LAMPUNG TIMUR – Mediaindonesiamaju.com Pembangunan akses jalan pertanian yang terletak di Dusun 2 Margosari, Desa Marga Batin, Kecamatan Wawa Karya, Kabupaten Lampung Timur, menjadi sorotan serius.
Pembangunan jalan pertanian yang menggunakan Anggaran Dana Desa (DD) senilai 274 juta rupiah tahun 2024 hingga kini masih terhenti total (mangkrak).
Mantan Pejabat Pembantu (PJ) Kepala Desa yang bertanggung jawab, Ngatimin, membenarkan terkait proyek jalan tersebut melalui pesan singkatnya: “Iya bang, masih kita upayakan, dan terkait pembayaran material batu belum dibayar.”
Dalam tanggapan singkatnya, Ngatimin menyatakan proyek sedang diusahakan, namun jadwal pelaksanaannya telah berakhir. Padahal sebelumnya ia telah memberikan komitmen bahwa pekerjaan akan selesai tepat waktu sesuai dengan tugas yang diembannya.
Kenyataan yang terjadi jauh dari janji tersebut. Jalan tani yang seharusnya mempermudah akses petani belum dapat digunakan, sementara dugaan penyalahgunaan anggaran semakin menguat setelah ditemukan fakta terkait.
Selain merugikan masyarakat, negara juga terindikasi merugi hingga ratusan juta rupiah akibat pembangunan jalan pertanian yang mangkrak tersebut.
Di sisi lain, pengusaha yang mensuplai material juga ikut dirugikan. Hingga saat ini, pembayaran belum lunas dan masih kurang kisaran 26 juta rupiah. Hal tersebut dibenarkan oleh pengusaha penambang batu saat ditemui awak media pada hari Selasa, 31 Maret 2026.
PK (51 tahun) mengatakan, ia merasa dirugikan dengan mangkraknya pembangunan jalan tersebut. Hingga kini, uangnya belum dibayar kisaran 26 juta rupiah. Dengan tertundanya pembayaran, ia mengaku harus mencari modal lain untuk menutup pembayaran karyawannya.
“Saya sudah berupaya mendatangi dan menagih PJ Kepala Desa Ngatimin untuk segera melunasi kekurangan pembayaran batu tersebut, namun hingga saat ini tidak ada hasil dan selalu menjajikan pembayaran nanti,” ujarnya.
Hingga saat ini, belum ada klarifikasi resmi terkait rincian penggunaan dana yang telah dikeluarkan. Tim media masih mencari kebenaran untuk mengkonfirmasi apakah dana benar-benar digunakan sesuai dengan perencanaan atau terjadi praktik korupsi.
Masyarakat berharap kepada Pemerintah Daerah Lampung Timur untuk segera melakukan penyelidikan mendalam dan mengambil tindakan tegas jika ditemukan unsur pelanggaran hukum dalam kasus ini.
Rep : Yoyon
