BLORA — Mediaindonesiamaju.com Ketua Pemuda Pancasila Kabupaten Blora, Munaji, menyampaikan sejumlah kritik terhadap kinerja Kejaksaan Negeri (Kejari) Blora. Pernyataan tersebut disampaikan di depan kantor Kejari Blora, setelah dirinya tiba dan disambut jajaran Pemuda Pancasila Blora, Selasa (1/9/2026).
Dalam kesempatan itu, Munaji mengawali pernyataannya dengan menyampaikan apresiasi kepada rekan-rekan media serta keluarga besar Pemuda Pancasila yang hadir. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Kapolres Blora.
Munaji kemudian menyoroti perlunya evaluasi internal di lingkungan Kejari Blora, khususnya setelah pergantian Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari).
“Blora tidak butuh jaksa nakal, Blora tidak butuh jaksa ruwet. Semoga dengan Kajari yang baru semua bisa evaluasi ke dalam,” ujar Munaji.
Ia juga menyinggung penanganan perkara yang menurutnya perlu mendapatkan perhatian lebih serius, terutama ketika masyarakat kecil berhadapan dengan persoalan hukum.
Menurut Munaji, persoalan hukum yang melibatkan masyarakat kecil dan tidak memiliki kemampuan ekonomi justru harus menjadi perhatian. Ia menilai jangan sampai masyarakat yang sedang menghadapi masalah hukum justru mengalami tekanan atau perlakuan yang merugikan.
“Kalau kasus-kasus seperti Jampidsus itu kasus murah. Yang besar adalah di saat orang kecil tidak punya apa-apa, lagi kesandung masalah, kemudian diperas-peras. Itulah yang besar,” katanya.
Munaji juga menyinggung persoalan yang disebutnya berkaitan dengan Desa Gandu. Ia menyampaikan kritik dengan menggunakan istilah yang menyindir adanya persoalan dalam penanganan perkara tersebut.
“Kalau terkait Gandu, pokoknya kalian pasti senyum semua. Masak tahu-tahu ngebor minyak jadi ngebor air,” ucapnya.
Lebih lanjut, Munaji menegaskan bahwa Pemuda Pancasila Blora akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial. Menurutnya, organisasi tersebut tidak akan berhenti menyampaikan aspirasi dan melakukan pengawasan terhadap berbagai persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat.
“Pemuda Pancasila tidak henti-hentinya untuk menjadi kontrol sosial dan mengawal persoalan-persoalan yang ada di tengah masyarakat,” tegasnya.
Ia menilai fungsi kontrol sosial diperlukan agar penyelenggaraan pemerintahan maupun penegakan hukum dapat berjalan secara transparan, adil, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Munaji juga melontarkan kritik terhadap praktik-praktik yang menurutnya berpotensi meresahkan masyarakat di lingkungan penegakan hukum.
“Blora menolak jaksa ruwet, jaksa nakal. Kalau kemarin ada aksi memberi kartu kuning, saya kasih kartu merah untuk Kejaksaan Negeri Blora,” tegasnya.
Ia turut menyinggung dugaan adanya praktik penawaran atau pungutan yang menurutnya perlu menjadi perhatian serius aparat penegak hukum. Pernyataan tersebut merupakan tudingan yang disampaikan Munaji dan masih memerlukan pembuktian serta klarifikasi dari pihak terkait.
“Kalau ada alat negara melakukan pungli, itu pasti tipikor. Bagaimana atas mau bersih kalau bawah semuanya kumuh?” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Munaji berharap Kajari Blora yang baru dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran di internal kejaksaan.
“Semoga dengan adanya Kajari yang baru, Kabupaten Blora lebih maju dan Kajari Blora melakukan evaluasi,” katanya.
Munaji juga menyatakan Pemuda Pancasila bersama masyarakat akan kembali menyampaikan aspirasi apabila persoalan yang mereka soroti tidak mendapatkan perhatian.
“Saya yakin Pemuda Pancasila Blora dan masyarakat akan melakukan aksi yang lebih besar dari ini,” pungkasnya.
Rep : Latif
