Klarifikasi MTsN 1 Grobogan: Kepala Madrasah Tegaskan Isu Pungutan LKS dan Uang Gedung Tidak Benar

- Jurnalis

Sabtu, 15 Agustus 2026 - 18:38 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

GROBOGAN – Kepala MTsN 1 Grobogan, Sudarmanto, S.Pd., M.Si., angkat bicara terkait beredarnya pemberitaan yang menyebut adanya pungutan Lembar Kerja Siswa (LKS) dan uang gedung di lingkungan madrasah.

Sudarmanto menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. Menurutnya, tidak ada kewajiban bagi siswa untuk membeli LKS. Ia juga memastikan bahwa tidak membeli LKS tidak akan mengurangi pelayanan maupun proses belajar mengajar yang diberikan pihak sekolah kepada peserta didik.

“Tidak ada kewajiban dalam pembelian LKS. Bagi siswa yang tidak membeli LKS, pelayanan sekolah dalam proses belajar mengajar tetap berjalan seperti biasa,” jelas Sudarmanto.

Sementara terkait isu adanya pungutan uang gedung, Sudarmanto juga memberikan klarifikasi. Ia menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan program sekolah yang sebelumnya telah dibahas dan disetujui melalui rapat komite. Program tersebut, kata dia, bersifat tidak wajib.

Baca Juga :  FWJI Kuningan Soroti Maraknya Penjualan LKS, Dinas Pendidikan Tegaskan Larangan

“Kalau terkait uang gedung, itu bukan pungutan wajib. Itu merupakan program sekolah yang sudah disetujui melalui rapat komite dan sifatnya tidak wajib,” ungkapnya.

Sudarmanto juga mempersilakan para wali murid yang merasa keberatan untuk datang langsung ke pihak sekolah guna menyampaikan persoalan maupun meminta penjelasan.

Menurutnya, pihak sekolah juga memberikan keringanan kepada sejumlah wali murid yang mengalami kendala. Bahkan, khusus bagi anak yatim piatu, pihak sekolah tidak membebankan biaya tersebut.

Baca Juga :  Polda Jateng Berhasil Ringkus Residivis Penadahan di Blora, Tipu Korban Hingga Ratusan Juta Rupiah

“Kalau ada wali murid yang merasa keberatan, silakan datang langsung ke sekolah. Tidak sedikit wali murid yang mendapatkan keringanan. Terutama untuk anak yatim piatu, tidak dibebankan sama sekali,” tegas Sudarmanto.

Dengan adanya klarifikasi tersebut, pihak MTsN 1 Grobogan berharap masyarakat, khususnya para wali murid, tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi dan dapat mengonfirmasi langsung kepada pihak madrasah apabila menemukan informasi yang meresahkan.

Pihak sekolah juga menegaskan komitmennya untuk tetap memberikan pelayanan pendidikan dan proses belajar mengajar secara optimal bagi seluruh peserta didik.

Rep_Fq

Berita Terkait

LPER Cabang Semarang Raya Resmi Terima SK Kepengurusan Periode 2026–2031, Siap Bersinergi untuk Pemberdayaan Ekonomi Rakyat  
DPRD Demak Gelar Paripurna ke-33, Enam Fraksi Sampaikan Pandangan Umum Raperda APBD 2027  
Ketika Penyidik Dengan Jaksa Penuntut Umum Kejari Semarang Sependapat, Terlapor Menjadi Tersangka Dan Perkara P21  
Pengurus SMSI Jawa Tengah Periode 2026-2030 Resmi Dilantik di Demak
Audiensi Forrbes Memanas, Massa Walk Out Tuntut Bupati Jelaskan Polemik KUA-PPAS 2027
John L. Situmorang Soroti Rencana Eksekusi Rumah Klien, Minta PN Semarang Menunda  
Ketua Umum FORWAKUM TIPIKOR Mulai Soroti Disdik Batu Bara, Diduga Jadi Objek Bisnis Meraup Keuntungan   
Hampir Sepekan Tanpa Kejelasan, Kuasa Hukum Siti Fatimah Beri Batas Waktu Kopendik Banjarejo  

Berita Terkait

Kamis, 15 Oktober 2026 - 12:08 WIB

LPER Cabang Semarang Raya Resmi Terima SK Kepengurusan Periode 2026–2031, Siap Bersinergi untuk Pemberdayaan Ekonomi Rakyat  

Sabtu, 10 Oktober 2026 - 17:49 WIB

DPRD Demak Gelar Paripurna ke-33, Enam Fraksi Sampaikan Pandangan Umum Raperda APBD 2027  

Sabtu, 10 Oktober 2026 - 17:13 WIB

Ketika Penyidik Dengan Jaksa Penuntut Umum Kejari Semarang Sependapat, Terlapor Menjadi Tersangka Dan Perkara P21  

Senin, 5 Oktober 2026 - 23:00 WIB

Pengurus SMSI Jawa Tengah Periode 2026-2030 Resmi Dilantik di Demak

Senin, 5 Oktober 2026 - 19:24 WIB

Audiensi Forrbes Memanas, Massa Walk Out Tuntut Bupati Jelaskan Polemik KUA-PPAS 2027

Berita Terbaru