Workshop Pengelolaan Keuangan Desa, Pemkab Pemalang Dorong Kepala Desa untuk Mengelola Keuangan dengan Baik serta Transparan 

- Jurnalis

Jumat, 22 Agustus 2025 - 21:16 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MIM, JAWA TENGAH, 22 AGUSTUS 2025

Pemalang – Mediaindonesiamaju.com Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, Pemerintah Kabupaten Pemalang menyelenggarakan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2025 pada hari Jumat, 22 Agustus 2025. Acara ini dihadiri oleh Bupati Pemalang Anom Widiyantoro, Wakil Bupati Pemalang, dan para Kepala Desa se-Kabupaten Pemalang, yang menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa.

Workshop ini menjadi platform diskusi bersama antara pemerintah pusat, daerah, dan desa untuk memperkuat pengawasan dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Bupati Pemalang dalam sambutannya menekankan peran penting desa sebagai ujung tombak pembangunan nasional. Ia mengutip pesan Bung Hatta yang menyatakan bahwa kemajuan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan di Jakarta, tetapi juga oleh keberhasilan di desa-desa.

 

“Desa yang kuat, transparan, dan berdaya adalah kunci kesejahteraan rakyat,” kata Bupati Pemalang, yang disambut dengan tepuk tangan oleh para kepala desa. Pernyataan ini menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa dan pembangunan desa, sehingga desa-desa di Kabupaten Pemalang dapat menjadi lebih kuat dan berdaya.

Baca Juga :  Sidang PMH Salatiga Memanas: Adu Argumentasi Diah Iswahyuningsih vs Y. Joko Tirtono – Muhamad Yusuf di Hadapan Hakim

 

Acara ini menghadirkan sejumlah panelis ahli, termasuk Tenaga Ahli Wakil Ketua Komisi XI DPR RI M. Hudailah, Kepala KPPN Tegal Yazri, dan Dr. Arman Sahri Harhak, SE, MM selaku Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Desa BPKP. Panelis-panelis tersebut memaparkan materi tentang kebijakan pengawasan DPR RI, tata kelola pembangunan desa, dan strategi pengawasan akuntabilitas keuangan desa, yang sangat bermanfaat bagi para kepala desa dalam mengelola keuangan desa.

 

Workshop ini juga memberikan kesempatan kepada kepala desa untuk menyampaikan pertanyaan, masukan, dan kendala yang dihadapi dalam mengelola dana desa. Diskusi interaktif ini memungkinkan para kepala desa untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan dalam mengelola keuangan desa, sehingga dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Pemalang.

Baca Juga :  KETUA DPD ,JATENG BPI KPNPA RI Tanggapi Tegas Pernyataan Mendes PDTT Soal LSM dan Wartawan “Bodrex”

Bupati Pemalang berharap hasil workshop dapat diimplementasikan dalam tata kelola pemerintahan desa. “Pengawasan bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk memastikan bahwa uang negara digunakan untuk pembangunan yang nyata dan bermanfaat bagi masyarakat,” tegasnya. Dengan adanya kolaborasi lintas lembaga, Pemkab Pemalang optimistis bahwa tata kelola keuangan desa akan semakin transparan, akuntabel, dan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

 

Melalui workshop ini, Pemerintah Kabupaten Pemalang menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa dan pembangunan desa. Dengan demikian, diharapkan desa-desa di Kabupaten Pemalang dapat menjadi lebih kuat, transparan, dan berdaya, sehingga kesejahteraan rakyat dapat tercapai. Pemerintah Kabupaten Pemalang juga berharap bahwa workshop ini dapat menjadi langkah awal untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Pemalang.

 

Rep : Faras

Berita Terkait

Dugaan Job Fiktif PMI Jepang Diselidiki, Sejumlah LPK dan Rantai Penempatan Jadi Sorotan  
LPER Cabang Semarang Raya Resmi Terima SK Kepengurusan Periode 2026–2031, Siap Bersinergi untuk Pemberdayaan Ekonomi Rakyat  
DPRD Demak Gelar Paripurna ke-33, Enam Fraksi Sampaikan Pandangan Umum Raperda APBD 2027  
Ketika Penyidik Dengan Jaksa Penuntut Umum Kejari Semarang Sependapat, Terlapor Menjadi Tersangka Dan Perkara P21  
Pengurus SMSI Jawa Tengah Periode 2026-2030 Resmi Dilantik di Demak
Audiensi Forrbes Memanas, Massa Walk Out Tuntut Bupati Jelaskan Polemik KUA-PPAS 2027
John L. Situmorang Soroti Rencana Eksekusi Rumah Klien, Minta PN Semarang Menunda  
Ketua Umum FORWAKUM TIPIKOR Mulai Soroti Disdik Batu Bara, Diduga Jadi Objek Bisnis Meraup Keuntungan   

Berita Terkait

Minggu, 18 Oktober 2026 - 11:40 WIB

Dugaan Job Fiktif PMI Jepang Diselidiki, Sejumlah LPK dan Rantai Penempatan Jadi Sorotan  

Kamis, 15 Oktober 2026 - 12:08 WIB

LPER Cabang Semarang Raya Resmi Terima SK Kepengurusan Periode 2026–2031, Siap Bersinergi untuk Pemberdayaan Ekonomi Rakyat  

Sabtu, 10 Oktober 2026 - 17:49 WIB

DPRD Demak Gelar Paripurna ke-33, Enam Fraksi Sampaikan Pandangan Umum Raperda APBD 2027  

Sabtu, 10 Oktober 2026 - 17:13 WIB

Ketika Penyidik Dengan Jaksa Penuntut Umum Kejari Semarang Sependapat, Terlapor Menjadi Tersangka Dan Perkara P21  

Senin, 5 Oktober 2026 - 23:00 WIB

Pengurus SMSI Jawa Tengah Periode 2026-2030 Resmi Dilantik di Demak

Berita Terbaru

Tak Berkategori

Bank BKK Purwodadi Sampaikan Ucapan Selamat Hari Santri Nasional 2026

Kamis, 22 Okt 2026 - 11:16 WIB