Gelombang Kritik ke DPRD Blora, Mahasiswa: “Sindiran Publik Bukan Lelucon, Tapi Jeritan Nurani Rakyat”

- Jurnalis

Rabu, 12 November 2025 - 15:26 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MIM, JAWA TENGAH, 12 NOVEMBER 2025

BLORA – Mediaindonesiamaju.com Ramainya kritik dan sindiran publik terhadap DPRD Blora terus menjadi perbincangan hangat di berbagai lini media sosial.

 

Isu yang menyinggung perilaku dan kinerja para wakil rakyat tersebut kini turut mendapat sorotan dari kalangan mahasiswa.

 

Salah satunya datang dari Rival Alfian Esa Saputra, mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Semarang asal Blora, yang juga berprofesi sebagai jurnalis.

 

Rival menilai bahwa gelombang kritik masyarakat terhadap DPRD merupakan wujud nyata dari kontrol sosial rakyat yang sah dalam sistem demokrasi.

 

“Sebagai mahasiswa, saya memandang ramainya unggahan bernada sindiran terhadap DPRD yang beredar di media sosial akhir-akhir ini merupakan bentuk ekspresi kekecewaan publik yang wajar dan patut direnungkan,” ujar Rival, Rabu (12/11/2025).

 

Menurutnya, pesan-pesan seperti “Stop kunker, narsum, jual beli pokir, cashback!!” yang viral di dunia maya adalah bentuk kejenuhan rakyat terhadap perilaku oknum pejabat yang dianggap lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada tugas pelayanan publik.

Baca Juga :  13 Perwira Tinggi Naik Pangkat,Mabes Polri Gelar Upacara Korps Raport

 

“Alih-alih tersinggung, para wakil rakyat seharusnya menjadikan kritik ini sebagai cermin untuk memperbaiki transparansi, akuntabilitas, serta etika politik mereka,” lanjutnya.

 

Rival menegaskan bahwa kritik publik, termasuk yang disampaikan secara satire atau jenaka, tidak bisa dianggap sebagai serangan.

 

Justru, hal itu merupakan tanda bahwa rakyat masih peduli terhadap jalannya pemerintahan daerah.

 

Ia juga menyoroti pentingnya DPRD untuk kembali kepada fungsi utamanya: legislasi, anggaran, dan pengawasan bukan sekadar rutinitas kunjungan kerja atau kegiatan seremonial yang minim manfaat publik.

 

Dalam pernyataannya, Rival menyampaikan tiga poin penting:

 

1. DPRD harus kembali pada fungsi utamanya legislasi, anggaran, dan pengawasan, bukan menjadikan jabatan sebagai sarana “kunker” dan “cashback”.

 

2. Komunikasi publik harus dibuka seluas-luasnya, agar rakyat tahu ke mana arah kebijakan dan penggunaan dana publik.

Baca Juga :  Ada Apa Camat Kecamatan Ujung Padang Dengan Kepala Desa...!. Dana Desa Raib Pekerjaan Tidak Terlaksana , LPJ Selesai

 

3. Mahasiswa siap berdiri bersama rakyat, untuk mengingatkan agar kekuasaan tidak melenceng dari amanah kepercayaan.

 

Rival juga menyinggung figur Mat Tohek, sosok aktivis nasional yang dalam aksi damainya di depan gedung DPRD Blora menyuarakan aspirasi rakyat kecil.

 

Ia menjelaskan bahwa Mat Tohek adalah nama julukan dari Lilik Yuliantoro, seorang aktivis nasional asal Blora yang dikenal vokal memperjuangkan kepentingan masyarakat bawah.

 

“Sindiran ini bukan sekadar lelucon di dunia maya, melainkan jeritan nurani rakyat yang lelah dengan janji dan drama politik. Sudah saatnya DPRD menunjukkan bukti nyata, bukan lagi sekadar janji,” pungkas Rival.

 

Pernyataan mahasiswa asal Blora ini menambah bobot moral atas gelombang kritik yang tengah mengarah ke DPRD Blora.

 

Suara rakyat kini semakin jelas: wakil rakyat diminta berhenti bersandiwara dan kembali menjadi cermin kejujuran di hadapan publik.

 

Rep : Latif

Berita Terkait

Dugaan Job Fiktif PMI Jepang Diselidiki, Sejumlah LPK dan Rantai Penempatan Jadi Sorotan  
LPER Cabang Semarang Raya Resmi Terima SK Kepengurusan Periode 2026–2031, Siap Bersinergi untuk Pemberdayaan Ekonomi Rakyat  
DPRD Demak Gelar Paripurna ke-33, Enam Fraksi Sampaikan Pandangan Umum Raperda APBD 2027  
Ketika Penyidik Dengan Jaksa Penuntut Umum Kejari Semarang Sependapat, Terlapor Menjadi Tersangka Dan Perkara P21  
Pengurus SMSI Jawa Tengah Periode 2026-2030 Resmi Dilantik di Demak
Audiensi Forrbes Memanas, Massa Walk Out Tuntut Bupati Jelaskan Polemik KUA-PPAS 2027
John L. Situmorang Soroti Rencana Eksekusi Rumah Klien, Minta PN Semarang Menunda  
Ketua Umum FORWAKUM TIPIKOR Mulai Soroti Disdik Batu Bara, Diduga Jadi Objek Bisnis Meraup Keuntungan   

Berita Terkait

Minggu, 18 Oktober 2026 - 11:40 WIB

Dugaan Job Fiktif PMI Jepang Diselidiki, Sejumlah LPK dan Rantai Penempatan Jadi Sorotan  

Kamis, 15 Oktober 2026 - 12:08 WIB

LPER Cabang Semarang Raya Resmi Terima SK Kepengurusan Periode 2026–2031, Siap Bersinergi untuk Pemberdayaan Ekonomi Rakyat  

Sabtu, 10 Oktober 2026 - 17:49 WIB

DPRD Demak Gelar Paripurna ke-33, Enam Fraksi Sampaikan Pandangan Umum Raperda APBD 2027  

Sabtu, 10 Oktober 2026 - 17:13 WIB

Ketika Penyidik Dengan Jaksa Penuntut Umum Kejari Semarang Sependapat, Terlapor Menjadi Tersangka Dan Perkara P21  

Senin, 5 Oktober 2026 - 23:00 WIB

Pengurus SMSI Jawa Tengah Periode 2026-2030 Resmi Dilantik di Demak

Berita Terbaru

Tak Berkategori

Bank BKK Purwodadi Sampaikan Ucapan Selamat Hari Santri Nasional 2026

Kamis, 22 Okt 2026 - 11:16 WIB