MIM,Sumatra 10 Maret 2025
Medan, mediaindonesiamaju.com– Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pemantau Kebijakan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (AMP2K) melaporkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) atas dugaan pemerasan dalam proses penempatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024.
Laporan yang disampaikan melalui surat pengaduan masyarakat (Dumas) pada Senin (10/3) ini didasari dugaan adanya praktik pungutan liar (pungli) terhadap sejumlah guru honorer yang telah lulus seleksi PPPK 2024.
Dugaan Pemerasan dalam Penempatan PPPK
Koordinator AMP2K, Pajarur Rohman, menyebut laporan ini merupakan bentuk kontrol sosial yang dilakukan mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah daerah. Ia menegaskan, pihaknya mendapatkan informasi dari lapangan bahwa oknum di Dinas Pendidikan Madina diduga meminta sejumlah uang kepada guru honorer sebagai syarat mendapatkan lokasi penempatan yang diinginkan.
“Dari informasi yang kami dapat di lapangan, sejumlah oknum meminta uang kepada guru honorer agar bisa ditempatkan di lokasi tertentu. Ini jelas merupakan bentuk pemerasan dan melanggar hukum,” ujar Pajarur Rohman, yang juga merupakan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).
Dugaan Pungli Terorganisir
AMP2K menduga bahwa praktik pungli ini telah berlangsung secara sistematis di lingkungan Dinas Pendidikan Mandailing Natal. Para guru yang ingin memilih lokasi penempatan diduga diminta uang bervariasi, mulai dari Rp15.000.000 hingga Rp35.000.000, tergantung lokasi yang diinginkan.
“Kami mendesak Kejati Sumut untuk segera melakukan penyelidikan atas dugaan pemerasan ini dan menindak tegas pihak-pihak yang terlibat. Jika dibiarkan, kasus seperti ini akan merusak integritas sistem pendidikan di daerah,” tegas Pajarur.
AMP2K berharap laporan ini dapat segera ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum demi menciptakan sistem rekrutmen tenaga pendidik yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.
(Tim)
