Satpol PP Bungkam Soal Maraknya Miras dan Karaoke Ilegal di Blora, Publik Curiga Ada “Atensi Khusus”?  

- Jurnalis

Selasa, 21 Oktober 2025 - 10:32 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MIM, JAWA TENGAH, 21 OKTOBER 2025

Blora – Mediaindonesiamaju.com Suara publik kembali menggema, diduga lemahnya penegakan perda oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terkait maraknya peredaran minuman keras tanpa izin dan menjamurnya kafe karaoke ilegal di berbagai titik di Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

 

Ironisnya, meski aktivitas tersebut sudah terang-terangan melanggar aturan, aparat penegak perda itu justru terkesan diam seribu bahasa.

 

Ilham, salah satu warga Blora, menilai sikap bungkam Satpol PP menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat.

 

Ia mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam menegakkan aturan, terutama terkait izin minuman beralkohol yang telah diatur dalam perundangan.

 

“Bagaimana mungkin miras golongan A, B, dan C bisa beredar bebas di Blora tanpa izin resmi. Apalagi arak tradisional yang jelas tak memiliki dasar izin produksi maupun edar. Satpol PP seolah menutup mata,” tegas Ilham, Senin (20/10/2025).

Baca Juga :  Dugaan Pungli Restorative Justice di Polsek Kebonagung, Kapolsek Diduga Minta Uang RJ

 

Lebih lanjut, Ilham juga menyebut sejumlah tempat hiburan malam dan karaoke di Blora diduga beroperasi tanpa izin resmi, bahkan sebagian di antaranya menjual minuman keras secara terbuka.

 

“Kalau izin resminya saja tidak ada, kenapa dibiarkan? Jangan-jangan ada ‘setoran atensi khusus’ yang membuat aparat enggan bergerak,” jelasnya.

 

Ilham juga menyinggung fenomena aneh yang sempat ramai diberitakan beberapa waktu lalu.

 

“Kaya kemarin, ramai berita terkait outlet 23 HWG sudah tutup, tapi nyatanya buka lagi. Sebenarnya kerja nggak sih Satpol PP ini, atau cuma tutup mata kalau sudah ada yang ‘mengatur’?” keluhnya.

 

Kondisi ini menimbulkan kecurigaan publik bahwa ada dugaan pembiaran terstruktur terhadap pelanggaran perda.

 

Pasalnya, perda tentang ketertiban umum dan pengendalian minuman beralkohol sudah jelas mengatur larangan penjualan miras tanpa izin.

Baca Juga :  Tekab 308 Polsek Dente Teladas Berhasil Kembali Taklukan Residivis Lintas Kabupaten Komplotan Pencuri Motor Di Pt CPB   

 

Lebih memprihatinkan lagi, maraknya peredaran miras ini dinilai sudah mulai merusak generasi muda.

 

Kebiasaan minum minuman keras kini seolah menjadi hal yang lumrah di kalangan masyarakat, bahkan di usia remaja.

 

“Kalau dibiarkan terus, ini bisa menghancurkan moral anak-anak muda Blora. Sudah seperti hal biasa sekarang melihat orang mabuk di pinggir jalan atau nongkrong sambil minum miras,” ujarnya.

 

“Apa harus viral dulu biar Satpol PP kerja? Kalau nggak di-blow up di media, kayaknya nggak bakal ada tindakan sama sekali,” pungkas Ilham.

 

Masyarakat kini menunggu langkah tegas dari Pemerintah Kabupaten Blora untuk memastikan hukum ditegakkan tanpa pandang bulu.

 

Jika Satpol PP terus diam, bukan tidak mungkin kepercayaan publik terhadap aparat penegak perda akan semakin luntur.

 

Rep : Latif

Berita Terkait

Dugaan Job Fiktif PMI Jepang Diselidiki, Sejumlah LPK dan Rantai Penempatan Jadi Sorotan  
LPER Cabang Semarang Raya Resmi Terima SK Kepengurusan Periode 2026–2031, Siap Bersinergi untuk Pemberdayaan Ekonomi Rakyat  
DPRD Demak Gelar Paripurna ke-33, Enam Fraksi Sampaikan Pandangan Umum Raperda APBD 2027  
Ketika Penyidik Dengan Jaksa Penuntut Umum Kejari Semarang Sependapat, Terlapor Menjadi Tersangka Dan Perkara P21  
Pengurus SMSI Jawa Tengah Periode 2026-2030 Resmi Dilantik di Demak
Audiensi Forrbes Memanas, Massa Walk Out Tuntut Bupati Jelaskan Polemik KUA-PPAS 2027
John L. Situmorang Soroti Rencana Eksekusi Rumah Klien, Minta PN Semarang Menunda  
Ketua Umum FORWAKUM TIPIKOR Mulai Soroti Disdik Batu Bara, Diduga Jadi Objek Bisnis Meraup Keuntungan   

Berita Terkait

Minggu, 18 Oktober 2026 - 11:40 WIB

Dugaan Job Fiktif PMI Jepang Diselidiki, Sejumlah LPK dan Rantai Penempatan Jadi Sorotan  

Kamis, 15 Oktober 2026 - 12:08 WIB

LPER Cabang Semarang Raya Resmi Terima SK Kepengurusan Periode 2026–2031, Siap Bersinergi untuk Pemberdayaan Ekonomi Rakyat  

Sabtu, 10 Oktober 2026 - 17:49 WIB

DPRD Demak Gelar Paripurna ke-33, Enam Fraksi Sampaikan Pandangan Umum Raperda APBD 2027  

Sabtu, 10 Oktober 2026 - 17:13 WIB

Ketika Penyidik Dengan Jaksa Penuntut Umum Kejari Semarang Sependapat, Terlapor Menjadi Tersangka Dan Perkara P21  

Senin, 5 Oktober 2026 - 23:00 WIB

Pengurus SMSI Jawa Tengah Periode 2026-2030 Resmi Dilantik di Demak

Berita Terbaru

Tak Berkategori

Bank BKK Purwodadi Sampaikan Ucapan Selamat Hari Santri Nasional 2026

Kamis, 22 Okt 2026 - 11:16 WIB