MIM, LAMPUNG, 26 OKTOBER 2025
Mesuji – Mediaindonesiamaju.com Pertanyaan mengenai kelanjutan penanganan dugaan penyimpangan anggaran pada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Mesuji kembali mencuat. Tiga OPD yang menjadi sorotan publik adalah Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Dinas Pekerjaan Umum. Proses hukum terhadap temuan tersebut dinilai tidak menunjukkan perkembangan yang jelas.
Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Kejaksaan yang menyebut bahwa berkas terkait OPD tersebut telah dihentikan atau mengalami kendala. Namun, beberapa indikasi menunjukkan adanya persoalan yang memerlukan penjelasan mendalam. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan catatan audit keuangan daerah sebelumnya telah mencatat sejumlah temuan terkait pengelolaan anggaran. Selain itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga pernah menyoroti adanya potensi ketidaksesuaian administrasi di beberapa OPD tersebut. Tidak hanya itu, kritik publik sempat muncul, terutama terkait transparansi pengelolaan anggaran publik di lingkungan Diskominfo.
Seorang pemerhati kebijakan anggaran daerah, S (inisial), menilai bahwa kejelasan penanganan kasus ini penting demi menjaga integritas pemerintah daerah.
“Publik berhak tahu sejauh mana penanganan kasus ini berjalan. Kalau memang masih proses, jelaskan tahapnya. Kalau ada kendala, sebutkan apa hambatannya. Jangan sampai ada kesan pembiaran,” ujarnya. Minggu [26/10/25]
Sementara itu, seorang sumber internal di lingkungan OPD yang enggan disebutkan namanya menyatakan bahwa beberapa dokumen tindak lanjut dari audit telah disusun, namun komunikasi antar lembaga dinilai belum berjalan efektif.
“Sebagian rekomendasi sudah ditindaklanjuti, tetapi untuk hal-hal yang berkaitan dengan penegakan hukum, kami juga menunggu arahan lanjutan dari pihak kejaksaan,” kata sumber tersebut.
Di sisi lain, aktivis pemantau anggaran daerah, R (inisial), menilai bahwa transparansi adalah kunci untuk meredam spekulasi masyarakat.
“Ketika prosesnya tidak dijelaskan, wajar kalau publik bertanya. Pemerintah daerah harus lebih terbuka, termasuk mengenai apakah berkas sudah dilimpahkan atau belum,” tegasnya.
Dengan belum adanya penjelasan resmi yang komprehensif, publik Mesuji kini masih menunggu kepastian: apakah kasus ini terus berjalan di balik layar penyidikan, atau justru berhenti tanpa kejelasan?.
Rep : Yahumim K
