MIM, JAWA TENGAH, 08 JANUARI 2026
Semarang – Mediaindonesiamaju.com Dugaan ketidakwajaran dalam pengelolaan biaya air pemadaman kebakaran di Kota Semarang mulai mencuat ke publik. Pasalnya, Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Semarang mengaku telah melakukan pembayaran resmi atas penggunaan air, sementara pihak PDAM melalui admin media sosialnya menyebut air untuk pemadaman kebakaran gratis alias tidak dipungut biaya.
Fakta tersebut menimbulkan pertanyaan serius: jika gratis, mengapa ada pembayaran? Dan jika dibayar, ke mana aliran dana tersebut?
Sekertaris dinas Damkar Kota Semarang berinisial A, saat dikonfirmasi, membenarkan adanya pembayaran penggunaan air yang dilakukan instansinya.
“Kami menjalankan tugas pemadaman demi keselamatan warga. Tapi faktanya, kami menerima tagihan dan sudah melakukan pembayaran resmi. Bukti pembayarannya ada,” ujar A, Selasa ( 6/01/2026 )
Ia menambahkan, pihaknya justru terkejut ketika mengetahui adanya pernyataan dari admin media sosial PDAM yang menyebut penggunaan air Damkar tidak dikenakan biaya.
“Kalau memang gratis, kami juga ingin kejelasan. Jangan sampai di lapangan kami diminta bayar, tapi di pernyataan publik dibilang tidak dipungut biaya,” tegasnya.
Sementara itu, unggahan ilustrasi dan narasi yang beredar di media sosial menyoroti ironi tersebut. Di tengah situasi darurat kebakaran, petugas Damkar dinilai seharusnya mendapat dukungan penuh, bukan dibebani persoalan administratif yang berpotensi menghambat tugas kemanusiaan.
Pengamat kebijakan publik Kota Semarang, R, menilai perbedaan klaim ini perlu diaudit secara terbuka.
“Ini bukan soal nominal, tapi soal transparansi. Jika ada pembayaran dari instansi pemerintah untuk layanan yang diklaim gratis, maka patut ditelusuri dasar hukumnya dan aliran dananya,” ujarnya.
Menurut R, ketidaksinkronan antara pernyataan resmi dan praktik di lapangan berpotensi menimbulkan dugaan maladministrasi apabila tidak segera diluruskan.
Hingga berita ini diturunkan, PDAM Kota Semarang belum memberikan penjelasan resmi terkait dasar penagihan, mekanisme pembayaran air pemadaman kebakaran, maupun status dana yang disebut telah dibayarkan oleh Damkar.
Publik mendesak Pemerintah Kota Semarang dan aparat pengawas internal untuk segera melakukan klarifikasi dan penelusuran menyeluruh. Transparansi dinilai penting agar tidak menimbulkan preseden buruk, serta memastikan bahwa tugas penyelamatan nyawa warga tidak terhambat oleh persoalan anggaran yang tidak jelas.
–ima w
