahannya terhadap tayangan “Xpose Uncensored” Trans7 yang dinilai melecehkan pesantren dan kiai. Bahkan, keresahan itu sampai meluas hingga daerah dan Kabupaten Rembang.
Dalam aksi tersebut, terlihat spanduk bertuliskan untuk mencabut izin Trans Crop dan Boikot Trans7 bertebaran dibawa massa aksi. “Cabut Izin Trans Corps “BOIKOTTRANS7.”
Beberapa massa aksi pun meneriakkan agar Trans 7 untuk segera ditutup. Sekedar diketahui Trans7 dalam program “Xpose Uncensored” menayangkan cuplikan video yang dinilai melecehkan pondok pesantren dan kiai, khususnya Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur.
Aliansi Santri Rembang Bersatu, H Sakur saat audiensi di Gedung DPRD menjelaskan, permintaan massa aksi kali ini adalah meminta izin Trans7 untuk dicabut. Terlebih, pihak Trans7 telah menayangkan video itu.
“Karena kami nilai media tersebut sudah menjadi corong kebencian penyebar fitnah, khususnya terhadap kalangan pesantren itu yang pertama,” kata H Sakur.
Bahkan, H Sakur mendesak agar pihak manajemen Trans7 yang terlibat pembuatan video untuk ditangkap dan diadili. Karena ia menilai ada hal yang tak pantas dalam video yang diunggah.
“Ini tidak perlu berbelit-belit secara hukum, pakai undang-undang ITE atau yang lain juga bisa. Artinya pihak yang berwenang kepolisian untuk usut tuntas dan menangkap sesegera mungkin,” ungkap H Sakur
Pada tuntutannya, H Sakur meminta kepada pihak berwenang untuk membekukan production house (PH) yang menjadi pihak ketiga Trans7 dalam penayangan video itu. Dan sebagai pembanding, ia meminta Trans7 untuk membuat program mendidik.
Dengan menayangkan kehidupan Pondok Pesantren yang sebenarnya. Hal ini disebut sangat penting dilakukan untuk mengembalikan citra kiai, santri dan pesantren pasca video itu.
“Ini harus segera mungkin buat tayangan programatik untuk mengembalikan citra atau marwah kiai, santri, dan pesantren,” tambahnya.
Terakhir, H Sakur meminta pemerintah menjadikan kasus ini sebagai bahan refleksi. Terutama untuk merumuskan lagi kebijakan yang mengutamakan tayangan berdasarkan etika jurnalisme.
“Sehingga kedepan tidak terjadi lagi kebablasan pemberitaan atau program-program yang memecah belah bangsa,” tutupnya.
Rep : Wannik / Bowo
