MIM, Jawa Tengah 08 Agustus 2025
Pati, Mediaindonesiamaju.com– Bupati Pati, Sudewo, hari ini resmi membatalkan dua kebijakan yang sebelumnya memicu polemik dan kegaduhan publik hingga berujung pada rencana aksi unjuk rasa besar-besaran pada 13 Agustus 2025 mendatang. Meski pembatalan telah dilakukan, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menegaskan aksi tetap digelar sesuai rencana.
Dua kebijakan yang dibatalkan meliputi:
- Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250%, yang kini dikembalikan ke tarif semula.
- Kebijakan sekolah lima hari, yang dikembalikan ke aturan lama yakni enam hari sekolah seperti biasa.
Pasca pembatalan, muncul simpang siur di tengah masyarakat terkait kelanjutan aksi. Tim kuasa hukum Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Dr. Nimerodin Gulo, S.H., M.H dari LBH Teratai, menegaskan bahwa pembatalan kebijakan tidak mengubah sikap massa aksi.
“Demo tanggal 13 tetap dilaksanakan karena selama kepemimpinan Bupati Sudewo ini, baru enam bulan saja sudah menunjukkan arogansi seperti preman. Jadi tidak pantas dia menjadi bupati. Dari awal memang bukan cuma pajak yang jadi masalah, tapi kesewenang-wenangannya. Karakter seperti preman itu tidak pantas menjadi Bupati Pati,” tegas Nimerodin Gulo.
Terkait adanya pihak yang mengajak warga membatalkan rencana demo, ia memberikan tanggapan keras.
“Saya dengar ada yang membatalkan demo yaitu si Yayak Gundul. Dia itu siapa? Dia bukan bagian dari kami, cuma mau ikut-ikutan demo saja. Kalau dia tidak mau demo, silakan, tapi jangan menggembosi orang. Dia itu seperti pengamen di lampu merah,” ujarnya.
Dalam jumpa pers di Posko Penggalangan Dana di Alun-alun Pati, Nimerodin juga menyebut pembatalan kebijakan tidak menghapus tuntutan publik. Menurutnya, undangan Bupati Sudewo yang awalnya meminta kehadiran 5.000 orang lalu meningkat menjadi 50.000 orang justru memotivasi massa untuk hadir.
“Tanggal 13 Agustus itu bukan sekadar bicara soal pajak. Karakter kepemimpinan Bupati yang sangat buruk harus diubah dan dituntaskan,” katanya.
Ia menilai permintaan maaf Bupati Sudewo tidak tulus.
“Kata-kata minta maaf itu hanya gombal. Beliau bolak-balik bilang tidak akan menaikkan pajak, begitu naik malah berdalih. Ucapan yang berubah-ubah ini membuat kami tidak percaya. Karakter seperti ini harus dikikis habis,” pungkasnya.
Aksi 13 Agustus nanti disebut akan menjadi bentuk perlawanan terhadap gaya kepemimpinan yang dianggap arogan, bukan semata-mata terkait kebijakan PBB atau jam sekolah.
/Tim Media Indonesia maju
